KPK Belum Putuskan Ambil Alih Skandal Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPK Belum Putuskan Ambil Alih Skandal Djoko Tjandra

Jumat, 11 September 2020 | 19:13 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendengar pemaparan Kejaksaan Agung dan Polri mengenai perkembangan penanganan kasus skandal Djoko Tjandra yang dilakukan kedua institusi penegak hukum tersebut melalui gelar perkara secara terpisah, Jumat (11/9/2020). Meski demikian, KPK sejauh ini belum memutuskan mengambil alih kasus dugaan suap pengurusan PK dan permintaan fatwa ke MK yang kini ditangani Kejaksaan Agung maupun kasus dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Interpol yang ditangani Mabes Polri.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, gelar perkara ini merupakan yang pertama kali dilakukan KPK sebagai bagian dari supervisi penanganan rentetan skandal Djoko Tjandra. Pengambilalihan kasus akan ditentukan dari supervisi yang kini dilakukan pihaknya.

"Tentang pengambilalihan itu setelah dilanjutkan supervisinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai gelar perkara bersama Kejaksaan Agung di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Menurutnya tugas supervisi yang dilakukan KPK masih akan terus berjalan. Tak tertutup kemungkinan akan dilakukan gelar perkara lagi.

"Sementara ini adalah gelar pertama. Sehingga kami masih menerima dan juga menerima laporan sejauh mana baik dari Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung hasil-hasil yang dia peroleh dari hasil penyidikan. Kami tidak kemudian memberi anu, kami hanya beri arahan saja," katanya.

Ghufron menjelaskan alasan pihaknya melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra bersama Polri dan Kejagung secara terpisah. Dikatakan, hal ini semata agar pihaknya fokus melihat perkembangan penanganan perkara yang dilakukan Polri maupun Kejaksaan. Tidak tertutup kemungkinan gelar perkara berikutnya akan dilakukan secara bersama-sama.

Apalagi KPK meyakini kasus dugaan suap penghapusan red notice yang menjerat mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte yang ditangani Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan PK dan permintaan fatwa dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani Kejaksaan Agung.

"Kenapa dipisah, ya karena memang untuk memberikan kefokusan, ya kami pisah dulu. Kalau penyatuannya, nanti kami gelar bersama," katanya.

Dalam gelar perkara tadi, kata Ghufron, pihaknya mendengar penjelasan Kejaksaan Agung yang telah menjerat tiga tersangka, yakni Jaksa Pinangki, Djoko Tjandra dan pengusaha Andi Irfan Jaya. Selain itu, pimpinan KPK juga mempertanyakan sejumlah hal, termasuk mengenai inisial nama atau istilah yang mencuat, seperti 'Bapakku' dan 'Bapakmu' yang diduga dipergunakan Pinangki dan mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking terkait pengurusan fatwa ke MA.

"Jadi dalam menggelar kasus itu berdasarkan bukti yang telah diperoleh. Sementara rumor atau cerita-cerita di luar alat bukti juga kami pertanyakan, tapi karena kendalanya masih belum mendapatkan bukti ke sana. Maka memang belum sampe ke sana," katanya.

Ghufron mengatakan, pihaknya sejauh ini memahami kendala yang dihadapi Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus Pinangki, termasuk mengenai pihak lain yang terlibat. Hal ini lantaran proses penanganan perkara harus berdasarkan alat bukti, bukan berdasar rumor.

"Sejauh ini kami masih memahami bahwa kasus itu kan tidak bisa berdasarkan media, rumor tapi berdasarkan alat bukti. Sementara yang diperoleh dalam proses penyidikan oleh kejaksaan memang dengan berbagai keterbatasannya tersangka sebagaimana disampaikan ada tiga orang tersebut," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penerbitan Paspor Djoko Tjandra, KPK Diminta Dalami Keterlibatan Oknum Imigrasi

Dugaan keterlibatan oknum imigrasi dalam penerbitan paspor Djoko Tjandra diminta didalami.

NASIONAL | 11 September 2020

Ketimbang Kembali ke PSBB, Pemkot Bandung Pilih Ketatkan AKB

Guna mencegah Covid-19 Pemkot Bandung memilih untuk memerpanjang masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ketimbang kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

NASIONAL | 11 September 2020

DPRD Terima Laporan APBD 2019 Bupati Teluk Bintuni

LKPJ APBD 2019 tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

NASIONAL | 11 September 2020

Dikembalikan Kejagung, Polri Pelajari Kembali Penyidikan Kasus Djoko Tjandra

Berkas perkara tersebut dikembalikan Kejaksaan Agung yang menilai perkara belum layak naik ke penuntutan atau P19.

NASIONAL | 11 September 2020

Gunungkidul Antisipasi Pemudik PSBB Jakarta

Kalau PSBB kembali diterapkan, akan ada gelombang pemudik lagi dan hal itu justru menjadi beban bagi Pemkab dalam mengantisipasi penularan Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Di Tengah Covid-19, Cakada Bengkulu Boleh Kampanye Tatap Muka

KPU membolehkan peserta Pilkada Serentak 2020 di Bengkulu, untuk melaksanakan kampanye tatap muka dengan membatasi jumlah massa yang hadir maksimal 100 orang.

NASIONAL | 11 September 2020

Karyawan Positif Covid-19, BNI DIY Tutup 7 Kantor Cabang

KCP BNI yang ditutup sementara adalah KCP Adisucipto, KHA Dahlan, Sutoyo, Jogja Tronik, Beringharjo, Piyungan dan HOS Cokroaminoto.

NASIONAL | 11 September 2020

KPU Sulteng Jamin Warga Bersatus Positif Covid-19 Tetap Bisa Ikut Pilkada

Sahran mengaku bahwa sejumlah pihak mempertanyakan apakah warga negara atau pemilih yang berstatus positif Covid-19 dapat memilih di tempat pemungutan suara.

NASIONAL | 11 September 2020

Menteri LHK: Intelektual Power Kunci Menjaga Sumber Daya Alam

Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya membangun profesionalitas anak bangsa atas dasar kebutuhan kemandirian bangsa.

NASIONAL | 11 September 2020

Dugaan Penipuan, Jebolan Indonesian Idol 2012 Ditangkap

Ayla Zumella yang merupakan jebolan kontes menyanyi Indonesian Idol 2012 sudah ditetapkan sebagai tersangka penipuan arisan online.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS