Pinangki Didakwa Terima Suap, Cuci Uang Hingga bermufakat Jahat
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Pinangki Didakwa Terima Suap, Cuci Uang Hingga bermufakat Jahat

Rabu, 23 September 2020 | 16:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung telah menerima suap dari terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, melakukan tindak pidana pencucian uang serta melakukan pemufakatan jahat.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (23/9/2020), Jaksa Pinangki didakwa telah menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

"Telah menerima pemberian uang atau janji berupa uang sebesar USD 500 ribu dari sebesar USD 1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa.

Jaksa menuturkan, Pinangki bersama-sama dengan pengacara Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko Soegiarto Tjandra yang merupakan buronan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia pada 12 November 2019 lalu.

Saat itu, Pinangki memerkenalkan diri kepada Djoko Tjandra sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra. Dalam pertemuan itu, menyetujui usulan Pinangki agar Pinangki dan Anita Kolopaking membantu pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung. Pengurusan fatwa itu bertujuan agar pidana terhadap Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat dieksekusi. Dengan demikian, Joko dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

"Untuk melancarkan rencana tersebut, Djoko Tjandra meminta kepada terdakwa mempersiapkan dan membuat 'action plan' terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra, lalu terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut," kata jaksa.

Pinangki awalnya menawarkan pengurusan fatwa yang tercantum dalam action plan membutuhkan biaya sebesar USD 100 juta. Namun Djoko Tjandra hanya menjanjikan USD 10 juta. Sebagai tanda Djoko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Uang lantas diteruskan ke Andi Irfan Jaya yang disebut sebagai seorang swasta yang dikenalkan Pinangki kepada Djoko Tjandra. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

"Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD 500 ribu yang sebagiannya sebesar USD 100 ribu untuk Anita Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD 50 ribu, atau menerima janji USD 10 juta dari Djoko Tjandra," kata Jaksa.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Djoko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Untuk itu, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Uang tersebut kemudian 'dicuci'.

"Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana," kata Jaksa.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang USD10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

"Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ucap jaksa.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinangki. Dipaparkan, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap. Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai RpRp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta. Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD68.900 atau setara Rp940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD38.400 atau setara Rp525,2 juta.

"Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersbut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi," kata Jaksa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Lelang Perhiasan Hingga 7 Unit Mobil dari Perkara Korupsi

KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III melelang barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 23 September 2020

Peringati Hari Maritim Nasional, Rektor Unhan: Laut Halaman Depan NKRI

Rektor Unhan menegaskan bahwa maritim bukan sekadar soal laut saja, namun juga ruang udara di atasnya.

NASIONAL | 23 September 2020

Seorang Meninggal, Puluhan Pedagang Pasar Melati Medan Jalani Rapid Test

Camat Medan Tuntungan, Topan Ginting mengatakan, ada sebanyak 70 orang pedagang yang akan menjalani rapid test tersebut.

NASIONAL | 23 September 2020

Sidang Pinangki, Pakar Apresiasi Kinerja Jaksa Agung

Yenti Garnasih menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Kejaksaan Agung yang telah menuntaskan berkas Pinangki dan membawa kasus tersebut ke meja hijau.

NASIONAL | 23 September 2020

Isolasi Keluarga Wali Kota Dilanjutkan di Jambi

Isolasi Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, isteri dan anaknya yang dilakukan di rumah sakit swasta Jakarta 10 hari terakhir dilanjutkan di RSUD Abdul Manap, Jambi.

NASIONAL | 23 September 2020

Pemkab Batubara Miliki Mobil PCR

Pemkab Batubara memiliki mobil PCR untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Mobil PCR yang pertama ada di Sumut ini akan digunakan untuk tes swab.

NASIONAL | 23 September 2020

Matakin Minta Pemerintah Prioritaskan Penanganan Covid-19

Matakin juga mengajak segenap elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 23 September 2020

87 Nakes di Bengkulu Terpapar Covid-19, 2 Meninggal

Sebanyak 87 nakes di Provinsi Bengkulu, terpapar virus corona atau Covid-19. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya meninggal dunia.

NASIONAL | 23 September 2020

KPU Medan Tetapkan Bobby-Aulia dan Akhyar-Salman Sebagai Paslon di Pilwalkot Medan

Kota Medan akhirnya menetapkan Bobby Nasution-Aulia Rahman dan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi sebagai paslon di Pilwalkot Medan 2020.

NASIONAL | 23 September 2020

Pemkot Denpasar Dapat Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Pemkot Denpasar mampu mempertahankan penghargaan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP selama delapan kali berturut-turut.

NASIONAL | 23 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS