Cegah Klaster Pilkada, Ini Saran dari M. Qodari
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Cegah Klaster Pilkada, Ini Saran dari M. Qodari

Kamis, 17 September 2020 | 07:54 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com -Merespon kekhawatiran Presiden Joko Widodo tentang bahaya klaster Pilkada, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyarankan agar presiden segera menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) jika pilkada serentak di 270 daerah tetap ingin dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Perppu diperlukan guna mengatur pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti pada saat ini.

“Solusinya adalah Perppu jika ingin Pilkada tetap dilaksanakan. Kenapa Perppu? Karena dengan Perppu itu bisa dilaksanakan dengan cepat kalau undang-undang itu memerlukan waktu,” kata Qodari, Kamis (17/9/2020).

Menurut Qodari, penerbitan perppu diperlukan untuk memasukkan sejumlah aturan baru yang arahnya untuk mencegah terjadinya ledakan penularan Covid-19 di masyarakat. Perubahan aturan antara lain perlu menghilangkan kampanye pilkada yang melahirkan kerumunan.

“Untuk kampanye lebih baik alat peraga atau virtual saja dan menghapus rapat umum, pertandingan olahraga, konser musik, dan lain lain maka harus ubah UU, tapi karena waktu pendek, Presiden bisa keluarkan Perppu,”paparnya

Qodari yakin bahwa Perppu tersebut pasti akan didukung DPR. Hal itu karena mempertimbangkan dua alasan. Pertama, itu semua demi keselamatan rakyat banyak. Kedua, sekitar 80% dari kursi DPR RI merupakan bagian partai dari koalisi pemerintahan.

“Pasti DPR setuju, kalau tidak nanti akan banyak korban berjatuhan karena ini soal hidup mati rakyat banyak,” terang Qodari

Senada dengan Qodari, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil sepakat agar Pemerintah, KPU dan DPR agar menyiapkan kerangka hukum yang kuat sebagai solusi menyudahi pelanggaran protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada.

“Menurut saya sangat penting ya agar kerangka hukum untuk pelaksanaan pilkada ditengah pandemi ini bisa jauh lebih clear bisa jauh lebih tuntas, karena persoalan di dalam UU Pilkada sekarang itu pengaturan soal teknis dan managemen pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi hampir tidak ada, karena UU Pilkada masih mengatur pelaksanaan pilkada dengan kondisi tanpa adanya pandemi, tanpa adanya bencana alam,” kata Fadli, Kamis (17/9/2020).

Menurut Fadli, regulasi yang ada saat ini belum belum mengatur persoalan yang adaptif terhadap Covid-19. “Mulai dari kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara sampe proses rekap termasuk juga bagaimana kosekuensi dari ketidak patuhan terhadap protokol kesehatan,” ujarnya

Fadli menyarankan agar pihak yang berwenang membuat regulasi dapat segera memutuskan alternatif hukum untuk menjamin tegaknya protokol kesehatan di Pilkada nanti.

“Pilihannya sebetulnya dua, tidak harus Perppu, bisa juga lewat revisi terbatas UU pilkada dan itu sangat memungkinkan, karenakan DPR atau pemerintah bisa mengubah UU dalam waktu yang sangat singkat. kan UU MK, UU KPK, dibuat dalam waktu yang sangat singkat, menurut saya kenapa tidak bisa dilakukan di UU pilkada.” Pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan masih terdapat sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pilkada yang terjadi sebelum adanya Pandemi Covid-19 mulai dari persoalan pencalonan, logistik, daftar pemilih, kampanye maupun persoalan money politik.

“Kita semua dari KPU, Bawaslu dan Pemerintah berupaya mengurangi masalah tersebut dengan tiga hal. Melakukan perbaikan regulasi, sistemik dan kreasi sosial politik dari kalangan politisi serta masyarakat sipil,” kata Viryan, saat diskusi virtual bertema “Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi di Era Covid-19”, Sabtu (12/9).

Terkait dengan Covid-19, Viryan mengakui bahwa hal itu merupakan barang baru, belum ada pandangan final tentangnya dan belum ada vaksinnya.

“Karena belum ada pandangan final sehingga banyak menimbulkan disinformasi. Misal salah satu kota di Indonesia menurut hasil survei, kabarnya tidak sampai 20% masyarakat yang percaya terkait dengan Covid-19. Maka bagi kami ini lampu merah” ungkapnya

Menurut Viryan, kondisi tersebut terkonfirmasi dengan adanya data 243 dari 735 bakal pasangan calon yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 saat mendaftar ke 270 kantor KPU se Indonesia. Ini terjadi bukan hanya faktor ‘mobilisasi’ dari elite politik tetapi juga kurangnya edukasi masyarakat terhadap pemahaman Covid-19.

“Mari kita lihat ini secara umum bahwa kondisi saat ini tidak mudah karena ini hal baru, yang memungkinkan adalah kita edukasi masyarakat tentang Covid-19 merata ke seluruh Indonesia,” paparnya

Lanjut Viryan, ada tiga kondisi negara-negara yang terinfeksi covid-19. Pertama, sudah menyatakan menang melawan Covid-19; kedua, memasuki gelombang kedua dan ketiga, masih tersandera pada gelombang pertama.

“Data peningkatan Covid-19 di Indonesia terus meningkat, hal ini sangat mengkhawatirkan. Jika melihat dari tiga kondisi tersebut berarti kita dalam posisi ketiga masih tersandera pada gelombang pertama. Hal yang paling mengkhawatirkan di Indonesia bergerak naik secara lambat namun pasti,” ungkapnya

Pada kesempatan diskusi tersebut, Viryan juga menyinggung terkait kampanye terbuka di masa Pandemi Covid-19. Menurutnya, hal itu seolah-olah menjadi kegiatan primadona karena berangkat dari Pemilu pertama kali pada tahun 1955 yang saat itu belum begitu masif akses teknologi dan informasi.

“Pemilu pertama itu pada 1955 kegiatan yang paling seksi sebelum hari pemungutan suara adalah kampanye terbuka. Tokoh-tokoh nasional hadir karena pasa saat itu, televisi, radio dan koran belum massif. Rupanya kita terus terjebak dengan cara pandang kampanye terbuka atau dialog umum itu seolah-olah menjadi penentu, padahal kegiatan itu saat ini semakin tidak efektif dibandingkan dengan kegiatan terbatas secara langsung dari satu titik ke titik yang lain,” terangnya.

Sebelumnya, Qodari memaparkan matematika potensi penyebaran kasus covid pada Pilkada 2020. Jika jumlah calon 1.468 orang dikali 10 titik selama masa kampanye 71 hari maka akan menciptakan 1.042.280 titik penyebaran COVID-19 dalam rentang 26 September sampai 5 Desember 2020.

"Itu hitung-hitungannya ada di situ dan jumlah orang yang terlibat di 1.042.280 titik kampanye tersebut, jika ikut aturan PKPU, maksimal 100 orang adalah 104 juta orang." Paparnya

"Jika positivity rate Indonesia 10% maka 10 dari 100 orang yang hadir berpotensi Covid/OTG. 10 x 1.042.280 titik maka ada 10.422.800 orang yang berpotensi covid berkeliaran dalam 71 hari kampanye. Lebih jauh, saya khawatir kampanye akan dihadiri lebih dari 100 orang dan ini sulit dibatasi karena mereka antusias mendukung calon,” ungkap Qodari



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Uji Klinis Vaksin, Gubernur dan Forkopimda Jabar Jalani Penyuntikan Kedua

Kunjungan ini ketiga dari lima kunjungan. Kunjungan ketiga ini juga puncak, penyuntikan dosis terakhir dari percobaan vaksin Covid-19

NASIONAL | 14 September 2020

Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Bengkulu Libatkan 816 Anggota TNI

Tegakkan Protokol kesehatan di Bengkulu libatkan TNI.

NASIONAL | 15 September 2020

Pemkot Bogor Menjaring 718 Pelanggar Protokol Kesehatan dan Kumpulkan Rp 32 Juta

Pemkot Bogor telah menjaring 718 pelanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 15 September 2020

Cegah Kerumunan, Pemkot Bogor Larang Aktivitas Seputar Istana Bogor

Pemkot Bogor melarang bentuk aktivitas di jalur pedestrian sekitar Kebun Raya Bogor dan komplek Istana Bogor.

NASIONAL | 15 September 2020

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores Gelar Pelatihan Hidroponik

Pariwisata Labuan Bajo kini berkembang menjadi pintu masuk pembangunan ekonomi masyarakat.

NASIONAL | 15 September 2020

Hakim Dilibatkan Sidang Pelanggar Protokol Kesehatan

Kerja sama ini dibutuhkan untuk mencegah dan mendisiplinkan masyarakat.

NASIONAL | 15 September 2020

Cetak SDM Berkualitas, Dosen Kalbis Institute Raih Gelar Profesor

Komitmen untuk menghasilkan SDM yang berkualitas ditunjukkan oleh Kalbis Institute dimana salah satu dosennya telah meraih gelar profesor.

NASIONAL | 14 September 2020

Terjaring Razia Masker, Seorang Warga Medan Marah-marah di Depan Kapolda Sumut

Seorang pria marah-marah karena terjaring petugas gabungan saat menggelar operasi yustisi di Jalan Balai Kota kawasan Lapangan Merdeka Medan, Senin (14/8/2020)

NASIONAL | 15 September 2020

Gelar Konferensi Internasional, UMB Meneropong dan Menerobos Masa Depan

Melalui konferensi internasional dengan fokus ilmu sosial dan ilmu rekayasa, Universitas Mercu Buana (UMB) meneropong dan menerobos masa depan

NASIONAL | 14 September 2020

PDI-P Dorong BMKG Buat Aplikasi Cuaca dan Lokasi Tangkapan Ikan

Ketua DPP PDIP bidang Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri menyarankan, BMKG membuat sebuah aplikasikhusus berisi informasi cuaca demi membantu nelayan

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS