Pengambilalihan Skandal Djoko Tjandra, KPK: Bukan Soal Berani Atau Tidak
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pengambilalihan Skandal Djoko Tjandra, KPK: Bukan Soal Berani Atau Tidak

Senin, 14 September 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pengambilalihan suatu perkara, termasuk skandal pelarian terpidana perkara hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra bukan soal keberanian, namun mengenai aturan perundang-undangan yang mengikat. Hal ini disampaikan KPK menanggapi desakan sejumlah kalangan agar lembaga antikorupsi mengambil alih penanganan skandal Joko Tjandra yang kini ditangani Kejaksaan Agung dan Mabes Polri.

"Perlu kami sampaikan bahwa ini bukan soal berani atau tidak berani pengambilan kasus dari APH (aparat penegak hukum) lain," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2020).

Koordinasi dan Supervisi serta pengambilalihan perkara yang menjadi kewenangan KPK diatur dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

Pasal 10 ayat (1) UU KPK menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pasal 10A ayat (1) UU KPK menyebutkan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,"

Sementara, Pasal 10A ayat (2) menyatakan, "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan."

"Dalam konteks ini adalah bagaimana cara berhukum yang benar tentu dengan mengikuti ketentuan UU yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 6, 8 dan 10 A UU KPK," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPK hanya melakukan pencitraan seolah serius menanggapi perkara skandal Joko Tjandra dengan melakikan gelar perkara secara terpisah bersama Bareskrim Polri dan Kejagung pada Jumat (14/9/2020). Padahal, ICW menilai KPK tidak berani menangani perkara yang menyangkut aparat penegak hukum. Hal ini lantaran KPK tidak mengambilalih penanganan skandal Joko Tjandra dari kedua institusi penegak hukum tersebut.

"Kami menghargai pandangan dari siapapun soal hal tersebut, termasuk tentu dari rekan-rekan di ICW," kata Ali menanggapi kritik ICW.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota Polri yang Langgar Netralitas Akan Ditindak

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan Polri akan menindak anggota Polri yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 14 September 2020

Pelaku Penusuk Syekh Ali Jaber Diancam Pasal Berlapis

AA terancam pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak.

NASIONAL | 14 September 2020

Kecam Penusukan Syekh Ali Jaber, GMNI: Polri Wajib Usut Tuntas

Pihak kepolisian sudah sewajarnya mengusut tuntas insiden penusukan terhadap Syekh Ali Jaber.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Terus Bersinergi dengan TNI Sejak Tahap Pendidikan Awal

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan jajaran Polri terus bersinergi dengan TNI sejak pendidikan awal.

NASIONAL | 14 September 2020

Ajukan Tambahan Anggaran, KPK Ungkap Selamatkan Rp 90,5 Triliun Uang Negara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap pihaknya berhasil menyelamatkan Rp90,5 triliun uang negara selama semester I tahun 2020.

NASIONAL | 14 September 2020

Bupati Sidoarjo Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa meyakini Saiful terbukti bersalah telah menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo.

NASIONAL | 14 September 2020

2.520 Orang Positif Covid-19 di Sumut Jalani Isolasi Mandiri

Whiko mengatakan, orang yang terpapar dan menjalani isolasi mandiri itu, terkonfirmasi asimptomatik.

NASIONAL | 14 September 2020

Kedisiplinan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan akan Percepat Kebangkitan Ekonomi

Pelaksanaan Operasi Yustisi nasional yang dimulai secara serentak sejak Senin 14 September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan penyebaran virus Covid-19

NASIONAL | 14 September 2020

Syekh Ali Jaber Ditusuk, Politisi Partai Nasdemi Minta Pelaku Dihukum Berat

Sahroni berharap Polri secara serius menangani kasus tersebut sampai ke akar-akarnya.

NASIONAL | 14 September 2020

Polri Kebut Kasus Surat Jalan dan Red Notice Djoko Tjandra

Berkas penyidikan surat jalan aspal dan hilangnya red notice Djoko Tjandra akan dikirimkan kembali ke jaksa pada pekan ini.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS