Bupati Sidoarjo Dituntut 4 Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Bupati Sidoarjo Dituntut 4 Tahun Penjara

Senin, 14 September 2020 | 19:12 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Bupati nonaktif Sidoarjo, Saiful Ilah. Jaksa meyakini Saiful terbukti bersalah telah menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo.

"Menyatakan terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK, Arif Suhermanto saat membacakan tuntutan terhadap Saiful Ilah.

Tidak hanya pidana pokok, Jaksa juga menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Saiful Ilah berupa uang pengganti sebesar Rp 600 juta. Uang pengganti tersebut dikurangi barang bukti sebesar Rp 350 juta yang telah disita KPK.

"Oleh karena itu menghukum Terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00," katanya.

Apabila Saiful Ilah tidak membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti dan jika hartanya tidak mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa Penuntut mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang meringankan, Saiful telah berusia lanjut, dan masih ada perkara lain. Sementara untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Saiful tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, Saiful selaku pejabat publik tidak memberikan teladan yang naik dan telah mencederai amanah masyarakat Sidoarjo.

"Terdakwa tidak konsisten dalam memberikan keterangan dan berbelit-belit dalam persidangan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya," kata Jaksa.

Pada hari yang sama, Jaksa juga membacakan tuntutan terhadap tiga anak buah Saiful Ilah yang menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih dituntut Jaksa untuk dihukum 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp225 juta yang telah disita KPK.

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto dituntut 3 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp230,7 juta. Sementara Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji dituntut 3 tahun pidana penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan serta hukuman uang pengganti sebesar Rp100 juta subsider 1 tahun penjara.

Saiful Ilah dan ketiga anak buahnya terbukti telah menerima suap dari dua pengusaha kontraktor, Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Saiful Ilah menerima Rp600 juta, Sunarti menerima Rp225 juta, Judi menerima Rp460 juta, Sangadji menerima Rp300 juta. Uang tersebut diberikan Ibnu Gofur dan Totok Sumedi lantaran Saiful Ilah dan anak buahnya memenangkan kedua pengusaha itu terkait paket-paket pembangunan di Pemkab Sidoarjo tahun anggaran 2019.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2.520 Orang Positif Covid-19 di Sumut Jalani Isolasi Mandiri

Whiko mengatakan, orang yang terpapar dan menjalani isolasi mandiri itu, terkonfirmasi asimptomatik.

NASIONAL | 14 September 2020

Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan akan Percepat Kebangkitan Ekonomi

Pelaksanaan Operasi Yustisi nasional yang dimulai secara serentak sejak Senin 14 September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus Covid-19

NASIONAL | 14 September 2020

Syekh Ali Jaber Ditusuk, Politisi Partai Nasdemi Minta Pelaku Dihukum Berat

Sahroni berharap Polri secara serius menangani kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Kebut Kasus Surat Jalan dan Red Notice Djoko Tjandra

Berkas penyidikan surat jalan aspal dan hilangnya red notice Djoko Tjandra akan dikirimkan kembali ke jaksa pada pekan ini.

NASIONAL | 14 September 2020

Kemparekraf Minta Pelaku Industri Pariwisata Patuhi Protokol Kesehatan

Wishnutama akan terus mendorong penerapan protokol kesehatan sekaligus menyiapkan dan mendampingi para pelaku parekraf untuk bangkit pascapandemi.

NASIONAL | 14 September 2020

Minta Polisi Usut Tuntas, PSI Kutuk Insiden Penusukan Syekh Ali Jaber

PSI minta kepolisian bekerja secara objektif, serius, dan tuntas dalam mengungkap motif penusukan Syekh Ali Jaber, termasuk mengungkap dalangnya jika ada.

NASIONAL | 14 September 2020

Penusukan Syekh Ali Jaber, Mabes Polri Kirim Tim Periksa Kejiwaan Tersangka

Tersangka AA yang melakukan penusukan kepada Syekh Ali Jaber sudah resmi ditahan di Polresta Bandar Lampung.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Ajukan Anggaran Tambahan Rp 19,6 Triliun untuk Tahun 2021

Tambahan anggaran tersebut dipakai untuk anggaran belanja barang sebesar Rp 4,487 triliun, dan anggaran belanja modal sebesar Rp 15,180 triliun.

NASIONAL | 14 September 2020

Buka Sekolah Lapang, Megawati Harap BMKG Update Peta Rawan Bencana

Megawati mengingatkan pentingnya BMGK memberikan informasi prakiraan cuaca secara dini dan daerah rawan bencana yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana.

NASIONAL | 14 September 2020

Kemdagri: 119 Daerah Belum Punya Perkada Protokol Kesehatan

Dari 119 daerah tersebut, ada 68 kabupaten/kota yang belum sama sekali menyusun Perkada tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS