Satgas Covid-19 Larang Kegiatan Kampanye yang Timbulkan Kerumunan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Satgas Covid-19 Larang Kegiatan Kampanye yang Timbulkan Kerumunan

Kamis, 17 September 2020 | 20:46 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan pasangan calon (paslon) kepala daerah menggelar konser musik dan jalan santai untuk kampanye Pilkada 2020. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melarang kegiatan kampanye menimbulkan kerumunan.

“Sekali lagi, kami ulangi, jangan menciptakan kerumunan,” kata Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Kerumunan, lanjut Wiku, memberikan peluang besar terjadinya penularan virus corona. Karena itu, dengan tegas ia menyatakan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan berpotensi penularan dilarang.

“Kerumunan tersebut memiliki risiko meningkatkan penularan. Dan semua kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan dan potensi penularan dilarang,” tegas Wiku Adisasmito.

Ditegaskannya, para peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye yang bisa melindungi keselamatan masyarakat. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dijaga dengan baik.

“Silakan berkampanye dengan cara lain, supaya betul-betul bisa melindungi keselamatan masyarakat. Kami perlu sampaikan prinsip Salus Populu Suprema Lex, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu yang harus kita jaga betul,” terang Wiku Adisasmito.

Menurut Wiku, metode kampanye konvensional, pada umumnya memang melibatkan banyak massa. Sehingga berpeluang lebih tinggi dalam penularan virus corona atau Covid-19. Namun, ia berharap agar peserta Pilkada yang akan melakukan kampanye, bisa melakukan dengan metode yang minim potensi penularan Covid-19.

Wiku juga mengapresiasi langkah penyelenggara Pemilu memberikan alternatif penyelenggaraan kampanye lewat revisi PKPU 6/2020 yang sudah disahkan menjadi PKPU 10/2020.

"Metode kampanye konvensional umumnya memang melibatkan banyak massa dan berpeluang lebih tinggi dalam penularan Covid-19. OKI, dilakukan perubahan peraturan KPU 6 tahun 2020, menjadi PKPU 10 tahun 2020, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan berikan alternatif cara melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan," jelas Wiku Adisasmito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Perwakilan Waskita Karya

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

NASIONAL | 17 September 2020

Mulai Jumat, Pergerakan Orang ke Kota Bandung Dibatasi

Pembatasan pergerakan orang dengan penutupan jalan itu bakal dimulai Jumat (18/9).

NASIONAL | 17 September 2020

Yayasan Pendidikan Astra Beri Penghargaan Kepada 20 Guru Kreatif dan Kolaboratif

Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim memberikan penghargaan kepada 20 guru kreatif dan kolaboratif yang telah berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar

NASIONAL | 17 September 2020

MA Sunat Hukuman Eks Legislator PKB

Majelis PK MA mengurangi hukuman mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin, dari sembilan tahun menjadi enam tahun penjara.

NASIONAL | 17 September 2020

KPK Jadikan Kritik Mahfud MD sebagai Motivasi

KPK menerima kritik yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut penegakan hukum terkesan jelek di mata masyarakat.

NASIONAL | 17 September 2020

KKB Intan Jaya Berulah, Tukang Ojek dan Seorang Babinsa Tewas

KKB membacok seorang tukang ojek dengan parah hingga lengan kirinya putus dan menembang seorang babinsa yang sedang membawa logistik.

NASIONAL | 17 September 2020

Hingga Pertengahan September, Realisasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Capai Rp 3,6 Triliun

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hingga pertengahan September 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 3,6 triliun. Jumlah BSU senilai Rp 600 ribu per bulan, selama empat bulan ke depan

NASIONAL | 17 September 2020

Harhubnas, Menhub: Transportasi Garda Terdepan Lawan Covid-19

Menhub juga berpesan agar transportasi konsisten berpedoman pada protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

NASIONAL | 17 September 2020

Ini 4 Faktor Pemilihan 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Terdapat empat faktor yang membuat 9 provinsi menjadi prioritas penanganan pengendalian Covid-19.

NASIONAL | 17 September 2020

Komisi II DPR Minta Aturan Membolehkan Konser Musik Saat Kampanye Dikaji Ulang

Dari pengalamannya konser musik sebenarnya tidak terlalu efektif bagi calon kepala daerah untuk berkampanye. Apalagi jumlah peserta dibatasi hanya 100 orang.

NASIONAL | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS