Pilkada 2020, Kebijakan Kejaksaan Agung Tunda Proses Hukum Paslon Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Pilkada 2020, Kebijakan Kejaksaan Agung Tunda Proses Hukum Paslon Diapresiasi

Rabu, 16 September 2020 | 12:33 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung akan menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada 2020 hingga terdapat penetapan kepala daerah terpilih. Hal itu untuk menjaga kondusivitas politik, netralitas dan profesionalisme pada Pilkada 2020.

Merujuk pada Intruksi Jaksa Agung RI nomor 9 tahun 2019 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Guru Besar Hukum Tata Negara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Juanda mendukung kebijakan tersebut supaya tidak mengganggu proses berjalannya pilkada dan proses hukum dari para kandidat jika memiliki permasalahan hukum untuk ditunda.

“Supaya tidak mengganggu proses Pilkada maka diberi kesempatan yang bersangktuan yang diduga misalnya melakukan suatu tindak pidana ditunda dulu prosesnya. Tapi bukan berarti meniadakan proses hukumnya, bukan meniadakan tapi penundaan saja,” ujar Juanda, Rabu (16/9/2020).

Juanda menambahkan, seorang kandidat peserta pilkada yang tersangkut masalah hukum dan berstatus sebagai tersangka belum tentu bersalah, sebagai wujud keadilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah kecuali jika sudah ditetapkan menjadi terdakwa oleh putusan pengadilan.

“Menyangkut aspek-aspek hak politik seseorang, karena seseorang itukan belum tentu bersalah, baru misalkan tersangka, nah kecuali kalau dia sudah terdakwa, kalau sudah terdakwa saya kira itu tidak bisa ditunda lagi,’’ ungkapnya.

Bahkan lanjut Juanda, berdasarkan Undang-undang pemerintah daerah dan Undang-undang pemilu menyatakan seorang tersangka yang terpilih dan menang dalam pemilihan calon kepala daerah, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi kepala daerah.

“Memang didalam Undang-undang pemerintahan daerah itu ketika seseorang itu tersangka terus kalau pun dia menang, terpilih dan dilantik itu dalam Undang-undang Pemerintahan daerah dan UU pilkadanya sendiri.” Katanya.

Sehingga menurutnya, intruksi Jaksa Agung itu tidak menyalahi aturan, namun ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi agar tidak terjadi diskriminasi dalam praktek penegakan hukumnya.

“Jadi saya kira tidak menyalahi intruksi itu, tetapi kita mengawal bahwa harusnya intruksi itu adalah tidak mendiskriminasi, misalnya kerna Jaksa Agung untuk melindungi seseorang dari parti politik, saya kira tidak boleh begitu,” tuntasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST. Burhanuddin meminta jajarannya untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, salah satunya menjaga iklim kondusif politik dan menunda proses hukum bagi pasangan calon kepala daerah pilkada.

"Menjaga iklim yang kondusif dengan menunda proses hukum, dari penyelidikan sampai dengan eksekusi, terhadap calon pasangan di setiap tahapan proses pilkada," kata Burhanuddin

Selain itu, Burhanuddin meminta aparatur kejaksaan menjaga netralitas, independensi, dan objektivitas personel
Kejaksaan di satker masing-masing dalam penyelenggaraan pilkada. Pihaknya meminta jajarannya berhati-hati di media sosial dengan tidak menyampaikan dukungan terhadap paslon tertentu.

"Termasuk tidak mengeluarkan maupun menanggapi pernyataan-pernyataan di jejaring dan media sosial yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap calon pasangan kepala daerah tertentu," ujarnya.

Burhanuddin juga meminta aparatur kejaksaan mendeteksi dini berbagai kemungkinan persoalan yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

"Memperkuat peran sentral dalam Sentra Gakkumdu sekaligus tingkatkan sinergi dengan unsur-unsur Sentra Gakkumdu agar tercipta kesamaan pemahaman penerapan pasal dan pola penanganan perkara tindak pidana pemilihan," ungkapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tetapkan 19.000 Ha LP2B, Pekalongan Berhasil Cegah Alih Fungsi Lahan

Asip Kholbihi mengatakan, dengan perda tersebut, Pemkab Pekalongan mampu mencegah laju alih fungsi lahan dan melindungi lahan pertanian.

NASIONAL | 16 September 2020

Diduga Mabuk, Wakil Bupati Yalimo Tabrak Polwan hingga Tewas di Jayapura

Korban Bripka Cristin, diduga tewas seketika di lokasi kejadian setelah mengalami benturan keras di bagian kepala dan patah tulang kaki.

NASIONAL | 16 September 2020

Apkasi: Pemanfaatan Teknologi Bisa Bantu Kabupaten Agar Adaptif

Apkasi mendorong pemanfaatan teknologi untuk menata kembali kabupaten yang adaptif dan smart di masa adaptasi kebiasaan baru.

NASIONAL | 16 September 2020

Jateng Gencarkan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan

Terkait sanksi, Ganjar mengatakan ada banyak pilihan sanksi kepada pelanggar. Bisa saja sanksi sosial, atau sanksi administratif lainnya.

NASIONAL | 16 September 2020

Klaster Perkantoran di Jambi Terus Bertambah

Kasus Covid-19 klaster perkantoran lembaga pemerintah dan swasta di Jambi dipengaruhi mobilitas pegawai ke luar daerah yang masih terus terjadi.

NASIONAL | 16 September 2020

24 Juta Siswa Berpotensi Putus Sekolah karena Covid-19

Saat ini sekitar 870 juta siswa, atau setengah dari populasi pelajar di 51 negara dunia belum dapat kembali ke sekolah.

NASIONAL | 16 September 2020

Gelar Baksos, PIA DPR Sumbang Wastafel untuk Kompleks Parlemen

Baksos ini bertujuan mengajak seluruh pegawai di lingkungan DPR bersisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Dana Desa Naik Tipis, Ini Arahan Mendes ke Kades

Mendes meminta kepala desa maksimal dalam menggunakan uang negara dan mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penggunaannya.

NASIONAL | 16 September 2020

Ganjar Siap Fasilitasi Balap Lari yang Viral agar Tak Liar

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menanggapi aksi balap lari liar yang terjadi di Kota Semarang baru-baru ini.

NASIONAL | 15 September 2020

Wiku Tegaskan Perlu Sinergisitas antara DKI Jakarta dan Bodetabek untuk Kendalikan Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, DKI Jakarta perlu menjalin sinergisitas dengan daerah-daerah tetangganya

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS