Guru Besar Unpad: Sudah Seharusnya Ada Dewan Keamanan Nasional
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Guru Besar Unpad: Sudah Seharusnya Ada Dewan Keamanan Nasional

Selasa, 22 September 2020 | 20:50 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Studi Keamanan Departemen Hubungan Internasional Fisip Unpad, Arry Bainus menyatakan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tak perlu diperdebatkan karena terorisme menyangkut keamanan nasional baik keamanan negara maupun keamanan bangsa. Aturan perundang-undangan mulai dari pembukaan UUD 1945, UU TNI, UU Pertahanan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memuat secara tersirat maupun tersurat mengenai pelibatan TNI.

Yang menjadi persoalan saat ini mengenai sejauh mana atau kapan TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme. Arry menyatakan belum ada lembaga kredibel dan independen yang dapat mendefinisikan ancaman terhadap keamanan nasional. Persoalan ini menjadi pelik lantaran koordinasi antar lembaga di Indonesia masih rendah.

"Sudah seharusnya ada lembaga khusus yang kredibel dan independen sejenis Dewan Keamanan Nasional," kata Arry dalam webinar seri keempat bertajuk “Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional” yang digelar Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA), Ikatan Alumni Unhan, dan Pusat Studi Peperangan Asimetris (PUSPA), Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, kehadiran dewan tersebut penting menentukan tingkat eskalasi ancaman keamanan negara dan lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini lantaran setiap lembaga terkait saat ini memiliki definisi sendiri mengenai ancaman keamanan negara.

"Membahayakan ideologi negara itu sejauh mana, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Ini bukan hanya soal terorisme," katanya.

Arry yang juga Wakil Rektor Unpad bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjelaskan alur koordinasi dengan kehadiran Dewan Keamanan Nasional. Ketika terjadi suatu peristiwa menyangkut keamanan negara, seperti terorisme, Dewan Keamanan Nasional sebagai crisis center akan melakukan assesment. Selanjutnya, hasil assesment Dewan Keamanan Nasional disampaikan kepada Presiden yang kemudian menunjuk lembaga yang menangani ancaman tersebut.

"Kalau ada masalah di luar berarti harus TNI, kalau masih bisa ditangani di dalam berarti polisi. Itu harus ada SOP nya," katanya.

Hal senada dikatakan, Kaprodi SKSG Universitas Indonesia Kajian Terorisme Muhamad Syauqillah. Dikatakan, pelibatan TNI tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, hingga saat ini belum ada lembaga atau badan yang dapat menentukan eskalasi ancaman keamanan. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki UU Keamanan Nasional yang menjadi payung sistem keamanan nasional. "Itu yang menjadi kelowongan," katanya.

Dalam konteks intelijen, katanya, fungsi koordinator intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, dalam kontes terorisme belum jelas lembaga yang menjadi koordinator intelijen terorisme.

"Hal seperti ini kan harus ada rujukannya. Seharusnya ada UU Keamanan Nasional sebagai payung sistem keamanan nasional. Hal seperti itu yang menjadi problematika yang berkaitan sinergitas misalnya," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemkeu Apresiasi Kempora atas Capaian WTP

Kempora meraih penghargaan atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2019.

NASIONAL | 22 September 2020

PSI Dukung KPK Tertibkan Aset Negara

PSI mendukung langkah KPK dan Kemsetneg untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.

NASIONAL | 22 September 2020

Peringati HUT ke-75 TNI, Kopassus Gelar Donor Darah

Diharapkan kegiatan donor darah ini menghasilkan 550 kantong darah dari perbagai kesatuan Kopassus.

NASIONAL | 22 September 2020

Situasi Memanas, Polisi Tambah Personel di Sugapa

Kapolda Papua Paulus Waterpauw akan melakukan pertemuan dengan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih guna pembahasan rencana penambahan personil.

NASIONAL | 22 September 2020

Belajar dari Selandia Baru: Jangan Beri Panggung Teroris

Jangan beri panggung kepada teroris.

NASIONAL | 22 September 2020

Operasi Yustisi, Denda Hampir Rp 1 M

Denda pelanggaran bagi protokol kesehatan Covid-19 mencapai RP 924,17 juta.

NASIONAL | 22 September 2020

Mendagri : Gunakan Mekanisme Hukum Jika Tidak Lolos Penetapan Calon

Bakal calon kepala daerah yang tak lolos KPU jangan anarkis.

NASIONAL | 22 September 2020

Indonesia Akan Lakukan Uji Klinis II Vaksin Covid-19 GX 19 dari Genexine

Vaksin Covid-19 GC 19 tersebut diproduksi Genexine Inc, perusahaan farmasi asal Korea Selatan.

NASIONAL | 22 September 2020

Kasus Covid-19 di Palu Meningkat, RS Rujukan Khawatir Kelebihan Kapasitas

Saat ini ada 11 pasien Covid-19 di RS Anutapura dari kapasitas 12 pasien yang tersedia.

NASIONAL | 22 September 2020

Mahfud MD: Kampanye Lebih Banyak Secara Daring

Hal itu harus dilakukan karena pelaksanaan Pilkada dilakukan di tengah penyebaran virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS