Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD Belum 100 Persen
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Kemdagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD Belum 100 Persen

Sabtu, 26 September 2020 | 20:17 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengungkapkan pencairan dana Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari APBD belum mencapai 100 persen. Hingga tanggal 25 September 2020, Pukul 16.00 WIB, pencairan dana Pilkada dari APBD untuk KPU sebesar Rp 10,165 triliun atau mencapai 99,27 persen.

“Untuk Bawaslu, sudah mencapai Rp 3,433 triliun atau 99,02 persen. Sementara untuk Pengamanan (Polri dan TNI) mencapai Rp 1,053 triliun atau 69,36 persen,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri Mochamad Ardian Noervianto di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Ia menjelaskan ada 260 Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah transfer 100 persen ke KPU. Sisanya masih ada 10 Pemda yang belum genap lakukan pencairan hingga 100 persen. Dari 10 daerah tersebut, ada tiga daerah yang pencairan dananya masih dibawah 70 persen yaitu Kota Bandar Lampung (66,67), Kabupaten Boven Digoel (64,90) dan Kabupaten Keerom (45).

“Untuk Bawaslu, ada 259 Pemda yang telah 100 persen dana Pilkada. Masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100 persen, dengan tiga Pemda yang transfernya kurang dari 70 persen yaitu Kota Bandar Lampung (63,16), Kabupaten Keerom (63,16), dan Kabupaten Waropen (57,33)," ungkap Ardian.

Sementara terkait pencairan dana untuk pihak pengamanan, Ardian menyatakan sudah 130 Pemda yang sudah transfer 100 persen. Kemendagri akan terus mengejar Pemda yang belum melakukan pencairan dana hingga 100 persen. Terlebih bagi daerah yang saat tahap masa kampanye sudah diisi Penjabat Sementara (Pjs).

"Khusus bagi para Penjabat Sementara (Pjs) yang tidak segera menyelesaikan NPHD nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," tutup Ardian.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Aceh Besar

Bareskrim Polri memusnahkan 10 hektare ladang ganja di kawasan Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (26/9/2020).

NASIONAL | 26 September 2020

TNI-Polri Buru KKB Intan Jaya

Tim gabungan TNI-Polri saat ini melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya.

NASIONAL | 26 September 2020

Kuota Tinggal 116.261, Pendaftar Kartu Prakerja Capai 30 Juta Orang

Pendaftar Kartu Prakerja mencapai 30.044.167 orang dari 116.261 kuota yang tersisa.

NASIONAL | 26 September 2020

BKIPM Dorong Kemudahan Ekspor Perikanan ke Jepang dari Manado

BKIPM berupaya menghadirkan terobosan agar produk-produk dalam negeri bisa menjangkau berbagai negara.

NASIONAL | 26 September 2020

Firli: KPK, Polri dan Kejaksaan Sinergi Memberantas Korupsi

Ketua KPK menegaskan pihaknya bersama Polri dan Kejaksaan akan selalu bersinergi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2020

KPK Nilai Wajar Puluhan Pegawai Mundur

KPK tak mempersoalkan dengan langkah puluhan pegawai yang memutuskan mengundurkan diri setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

NASIONAL | 26 September 2020

Tersisa 200.000 Kuota, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Resmi Dibuka

Sejak membuka pendaftaran pada 11 April 2020, ada sekitar 5,4 juta pendaftar yang sudah ditetapkan sebagai peserta Kartu Prakerja.

NASIONAL | 26 September 2020

Dikritik Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro: Orde Baru Sudah Selesai

Menurut Busyro Muqoddas tak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Presiden ke-2 RI Soeharto.

NASIONAL | 26 September 2020

Erick Thohir: Bantuan Kuota Data Internet Agar Indonesia Tetap Bekerja

Bantuan berupa kuota data internet untuk membantu akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalani Pembelajaran Jarak Jauh.

NASIONAL | 26 September 2020

Busyro Muqoddas Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

antan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membenarkan menjadi tim pengacara putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo

NASIONAL | 26 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS