Vaksin Covid-19 Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pakar: Pastikan Akurasi Datanya
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Vaksin Covid-19 Gratis Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pakar: Pastikan Akurasi Datanya

Kamis, 24 September 2020 | 15:03 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah gencar melakukan penanganan wabah Covid-19, salah satunya dengan percepatan pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir Erick menyampaikan vaksinasi ditargetkan paling cepat bisa dimulai dilakukan akhir tahun ini.

Vaksinasi sendiri, kata Erick dilakukan dengan dua skema cara mendapatkan vaksin Covid-19 dari pemerintah, yakni melalui vaksin gratis diutamakan bagi masyarakat yang tidak mampu dan vaksin mandiri bagi masyarakat atau perusahaan yang mampu secara ekonomi untuk membeli vaksin.

Selain itu, Erick juga menargetkan pemerintah akan memberikan vaksin secara gratis kepada sekitar 93 juta orang dan memprioritaskan sebanyak 1,5 juta tenaga medis untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Zuliansyah mendukung orientasi kebijakan pemerintah yang disampaikan Erick Thohir untuk memastikan negara hadir dalam mendapatkan vaksin gratis. Tetapi, harus merinci secara detail data penerima vaksin gratis maupun mereka yang berbayar.

“Menurut saya orientasi kebijakan pemerintah yang tadi disampaikan oleh Erick Thohir itu harus didetailkan sedemikian rupa, sehingga tujuan besar tadi bahwa negara harus hadir, negara akan memastikan bahwa semua orang mendapatkan vaksin itu bisa teralisasi,” ujar Zuliansyah, Kamis (24/9/2020).

Menurut Zuliansyah, untuk mengeksekusi atau membuat suatu kebijakan yang efisien harus berdasarkan data yang valid, atau pengambilan kebijakan berbasiskan fakta-fakta di lapangan.

“Artinya pemerintah harus firm betul angka 93 juta ini yang akan digratiskan, kenapa saya menekankan ini karena dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan tanpa ada data yang valid atau tanpa berdasarkan pada evidence based policy nanti akan inefisien atau bahkan tidak efektif,” bebernya.

Lanjut Zuliansyah, pemerintah harus memastikan data jumlah penerima vaksin gratis sebanyak 93 juta itu terkonfirmasi dengan baik, data tersebut harus tervalidasi kemudian terintegrasikan dalam satu pintu agar tidak terjadi perbedaan data di lapangan.

“Pemerintah untuk awal itu harus memastikan dulu, bahwa validasi datanya itu memang semua instansi pemerintah punya data yang sama jangan sampai data 93 juta yang digratiskan ini tadi data BPJS itu, ternyata ketika kroscek di lapangan berbeda dengan data yang ada di pemerintah daerah misalnya seperti itu,” jelasnya.

Selain itu, Zuliansyah juga meminta pemerintah membuat implementasi, skenario dan desain distribusi vaksin akan seperti apa, sehingga minimal kedepan tidak terjadi perdebatan dengan data penerima vaksin.

“Jadi harapannya adalah pada saat itu dilakukan kita tidak lagi atau minimal kita minim mendengar perdebatan riuh, debat dipublik ketika pemerintah mengeluh data yang beda dan sebagainya, kita mulai harus menyiapkan evidence yang baik, memvalidasi, mengintegrasikanya dan terus meng-update data itu, kemudian itu sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan,” tuntasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim menilai kebijakan pemerintah yang akan memberikan vaksin Covid-19 gratis bagi masyarakat tidak mampu menjadi bukti kehadiran negara.

“Rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis Vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu perlu diapresiasi karena telah sesuai dengan amanat Undang-undang dan sebagai bukti kehadiran negara,” ujar Rizal.

Rizal menyampaikan, warga negara memiliki hak atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam pasal 12 (2) huruf d Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights-ICESCR).

Namun demikian, kata Rizal pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut penyaluranya bisa efektif agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya.

“Data pusat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh RT/RWnya yang memahami kondisi ekonomi warganya,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Relawan Pemenangan Kotak Kosong Terbentuk di Kabupaten Humbahas

Pilkada yang hanya diikuti pasangan tunggal tersebut, dianggap sudah mencederai demokrasi.

NASIONAL | 24 September 2020

IPW Imbau Polri Tidak Izinkan Pertandingan Liga 1 dan 2

Pelarangan pertandingan liga 1 dan 2 agar tidak menimbulkan klaster baru, dan menyelamatkan Piala Dunia U-20 pada 2021 mendatang.

NASIONAL | 24 September 2020

Febri Diansyah Mundur dari KPK

Berdasar informasi, Febri memutuskan mundur karena "kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK".

NASIONAL | 24 September 2020

Sudah Diperingatkan, Waket DPRD Tegal Tetap Gelar Dangdutan di Tengah Pandemi

Ganjar Pranowo mengaku terkejut karena acara dangdutan pada malam harinya tetap digelar. Bahkan dihadiri banyak warga dan menimbulkan kerumunan.

NASIONAL | 24 September 2020

Dakwaan Pinangki Seret Polisi, Ini Respons Polri

“Sidang kemarin kan mengenai berkas Pinangki. Jadi silahkan saja ke penyidik kejaksaan untuk hal tersebut,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

NASIONAL | 24 September 2020

Ratusan Balita di Kupang Alami Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk di Kota Kupang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.

NASIONAL | 24 September 2020

Pascapenetapan Calon Kepala Daerah, 700 Polisi Disiagakan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu

:Kita berharap tahapan pilkada berjalan sesuai harapan," kata Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno

NASIONAL | 24 September 2020

Kapolda Sumut Ajak Paslon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan

"Kita minta dukungan semua pihak," kata Kapolda Sumut Martuani Sormin.

NASIONAL | 24 September 2020

Pemprov Banten Diminta Batalkan Proyek Sport Center Rp 430 Miliar

“Proyek sport center itu adalah proyek mubazir," tegas Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada.

NASIONAL | 24 September 2020

Jokowi: Kementerian Jangan Buat Program Sendiri-sendiri

Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran kementerian tidak membuat program peningkatan ekonomi desa secara sendiri-sendiri.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS