Penanganan Jaksa Pinangki, Kejagung Terima Masukan KPK
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Penanganan Jaksa Pinangki, Kejagung Terima Masukan KPK

Jumat, 11 September 2020 | 20:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono mengakui bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan suap pengurusan PK dan permintaan fatwa ke MA yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terpidana cessie Bank Bali Joko Tjandra dan pengusaha Andi Irfan Jaya. Masukan itu diharapkan dapat menyempurnakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sejauh ini.

"Banyak hal dan masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keragu-raguan dari sementara pihak kalau kita bisa mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu," kata Ali Mukartono usai gelar perkara bersama pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Meski demikian, Ali Mukartono enggan membeberkan masukan yang disampaikan pimpinan KPK. Dikatakan, hasil penyidikan akan dibuka kepada publik saat proses persidangan nanti.

"Saya tidak bisa menyampaikan apa materinya, karena itu tunggu nanti di Pengadilan," katanya.

Ali Mukartono menepis anggapan kasus Pinangki jalan di tempat lantaran tidak ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Apalagi mengingat jabatan Pinangki selaku Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung tak memiliki kewenangan untuk mengurus PK atau meminta fatwa ke MA. Ali Mukartono mengatakan, pihaknya menangani perkara berdasarkan alat bukti yang dimiliki, dan sejauh ini baru Pinangki, Joko Tjandra dan Andi Irfan Jaya yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

"Itulah sementara yang bisa dimintai pertanggungjawaban pada yang bersangkutan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BP Jamsostek Terus Sosialisasi Pentingnya Jaminan Sosial Buat Pekerja

Direktur Pelayanan BP Jamsostek, Krishna Syarif mengatakan, masih banyak orang yang belum paham mengena BP Jamsostek.

NASIONAL | 11 September 2020

Tiga Nakes Puskesmas Jalan Gedang Kota Bengkulu Terpapar Covid-19

Tiga nakes di Puskesmas Jalan Gedang, Kota Bengkulu, yang terpapar positif Covid-19 saat ini masih menjalani isolasi mandiri.

NASIONAL | 11 September 2020

Tren Covid Meningkat, Panglima TNI: Harus Disiplin Protokol Kesehatan

Peningkatan angka kasus positif Covid-19 masih terjadi di berbagai wilayah tanah air.

NASIONAL | 11 September 2020

KPK Belum Putuskan Ambil Alih Skandal Djoko Tjandra

KPK sejauh ini belum memutuskan mengambil alih kasus Djoko Tjandra terkait dugaan suap pengurusan PK dan permintaan fatwa ke MK.

NASIONAL | 11 September 2020

Penerbitan Paspor Djoko Tjandra, KPK Diminta Dalami Keterlibatan Oknum Imigrasi

Dugaan keterlibatan oknum imigrasi dalam penerbitan paspor Djoko Tjandra diminta didalami.

NASIONAL | 11 September 2020

Ketimbang Kembali ke PSBB, Pemkot Bandung Pilih Ketatkan AKB

Guna mencegah Covid-19 Pemkot Bandung memilih untuk memerpanjang masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) ketimbang kembali ke pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

NASIONAL | 11 September 2020

DPRD Terima Laporan APBD 2019 Bupati Teluk Bintuni

LKPJ APBD 2019 tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

NASIONAL | 11 September 2020

Dikembalikan Kejagung, Polri Pelajari Kembali Penyidikan Kasus Djoko Tjandra

Berkas perkara tersebut dikembalikan Kejaksaan Agung yang menilai perkara belum layak naik ke penuntutan atau P19.

NASIONAL | 11 September 2020

Gunungkidul Antisipasi Pemudik PSBB Jakarta

Kalau PSBB kembali diterapkan, akan ada gelombang pemudik lagi dan hal itu justru menjadi beban bagi Pemkab dalam mengantisipasi penularan Covid-19.

NASIONAL | 11 September 2020

Di Tengah Covid-19, Cakada Bengkulu Boleh Kampanye Tatap Muka

KPU membolehkan peserta Pilkada Serentak 2020 di Bengkulu, untuk melaksanakan kampanye tatap muka dengan membatasi jumlah massa yang hadir maksimal 100 orang.

NASIONAL | 11 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS