Tertibkan GBK, Kemayoran dan Taman Mini, KPK Koordinasi dengan Setneg
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tertibkan GBK, Kemayoran dan Taman Mini, KPK Koordinasi dengan Setneg

Rabu, 16 September 2020 | 17:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) terkait kerja sama penertiban dan pemulihan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Kemsetneg senilai Rp 571,5 triliun. Terdapat sejumlah aset negara yang menjadi perhatian dalam rapat koordinasi berlangsung di Gedung KPK pada Selasa (15/9/2020) kemarin. Beberapa di antaranya, Gelora Bung Karno, Kemayoran dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

“Aset-aset milik negara yang menjadi perhatian kami, yaitu aset Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah,” kata Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha melalui keterangan tertulis, Rabu (17/9/2020).

Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK, pemanfaatan aset-aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan negara. Untuk itu, KPK berkoordinasi dengan Kemsetneg untuk mencegah kerugian negara terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset negara tersebut.

“Karenanya, KPK akan melakukan pendampingan kepada Kemsetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara. Harapannya, penataan BMN ini akan meningkatkan kontribusi kepada penerimaan keuangan negara,” katanya.

Terkait aset GBK misalnya, KPK mengidentifikasi empat persoalan. Beberapa di antaranya, penetapan status tanah PPK GBK di mana ada pencatatan ganda dan penggunaan perjanjian bersama. Selain itu, terdapat aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga terjadi pemanfaatan aset tanpa perjanjian dan belum membayar royalti serta hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan (HPL). Persoalan lainnya, terdapat aset yang proses kepemilikannya belum selesai.

"Keempat, aset komersil dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang," kata Asep.

Sementara terkait aset PPK Kemayoran, KPK telah memperoleh ringkasan permasalahan hukum yang timbul pada lahan PPK Kemayoran yang dikerjasamakan dengan mitra. Sementara terkait aset TMII, KPK menemukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang Taman Mini Indonesia Indah bahwa aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Sudah terdapat naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat.

“Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Selain itu, KPK mendapatkan informasi bahwa pada 2017 telah dilaksanakan legal audit TMII oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan tiga opsi rekomendasi pengelolaan, yaitu TMII menjadi BLU, pengoperasian oleh pihak lain, atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP),” jelas Asep.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, KPK dengan dukungan dari Kemsetneg akan mengadakan rapat secara terpisah bersama masing-masing para pengguna BMN tersebut.

Rapat koordinasi kemarin dihadiri oleh perwakilan Kemsetneg adalah Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Kepala Biro Umum Kemensetneg Piping Supriatna, dan Kepala Bagian Barang Milik Negara (BMN) Masruh. Sementara dari KPK adalah Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah II Asep Rahmat Suwandha dan perwakilan Kepala Koordinator Wilayah Penindakan Ambar Suseno.

Setya Utama mengakui, salah satu kendala yang dihadapi pihaknya dalam pengelolaan aset adalah menagih kewajiban para penyewa karena konflik dengan pihak ketiga atau swasta. Padahal, kewajiban penyewa untuk membayar kontrak sudah ditetapkan sejak awal.

Setya menyatakan, pihaknya menyambut baik pendampingan KPK untuk menertibkan aset-aset yang dikelola Kemsetneg, terutama ketiga aset tersebut. Tak hanya GBK, Kemayoran dan Taman Mini, Setya Utama berharap KPK juga mendampingi pihaknya dalam penataan aset negara lainnya.

“Kami juga berharap agar KPK dapat mendampingi terkait upaya penertiban dan pemulihan aset negara dan aset Kemensetneg lainnya. Sebagai contoh Monumen Nasional (Monas), aset Semanggi dan Gedung Veteran,” ujarnya.

Dikatakan, penertiban dan pemulihan BMN di lingkungan Kemsetneg, mendapatkan dukungan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Satya menyebut pihaknya, saat ini mengelola aset senilai lebih dari Rp 571,5 triliun. Per 15 September 2020, aset Kemsetneg terdiri atas Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK senilai Rp 347,8 triliun, BLU PPK Kemayoran senilai Rp 143,4 triliun, TMII senilai Rp 10,2 triliun, dan Gedung Granada (Veteran) Semanggi senilai Rp 2 triliun.

“Sedangkan aset Monas belum dicatat oleh Kemsetneg karena dalam proses sertifikasi. Sesuai pengukuran BPN luas kawasan Monas adalah 716.906 meter persegi,” ungkap Setya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Deltomed Sumbang 300.000 Kaplet Imugard kepada Satgas Covid-19

Deltomed Laboratories menyerahkan donasi berupa 300.000 kaplet obat Herbal Imugard senilai Rp 1.050.000.000 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Belum Diatur, KPU Harus Revisi Aturan

Revisi harus memuat jenis sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Pimpinan DPR Dukung Pemerintah Awasi Kualitas dan Harga Tes PCR

Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Pemerintah terkait pelaksanaan tes PCR Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Positif Covid-19, Dino Patti Djalal Dirawat di RSPAD

Karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk, Dino Patti Djalal dibawa ke RSPAD pada Selasa (5/9/2020) kemarin.

NASIONAL | 16 September 2020

Teknisi RAC Kompeten Berkontribusi Minimalisir Risiko Penipisan Ozon

Teknisi kompeten akan melakukan servis peralatan RAC dengan benar sehingga menghindari terlepasnya refrigeran ke udara dan mengurangi penipisan lapisan ozon.

NASIONAL | 16 September 2020

Para Santri Diajak Jadikan Pakai Masker Sebagai Gaya Hidup

Dengan menggunakan masker, santri telah turut bergotong-royong melawan Covid-19 serta melindungi dirinya dan orang lain.

NASIONAL | 16 September 2020

Cegah Perusakan Ozon, KLHK dan BNSP Sepakati Skema Sertifkasi Teknisi RAC

Indonesia memerlukan kira-kira 100.000 teknisi RAC untuk mengurus unit-unit pendingin ruangan yang ada di seluruh Tanah Air.

NASIONAL | 16 September 2020

Empat Puskesmas di Kota Bengkulu Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Sebanyak empat puskesmas di Kota Bengkulu, disiapkan oleh pemerintah kota setempat sebagai rumah singgah atau tempat isolasi bagi pasien Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Operasi Penegakan Protokol Kesehatan Sasar Tiga Pasar Tradisional di Semarang

Tiga pasar tradisional di Kota Semarang; Pasar Johar Baru, Pasar Karangayu dan Pasar Sampangan menjadi sasaran operasi bersama penegakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 16 September 2020

Bupati Sergai Positif Covid-19, Gugus Tugas Perluas Tracing

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Serdang Bedagai memperluas tracing terhadap orang yang melakukan kontak erat dengan Bupati Sergai.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS