Penegakan Hukum, Mahfud Minta Kejaksaan Junjung Moralitas
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Penegakan Hukum, Mahfud Minta Kejaksaan Junjung Moralitas

Rabu, 16 September 2020 | 21:43 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD meminta jajaran kejaksaan agar menjunjung tinggi moralitas dalam penegakan hukum. Hal itu untuk menepis kesan jelek di masyarakat tentang penegakan hukum, terutama di jajaran Kejaksaan.

“Sudah sangat jelek kesan penegakan hukum kita di masyarakat. Nanti diperas, nanti malah ditangkap, dan sebagainya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Presiden tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua punya batasan kewenangan. Karena itu perlunya pembinaan dan moralitas,” kata Mahfud dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Rapat itu diselenggarakan secara daring, dihadiri 626 peserta rapat, termasuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri.

Menurut Mahfud, kunci pembenahan di Kejaksaan adalah moralitas. Semua Jaksa bertanggung jawab, kuatkan sikap moral mental dalam melakukan tugas penegakan hukum.

“Saya bisa membuat pasal ini untuk membuat orang yang salah jadi tidak salah. Saya bisa menghukum orang ini padahal tidak salah, saya bisa cari buktinya. Itu adalah praktek industri hukum dan masyarakat sekarang sudah kritis. Sudah tidak bisa dibohongi, kita harus transparan dan akuntabel,” jelas Mahfud.

Dia ingatkan para penegak hukum sudah tidak bisa menghindar lagi dalam situasi sekarang ini karena iklim keterbukaan informasi dan masyarakat semakin kritis. Karena itu, jangan bermain-main dengan hukum.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Otsus Perlu Diperbaiki Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

Otonomi Khusus (Otsus) tidak dihilangkan, namun perlu ditingkatkan agar bisa lebih menyejahterakan warga Papua.

NASIONAL | 16 September 2020

Kemhub Targetkan Rel Ganda Bogor-Sukabumi Rampung Agustus 2021

Jalur rel ganda kereta api lintas Bogor-Sukabumi sepanjang 26,7 km ditargetkan selesai pada Agustus 2021.

NASIONAL | 16 September 2020

Menparekraf Apresiasi Kreativitas Finalis Lomba Rayakan Kemerdekaan

Keluar sebagai pemenang adalah video berjudul "Perjuangan dan Harapan Menuju Indonesia Maju", karya Tim Super Marines 1 Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya.

NASIONAL | 16 September 2020

KPK Belum Terima Salinan Putusan Bebas Petinggi Duta Palma Grup

KPK menyayangkan lambannya Pengadilan Negeri Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang dibacakan Majelis Hakim pada Rabu (9/9/2020) pekan lalu.

NASIONAL | 16 September 2020

Aparat Diminta Tak Ragu Tindak Tegas Kelompok Anti-Pancasila

Aparat penegak hukum diminta tak ragu untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang menolak Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengakui NKRI.

NASIONAL | 16 September 2020

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Harus Komprehensif

Sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Paslon Pilkada 2020 harus komprehensif dan terkoneksi dengan regulasi lainnya.

NASIONAL | 16 September 2020

Pandemi Covid-19, Gubernur Banten Ajak Seluruh Elemen Solid

Wahidin Halim meminta seluruh elemen masyarakat solid dan bersatu padu dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Pemprov Banten Batal Salurkan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa SMA/SMK

Pemprov Banten urung mewujudkan janji mengalokasikan anggaran bantuan kuota internet bagi para siswa SMA/SMK se-Banten.

NASIONAL | 16 September 2020

Penusuk Syehk Ali Jaber Diancam Hukuman Mati

Tersangka AA dikenakan pasal percobaan pembunuhan, dan pasal penganiayaan yang menyebabkan luka-luka.

NASIONAL | 16 September 2020

KPK Diminta Dalami King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti baru terkait skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/9/2020).

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS