Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Komprehensif
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Komprehensif

Rabu, 16 September 2020 | 20:01 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menggemukakan sanksi terhadap pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan harus komprehensif dan terkoneksi dengan berbagai regulasi terkait lainnya. Pemberian sanksi tidak bisa hanya mengandalkan UU tentang Pilkada karena ruang lingkup yang diatur sangat terbatas.

"Tidak cukup hanya mengandalkan sanksi Pilkada saja. Sebab pengaturan sanksi dalam regulasi Pilkada yang ada saat ini sangat terbatas," kata Titi di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Ia menanggapi pernyataan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo yang menyebut sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan bersifat administratif. Alasannya, acuan yang dipakai dalam menindak para pelanggar bukan Undang-Undang (UU) tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurutnya, ketentuan dalam PKPU No 6 Tahun 2020 masih ada kekurangan karena tidak detail menyebut bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar. Misalnya, apakah jika terbukti melanggar lalu diberi sanksi berupa penghentian kampanye, pengurangan jatah kampanye atau hingga diskualifikasi.

“Ini yang masih perlu diperbaiki. Karena tidak mungkin kami memberikan sanksi yang sesungguhnya tidak diatur. Nanti bisa melanggar hukum dan digugat kalau sanksinya tidak tepat,” jelas Dewi di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Titi menyebut aturan-aturan lain yang bisa digunakan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan adalah UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Semua pihak terkait yang memiliki kewenangan dengan lahirnya dua UU tersebut harus proaktif agar dalam melakukan penindakan. Tidak perlu menunggu respon penyelenggara Pilkada dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

"Jadi integrasi kewenangan antar pihak yang punya otoritas penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan harus dilakukan. Baik dalam skup Pilkada maupun dalam konteks penegakan hukum umum," ujar Titi.

Dia juga mengusulkan agar sanksi pelanggaran protokol kesehatan dari aspek pemilihannya, diperkuat dengan sanksi administrasi tambahan. Misalnya berupa pelarangan atau pencabutan hak berkampanye bagi kandidat yang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada.

Di tempat terpisah, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai jika sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan hanya diatur di PKPU, memang ada keterbatasan. Dengan landasan PKPU, paling berat hanya sampai pada pelarangan Paslon untuk terlibat dalam tahap yang sedang berlangsung atau tahapan berikutnya.

Agar efektif, dia sependapat dengan Titi bahwa harus ada sinergi dengan pihak lain. Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus juga pro aktif untuk menindak pelanggar.

"Memang penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 agak dilematis, punya keterbatasan dan kurang kuat dasar hukumnya. Agar dia bisa efektif maka perlu ada sinergi diantara penyelenggara pilkada dan lembaga penegak hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19," tutur Jeirry.

Dia juga meminta agar PKPU No 6 Tahun 2020 segera direvisi dengan memasukan sanksi tegas dan keras bagi pelanggar protokol covid. Hal itu supaya punya landasan kuat dalam menindak para pelanggar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pandemi Covid-19, Gubernur Banten Ajak Seluruh Elemen Solid

Wahidin Halim meminta seluruh elemen masyarakat solid dan bersatu padu dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Pemprov Banten Batal Salurkan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa SMA/SMK

Pemprov Banten urung mewujudkan janji mengalokasikan anggaran bantuan kuota internet bagi para siswa SMA/SMK se-Banten.

NASIONAL | 16 September 2020

Penusuk Syehk Ali Jaber Diancam Hukuman Mati

Tersangka AA dikenakan pasal percobaan pembunuhan, dan pasal penganiayaan yang menyebabkan luka-luka.

NASIONAL | 16 September 2020

KPK Diminta Dalami King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti baru terkait skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/9/2020).

NASIONAL | 16 September 2020

Polisi Periksa Empat Penggunting Bendera Merah Putih

Empat orang melakukan pengguntingan bendera Merah Putih dan mengunggahnya di aplikasi media sosial TikTok.

NASIONAL | 16 September 2020

GMNI Pilih Jalan Intellectual Movement

Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino menegaskan, GMNI memilih jalan intellectual movement.

NASIONAL | 16 September 2020

Rp 282,05 Triliun Anggaran PEN Belum Tersalurkan

Menurut Satgas PEN, masih ada anggaran Rp 282,05 triliun yang belum terserap. Ditargetkan seluruh anggaran ini bisa diserap hingga akhir tahun 2020.

NASIONAL | 16 September 2020

4 Anggota DPRD DIY Positif Covid-19, Gedung Disterilisasi

Selama tiga hari ke depan terhitung Kamis (17/9/2020) gedung DPRD DIY disterilisasi.

NASIONAL | 16 September 2020

Densus Turun Tangan, Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Direkonstruksi

Densus 88/Antiteror mendampingi Polresta Bandar Lampung mendalami AA (24) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung.

NASIONAL | 16 September 2020

Tertibkan GBK, Kemayoran dan Taman Mini, KPK Koordinasi dengan Setneg

Pemanfaatan aset-aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan negara.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS