KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada

Senin, 21 September 2020 | 15:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengharapkan rencana pemerintah kembali menerbitkan Perppu, hendaknya tidak hanya mengatur masalah kampanye yang mulai dilakukan tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Perppu harus mengatur seluruh sisa tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, sebaiknya Perppu yang dikeluarkan tidak hanya sebatas fokus pada aspek kampanye saja. Perlu memeriksa dan memastikan seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses yang disiplin protokol kesehatan Covid-19,” kata Viryan di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia berharap penerbitan Perppu tidak seperti pada Perppu Pilkada sebelumnya yang sangat konservatif. Pada Perppu sebelumnya, hanya terbatas aturan KPU bisa melanjutkan Pilkada Serentak yang sempat ditunda tiga bulan akibat kemunculan pertama kali pandemi Covid-19.

Menurutnya, masih ada beberapa tahapan Pilkada yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan dan bisa melanggar protokol kesehatan. Diantaranya, tahapan masa tenang, pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan hasil. Perppu juga harus tegas mengenai pengaturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Kebutuhan pengaturan mendesak berupa sanksi untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 seperti kerumunan dan bagi paslonnya. Perppu pilkada kedua seyogyanya dapat menjadi perppu pamungkas sebagai dasar hukum pengaturan teknis sampai penyelenggaraan pilkada selesai yang menjamin tidak hadirnya klaster baru penyebaran Covid-19,” jelas Viryan.

Dia menegaskan kebutuhan penerbitan Perppu pada situasi sekarang sangat penting dan mendesak. Alasannya, kerumunan massal pada tiga hari pendaftaran menjadi lampu merah atau kondisi darurat yang genting untuk pemerintah menimbang mengeluarkan Perppu Pilkada kedua. Alasan lain adalah belajar dari pengalaman pada pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, di mana tidak ada sense of crisis atau rasa kepekaan terhadap krisis Covid 19 oleh para Pasangan Calon (Paslon). Dari 270 daerah yang melakukan Pilkada, ada 243 daerah yang melanggar protokol kesehatan.

“Kerumunan yang terjadi pada tiga hari pendaftaran Bapaslon bagian dari kendala regulasi. Tahapan berikutnya dimungkinkan hal serupa dapat terjadi kembali. Bila ditempuh upaya ini (Perppu) oleh pemerintah, hendaknya tidak keluar dalam waktu lama,” tegas Viryan.

Dia optimistik penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan bisa menjadikan Pilkada sebagai sarana perlawanan Covid-19 secara nyata. Bila disiplin protokol Kesehatan Covid-19 terjadi di seluruh tahapan, bukan tidak mungkin tanggal 9 Desember 2020 nanti menjadi puncak perlawanan Covid-19.

“Prinsipnya menolak untuk berkerumun, disiplin menjaga jarak dan menggunakan masker,” tutup Viryan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggap Tidak Ada Bukti, Napoleon Bonaparte Minta Penyidikan Dihentikan

Napoleon Bonaparte meminta penyidikan perkara tindak pidana atas dirinya dihentikan apabila pihak Bareskrim Polri tidak memiliki bukti.

NASIONAL | 21 September 2020

Kejagung-Polri Dinilai Kompak Ungkap Tuntas Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Bareskrim dan Kejagung berkomitmen bekerja sama mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat secara transparan kasus kebakaran gedung Kejagung.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Iklan di Sosmed Hanya Berlaku 14 Hari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi mengemukakan kampanye di media sosial (medsos) tidak dilarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Jateng: Patuhi Protokol Kesehatan

KPU Jateng menjadwalkan akan menetapkan paslon pilkada 2020 pada 23 September 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi Kejaksaan, Polri, dan KPK diperlukan untuk menjerat mafia kasus Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

11 Tokoh Jateng Terima PWI Jateng Award 2020

Mbak Ita, mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai tokoh perempuan yang melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas Ditembak di Intan Jaya, Polda Papua Masih Selidiki Pelakunya

“Dari keterangan yang saya dengar almarhum bersama istri hendak menuju ke kandang ternak (babi) untuk memberikan makan (ternaknya)," kata Pdt Timototius.

NASIONAL | 21 September 2020

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tak ambil alih perkara Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

Jubir Presiden Sebut Penyelenggaraan Pilkada sesuai Jadwal

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Civitas Academica UI Polisikan Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf

Al Muzzammil Yusuf dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS