Iluni UI: Kontroversi Pakta Integritas Mahasiswa Baru Selesai
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Iluni UI: Kontroversi Pakta Integritas Mahasiswa Baru Selesai

Senin, 21 September 2020 | 15:25 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian menyatakan bahwa kontroversi seputar Pakta Integritas Mahasiswa 2020 sudah selesai. Andre menegaskan Iluni UI telah mendapat konfirmasi terkait keabsahan dokumen tersebut.

“Isu Pakta Integritas ini cukup membuat resah komponen Sivitas Akademika UI. Untuk itu, Iluni UI berusaha membantu melakukan klarifikasi dan konfirmasi atas isu penting ini,” ujar Andre dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Policy Center Iluni UI, Senin (21/9/2020). Hadir pada diskusi tersebut, Sekretaris Universitas Indonesia dr. Agustin Kusumayanti, M.Sc., Ph.D, Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti, dan Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho.

Lebih lanjut, Andre meminta perlu adanya tindakan lanjutan dari isu Pakta Integritas yang bergulir. “Untuk itu, Iluni UI berperan untuk menyatukan pendapat semua pemangku kepentingan,” ungkapnya. Andre juga mengapresiasi keputusan Rektorat UI yang menganulir proses pembuatan Pakta Integritas ini dan berharap agar dokumen yang telah beredar segera dikembalikan dan permasalahan ini dianggap selesai.

Sementara itu, dr. Agustin menegaskan bahwa dokumen Pakta Integritas yang beredar luas tersebut bukan dokumen resmi. Pimpinan UI khususnya Rektor UI tidak pernah menyetujui dokumen tersebut. Mahasiswa juga tidak perlu menandatangani dokumen tersebut dan tidak perlu diisi. ”Oleh karena itu, kami sudah menyatakan dengan tegas, UI tidak pernah mengeluarkan dokumen yang seperti itu,” tegasnya.

dr. Agustin menyatakan surat pernyataan sebenarnya sudah ditandatangani pada saat mahasiswa daftar ulang, ketika mahasiswa harus masuk ke laman penerimaan mahasiswa baru. “Di situlah Maba untuk pertama kalinya harus mengisi info tentang dirinya. Dan salah satu hal yang harus diisi dan ditandatangani sebagai pernyataan memang ada dalam laman tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa surat pernyataan tersebut satu-satunya pernyataan yang dibuat oleh UI. Peraturan tersebut membahas tentang kode etik dan perilaku mahasiwa UI, larangan untuk terlibat sebagai pengguna dan pengedar narkoba, dan kewajiban untuk mematuhi peraturan UI. “UI tidak pernah meminta kepada mahasiswa untuk menandatangani Pakta Integritas kecuali Surat Pernyataan saat dia melakukan registrasi,” tekan dr. Agustin. Lebih jauh, dia menambahkan, UI tetap mendukung kegiatan para mahasiswa untuk mengasah soft skil melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menekankan bahwa Pakta Integritas tidak memiliki urgensi. “Aliansi Tolak Pakta Integritas yang terdiri dari Lembaga Kemahasiswaan di UI berpandangan bahwa Pakta Integritas adalah wujud dari upaya pengekangan hak-hak mahasiswa,” ujar Fajar. Lanjutnya, tidak ada peraturan yang melandasi Pakta Integritas dan tidak ada mekanisme pengawasan. “Pakta Integritas lembaga pemerintahan ada mekanisme pengawasan, tapi di Pakta Integritas ini tidak ada landasan hukum dan mekanisme pengawasannya,” kata dia.

Selain itu, dia juga menyoroti poin-poin terkait kesehatan fisik dan mental pada dokumen Pakta Integritas yang sempat beredar. Ia berpendapat, hal tersebut sejatinya bertentangan dengan Kode Etik UI. “Dalam kode etik, warga UI harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan sehat bagi semua Warga UI serta anggota masyarakat lainnya,” tegas dia.

Ia pun mengatakan, poin keterlibatan politik praktis juga memiliki tafsir yang kabur, sehingga dapat menjerat mahasiswa di kemudian hari. Untuk itu, Fajar meminta agar pihak kampus menarik pakta integritas yang memiliki potensi untuk menekan kebebasan mahasiswa di Kampus. “Kami tetap berpegang teguh pada kebebasan berpendapat yang dimiliki mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas Akademika UI,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Bisa Didiskualifikasi

Paslon peserta Pilkada Serentak 2020 tidak bisa didiskualifikasi jika melakukan pelanggaran dalam kampanye, termasuk pelanggaran protokol kesehatan.

NASIONAL | 21 September 2020

Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

Semua institusi dari pusat hingga daerah harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada

KPU meminta agar Perppu mengatur mengenai seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses terkait disiplin protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 21 September 2020

Anggap Tidak Ada Bukti, Napoleon Bonaparte Minta Penyidikan Dihentikan

Napoleon Bonaparte meminta penyidikan perkara tindak pidana atas dirinya dihentikan apabila pihak Bareskrim Polri tidak memiliki bukti.

NASIONAL | 21 September 2020

Kejagung-Polri Dinilai Kompak Ungkap Tuntas Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Bareskrim dan Kejagung berkomitmen bekerja sama mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat secara transparan kasus kebakaran gedung Kejagung.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Iklan di Sosmed Hanya Berlaku 14 Hari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi mengemukakan kampanye di media sosial (medsos) tidak dilarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Jateng: Patuhi Protokol Kesehatan

KPU Jateng menjadwalkan akan menetapkan paslon pilkada 2020 pada 23 September 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi Kejaksaan, Polri, dan KPK diperlukan untuk menjerat mafia kasus Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

11 Tokoh Jateng Terima PWI Jateng Award 2020

Mbak Ita, mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai tokoh perempuan yang melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas Ditembak di Intan Jaya, Polda Papua Masih Selidiki Pelakunya

“Dari keterangan yang saya dengar almarhum bersama istri hendak menuju ke kandang ternak (babi) untuk memberikan makan (ternaknya)," kata Pdt Timototius.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS