Skandal Djoko Tjandra, KPK Minta Kejagung Tidak Abaikan Informasi Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Skandal Djoko Tjandra, KPK Minta Kejagung Tidak Abaikan Informasi Masyarakat

Kamis, 17 September 2020 | 19:10 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke tahap penuntutan atau Tahap II. Dengan demikian, dalam waktu dekat Pinangki bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor.

Langkah Kejagung yang melimpahkan berkas Pinangki ke tahap penuntutan dipertanyakan sebagian kalangan masyarakat. Hal ini lantaran terdapat sejumlah pihak yang belum diperiksa dalam proses penyidik perkara yang merupakan rangkaian skandal Djoko Tjandra tersebut. Beberapa inisial dan istilah yang diungkap dan bukti-buktinya disampaikan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) belum 'disentuh' Kejaksaan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korups (KPK) Nawawi Pomolango meminta Kejaksaan Agung atau lembaga penegak hukum lainnya tak mengabaikan atau mengenyampingkan data, informasi, dan saran dari elemen masyarakat. Hal tersebut, kata Nawawi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 41, 42 UU Tipikor Juncto PP No.71/l Tahun 2000 memberi ruang bahkan mengamanahkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Seharusnya semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tidak begitu saja mengenyampingkan segala data, informasi, saran dan masukan dari masyarakat karena itu memang amanah Undang-undang sebagai strategi pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (17/9/2020).

Nawawi mengatakan peran serta masyarakat dapat berwujud seperti hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

"Termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi," katanya.

Untuk itu, kata Nawawi, aparat penegak hukum yang bekerja memberantas korupsi berkewajiban untuk menelaah segala informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi KPK.

"Termasuk KPK tentu saja, berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan sebagai informasi oleh masyarakat tersebut," katanya.

Diketahui, MAKI menyerahkan sejumlah bukti menyangkut berbagai inisial nama dan istilah terkait rangkaian skandal Djoko Tjandra yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Terbaru, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyerahkan bukti berupa dokumen setebal 100 halaman kepada KPK, pada Rabu (16/9/2020) kemarin. Dalam bukti yang diserahkannya ke KPK, Boyamin mengungkapkan terdapat penyebutan istilah king maker di dalam pembicaraan antara Jaksa Pinangki Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Pengacara Anita Kolopaking.

"Nah salah satu yang mengejutkan dan ini adalah hal yang baru yaitu ada penyebutan istilah King Maker dalam pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM (Pinangki Sirna Malasari), ADK (Anita Dewi Kolopaking) dan JST (Djoko Soegiarto Tjandra) juga," kata Boyamin, Rabu (16/9/2020).

Boyamin mengaku tidak dapat membawa bukti soal king maker ke Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal ini lantaran, penyidikan skandal Djoko Tjandra di dua institusi itu telah rampung. Untuk itu, Boyamin meminta KPK mempelajari bukti-bukti tersebut, termasuk mendalami sejumlah inisial dan istilah yang mencuat, seperti king maker. Bahkan, Boyamin meminta KPK mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra.

"Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan, ya saya minta untuk ambil alih. Tapi melihat nama King Maker itu kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani oleh KPK untuk meneliti king maker itu siapa. Karena dari pembicaraan itu terungkap nampaknya di situ ada istilah king maker," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ICW Pertanyakan Langkah Kejagung Limpahkan Perkara Jaksa Pinangki

ICW dorong agar KPK berani mengambil alih penanganan perkara yang menjerat Jaksa Pinangki yang ada di Kejaksaan Agung dan kepolisian.

NASIONAL | 17 September 2020

Mendagri: Tidak Mudah Jaga Perbatasan Indonesia

Tito Karnavian mengemukakan tidak mudah menjaga seluruh perbatasan Indonesia. Hal itu karena wilayah perbatasan cukup besar.

NASIONAL | 17 September 2020

Operasi Yustisi di Sumut Sasar Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi lebih berat mulai diberlakukan pekan depan terhadap masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 17 September 2020

Tabrak Polwan Hingga Tewas, Wakil Bupati Yalimo Terancam 12 Tahun Penjara

Wakil Bupati Kabupaten Yalimo ED terancam hukuman penjara 12 tahun setelah menabrak Bripka Christin Batfeny hingga tewas, Rabu (16/9/2020).

NASIONAL | 17 September 2020

Operasi Yustisi Gabungan di Banten, 1.661 Pelanggar Terkena Sanksi

Para pelanggar yang terjaring di operasi Yustisi Banten diberi sanksi berupa teguran sebanyak 1.157 orang dan kerja sosial sebanyak 504 orang.

NASIONAL | 17 September 2020

Gubernur Sumut: Selain Konser Musik, Banyak Alternatif Lain

Sebaiknya kampanye pilkada oleh pasangan calon maupun partai dilakukan dengan memanfaatkan media teknologi informasi.

NASIONAL | 17 September 2020

Cegah Covid 19, Mahfud Minta Wilayah Perbatasan Perketat Pelayanan dan Pengawasan

Mahfud MD meminta seluruh petugas pelayanan yang menjadi garda terdepan beserta para pelintas agar mematuhi gerakan 3M dan berperilaku hidup bersih.

NASIONAL | 17 September 2020

Gara-gara Pancasila, Ganjar Tuai Pujian dari BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memuji cara Ganjar Pranowo menyampaikan ideologi Pancasila ke anak-anak muda.

NASIONAL | 17 September 2020

KPU Medan Minta Bapaslon Lengkapi Berkas

Salman Alfarisi, pasangan Akhyar Nasution belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Sumut dan juga salah stempel pada ijazahnya.

NASIONAL | 17 September 2020

Mahfud Sebut Tiga Tugas Menjaga Perbatasan

Tugas itu sudah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

NASIONAL | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS