Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Belum Diatur, KPU Harus Revisi Aturan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Belum Diatur, KPU Harus Revisi Aturan

Rabu, 16 September 2020 | 16:47 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lusius Karus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar merevisi Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, dalam PKPU tersebut, belum tegas dan detail mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan belum maksimal diterjemahkan KPU melalui revisi PKPU 6 Tahun 2020. Kelonggaran sanksi dimanfaatkan para bakal pasangan calon (Bapaslon) pada saat pendaftaran tanggal 4-6 September lalu. Mereka tahu, walaupun melanggar, tak ada sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi mereka," kata Lusius di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Ia menjelaskan KPU masih punya waktu untuk merevisi kembali PKPU No 6 Tahun 2020. Revisi harus memuat jenis sanksi bagi para pelanggar. Sanksi harus tegas sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi peserta Pilkada. Pengalaman saat pendaftaran, harus menjadi acuan bagi penyelenggara agar tidak bermain-main dengan penetapan sanksi bagi Paslon yang melanggar protokol kesehatan.

"KPU perlu membuat penjabaran dan penegasan sanksi dalam PKPU No 6 Tahun 2020. Agar tidak mudah digugat jika bentuk sanksi tidak detail," jelas Lusius.

Menurutnya, pemberian sanksi administratif tidak sekadar teguran tertulis untuk memperingatkan peserta. Sanksi harus punya tendensi hingga ke diskualifikasi calon.

Dia menyarankan KPU harus mulai dengan merespons langsung pelanggaran di lapangan dengan memberhentikan kegiatan para Paslon jika melanggar protokol. Setelah itu, dengan pertimbangan dari Bawaslu, sanksi administratif bisa diikuti diskualifikasi calon sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

"Kekhawatiran akan keselamatan rakyat dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi dasar bagi desakan akan perlunya aturan yang tegas itu. Aturan yang tegas tak hanya dibayangkan dengan bunyi aturan yang jelas, yang bisa diikuti oleh peserta, tetapi lebih pada bagaimana mengantisipasi bentuk pelanggaran kecil yang potensial mengancam keselamatan warga negara," tutup Lusius.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan bersifat administratif. Alasannya, acuan yang dipakai dalam menindak para pelanggar bukan Undang-Undang (UU) tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“PKPU No 6 Tahun 2020 menjadi payung pelaksanaan pengawasan pelanggar protokol kesehatan. Karena tidak ada pengaturan dalam UU dan hanya PKPU maka potensi pelanggaran adalah administratif,” kata Dewi dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 yang digelar oleh KPU di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Ia menjelaskan ketentuan dalam PKPU No 6 Tahun 2020 juga masih ada kekurangan karena tidak detail menyebut bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar. Misalnya, apakah jika terbukti melanggar lalu diberi sanksi berupa penghentian kampanye, pengurangan jatah kampanye atau hingga diskualifikasi.

“Ini yang masih perlu diperbaiki. Karena tidak mungkin kami memberikan sanksi yang sesungguhnya tidak diatur. Nanti bisa melanggar hukum dan digugat kalau sanksinya tidak tepat,” jelas Dewi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pimpinan DPR Dukung Pemerintah Awasi Kualitas dan Harga Tes PCR

Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Pemerintah terkait pelaksanaan tes PCR Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Positif Covid-19, Dino Patti Djalal Dirawat di RSPAD

Karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk, Dino Patti Djalal dibawa ke RSPAD pada Selasa (5/9/2020) kemarin.

NASIONAL | 16 September 2020

Teknisi RAC Kompeten Berkontribusi Minimalisir Risiko Penipisan Ozon

Teknisi kompeten akan melakukan servis peralatan RAC dengan benar sehingga menghindari terlepasnya refrigeran ke udara dan mengurangi penipisan lapisan ozon.

NASIONAL | 16 September 2020

Para Santri Diajak Jadikan Pakai Masker Sebagai Gaya Hidup

Dengan menggunakan masker, santri telah turut bergotong-royong melawan Covid-19 serta melindungi dirinya dan orang lain.

NASIONAL | 16 September 2020

Cegah Perusakan Ozon, KLHK dan BNSP Sepakati Skema Sertifkasi Teknisi RAC

Indonesia memerlukan kira-kira 100.000 teknisi RAC untuk mengurus unit-unit pendingin ruangan yang ada di seluruh Tanah Air.

NASIONAL | 16 September 2020

Empat Puskesmas di Kota Bengkulu Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Sebanyak empat puskesmas di Kota Bengkulu, disiapkan oleh pemerintah kota setempat sebagai rumah singgah atau tempat isolasi bagi pasien Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Operasi Penegakan Protokol Kesehatan Sasar Tiga Pasar Tradisional di Semarang

Tiga pasar tradisional di Kota Semarang; Pasar Johar Baru, Pasar Karangayu dan Pasar Sampangan menjadi sasaran operasi bersama penegakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 16 September 2020

Bupati Sergai Positif Covid-19, Gugus Tugas Perluas Tracing

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Serdang Bedagai memperluas tracing terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan Bupati Sergai.

NASIONAL | 16 September 2020

Sekolah Cakada PDIP Gelombang III Ditutup, Khalifah Sumenep Juara I dan Rahayu Saraswati Juara II

Semua Cakada harus mempunyai satu tujuan yang sama yakni bagaimana bekerja mewujudkan kesehteraan, keadilan, dan kemajuan bagi rakyat di daerah.

NASIONAL | 16 September 2020

Eks Direktur Humpuss Transportasi Kimia Didakwa Suap Anggota DPR

Mantan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono telah menyuap mantan Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS