KPU: Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Didiskualifikasi
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

KPU: Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Didiskualifikasi

Senin, 21 September 2020 | 15:13 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan para Pasangan Calon (Paslon) peserta Pilkada Serentak 2020 tidak bisa didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran dalam kampanye. Termasuk jika mereka melanggar aturan protokol kesehatan selama kampanye. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar adalah bersifat administratif.

“Bisa nggak KPU diskualifikasi? Tentu tidak. Ini soal aturan Undang-Undang. Nanti lebih ke sanksi administratif,” kata Raka dalam diskusi bertema “Iklan Kampanye di Media Sosial, Perlukah Dilarang?” yang digelar virtual di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Ia menjelaskan pelaksanaan Pilkada tidak baik jika terlalu represif. Pasalnya, Pilkada adalah pesta demokrasi tingkat lokal untuk memilih pemimpin daerah. Dia tegaskan sanksi memang perlu diberikan kepada para pelanggar, tetapi lebih ke bentuk sanksi administratif.

Dia menyebut KPU sudah menyiapkan sejumlah jenis sanksi kepada para pelanggar. Misalnya, mulai dari penghentian kegiatan kampanye hingga pengurangan hak kampanye pasangan calon dari segi waktu kampanye.

Terkait upaya mencegah kerumunan massa, dia menyebut pada penetapan Paslon tanggal 23 September mendatang, akan dilakukan penandatangan pakta integritas. Pakta itu berupa komitmen para Paslon untuk mengikuti protokol kesehatan selama kampanye. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi.

"Tentu nanti kami berkoordinasi dengan Bawaslu. Menurut Bawaslu, melanggar nggak. Kalau Bawaslu mengatakan ini melanggar bisa saja berkoordinasi dengan kepolisian juga untuk dihentikan,” tutur Raka.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

Semua institusi dari pusat hingga daerah harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada

KPU meminta agar Perppu mengatur mengenai seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses terkait disiplin protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 21 September 2020

Anggap Tidak Ada Bukti, Napoleon Bonaparte Minta Penyidikan Dihentikan

Napoleon Bonaparte meminta penyidikan perkara tindak pidana atas dirinya dihentikan apabila pihak Bareskrim Polri tidak memiliki bukti.

NASIONAL | 21 September 2020

Kejagung-Polri Dinilai Kompak Ungkap Tuntas Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Bareskrim dan Kejagung berkomitmen bekerja sama mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat secara transparan kasus kebakaran gedung Kejagung.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Iklan di Sosmed Hanya Berlaku 14 Hari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi mengemukakan kampanye di media sosial (medsos) tidak dilarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Jateng: Patuhi Protokol Kesehatan

KPU Jateng menjadwalkan akan menetapkan paslon pilkada 2020 pada 23 September 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi Kejaksaan, Polri, dan KPK diperlukan untuk menjerat mafia kasus Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

11 Tokoh Jateng Terima PWI Jateng Award 2020

Mbak Ita, mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai tokoh perempuan yang melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas Ditembak di Intan Jaya, Polda Papua Masih Selidiki Pelakunya

“Dari keterangan yang saya dengar almarhum bersama istri hendak menuju ke kandang ternak (babi) untuk memberikan makan (ternaknya)," kata Pdt Timototius.

NASIONAL | 21 September 2020

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tak ambil alih perkara Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS