Bergaya Hidup Mewah, Ini Dalih Pinangki
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Bergaya Hidup Mewah, Ini Dalih Pinangki

Rabu, 30 September 2020 | 17:55 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari mengaku mendapatkan sejumlah harta benda dari mantan suaminya yang juga mantan pejabat di Kejaksaan Agung, almarhum Djoko Budiharjo. Harta itu yang membuat Pinangki bergaya hidup tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon golongan IV. Demikian disampaikan Pinangki dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan kuasa hukumnya, Aldres Napitupulu dan Jefri Moses secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/9/2020).

"Dalam kesempatan ini kami sedikit menyampaikan mengenai profile terdakwa agar diketahui dan menjadi pertimbangan awal dari Majelis Hakim. Hal ini sengaja terdakwa sampaikan di persidangan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang juga sering dilontarkan di media perihal gaya hidup yang dianggap berkelebihan dan tidak sesuai profil sebagai jaksa," kata penasihat hukum.

Pinangki secara resmi menikah dengan Djoko Budiharjo pada 2006. Saat pernikahan itu, penasihat hukum Pinangki menyebut Djoko berstatus duda selama dua tahun.

"Namun pernikahan antara terdakwa dan suaminya ini berakhir dengan meninggalnya Djoko Budiharjo pada Februari 2014," katanya.

Djoko semasa hidupnya pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan Kejaksaan, seperti Kajati Riau, Kajati Sulawesi Tenggara, Kajati Jawa Barat, terakhir sebagai Sesjamwas. Kemudian setelah pensiun, Djoko berpraktek sebagai Advokat.

Saat Djoko berprofesi advokat inilah Pinangki mengetahui suaminya menyimpan uang dalam bentuk Banknotes mata uang asing. Hal itu bentuk warisan kepada Pinangki untuk kelangsungan hidup karena Djoko menyadari tidak akan bisa mendampingi istrinya yang terpaut beda usia 41 tahun.

"Karena almarhum (Djoko Budiharjo) menyadari tidak akan bisa mendampingi istrinya yang terpaut beda usia 41 tahun, sehingga almarhum pun menyiapkan banyak tabungan tersebut," katanya.

Selepas ditinggal sang suami, Pinangki kemudian menikah dengan perwira Polri, Napitupulu Yogi Yusuf. Mengingat harta benda peninggalan Djoko cukup banyak, dalam pernikahan keduanya, Pinangki membuat Perjanjian Pisah Harta dengan Napitupulu Yogi Yusuf.

Aldres mengatakan, pemaparan soal riwayat Djoko untuk menjelaskan mengenai sumber pendapatan Pinangki. Hal ini lantaran Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki telah melakukan pencucian uang dengan membelanjakan untuk mengaburkan asal-usul uang yang diduga berasal dari suap Djoko Tjandra.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan agar Pinangki mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

“Terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima pemberian atau janji berupa uang USD 500.000 dari sebesar USD 1.000.000 yang dijanjikan Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian fee," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kemas Roni saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020) lalu.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra.

Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk mempersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra. Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta.

"Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan," kata Jaksa.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

"Terdakwa menerima pemberian uang sebesar USD 500 ribu yang sebagiannya sebesar USD 100 ribu untuk Anita Kolopaking, namun pada kenyataannya hanya diberikan sebesar USD 50 ribu, atau menerima janji USD 10 juta dari Djoko Tjandra," kata Jaksa.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Untuk itu, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Uang tersebut kemudian 'dicuci'.

"Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana," kata Jaksa.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf juga menukarkan mata uang USD10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.

"Nilai total keseluruhan penukaran mata uang yang dilakukan terdakwa pada periode 27 November 2019 sampai dengan 7 Juli 2020 adalah sebesar USD 337.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut," ucap jaksa.

Kemudian, pada periode November 2019 hingga Juli 2020, uang tersebut dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Pinagki. Dipaparkan, Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp1.753.836.050 atau Rp1,7 miliar untuk 1 unit BMW X5 dengan plat nomor F 214. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai dalam beberapa tahap. Selanjutnya Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai RpRp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai lewat dari rekening BCA milik Pinangki.

Kemudian, Pinangki membelanjakan uang haram itu untuk Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Selanjutnya Pinangki juga membelanjakan uang haram itu untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta. Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta, Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki juga tercatat melakukan pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature dari Februari 2020-Februari 2021 sebesar USD68.900 atau setara Rp940,2 juta. Terakhir, Pinangki menggunakan uang haram dari Djoko Tjandra untuk membayar Sewa Apartemen Darmawangsa Essence senilai USD38.400 atau setara Rp525,2 juta.

"Maka jumlah keseluruhan uang yang digunakan oleh terdakwa adalah sebesar USD 444.900 atau setara Rp 6.219.380.900 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersbut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi," kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 88 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Satgas: Jangan Pernah Merasa Aman dari Covid-19

Semua orang diminta untuk tidak merasa aman kemudian mengurangi kewaspadaan terhadap virus corona.

NASIONAL | 30 September 2020

Tangani Covid-19 Bodebek, Ridwan Kamil Pindah Kantor ke Depok

Dadang Wihana mengatakan memang sudah sepatutnya Ridwan Kamil melakukan intervensi lebih dalam penanganan kasus Covid-19 di Bodebek.

NASIONAL | 30 September 2020

Positif Covid-19, Pejabat Aceh Tertangkap Pakai Narkoba di Hiburan Malam

Tiga oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, diamankan polisi dengan tuduhan melakukan pesta narkoba di tempat hiburan malam, Jet Plane, di Medan.

NASIONAL | 30 September 2020

Tim Tabur Kejaksaan Tangkap Buronan ke-84

Tim Tabur Kejaksaan berhasil mengamankan terpidana pemalsuan merek atas nama Asmadi di Sidoarjo, Jatim.

NASIONAL | 30 September 2020

SMRC: Isu PKI Didominasi Kalangan Elite

Di kalangan masyarakat bawah, isu mengenai PKI tidak dibahas, bahkan tidak diketahui.

NASIONAL | 30 September 2020

SMRC: 14 Persen Masyarakat Percaya Kebangkitan PKI

Hanya sebanyak 14 persen warga Indonesia yang percaya ada kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia saat ini.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditanya Jokowi Apa itu Covid-19, Pedagang: Iblis, Setan

Jawaban pedagang itu sempat membuat Jokowi tertegun sejenak.

NASIONAL | 30 September 2020

Proses Mediasi Rampung, AFI Penuhi Anjuran Regulator

AFI menyatakan telah menerima dan tengah menjalankan seluruh anjuran dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial.

NASIONAL | 30 September 2020

Ketua BPK Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah melantik enam pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK.

NASIONAL | 30 September 2020

Komisi I Setujui Kerja Sama Pertahanan RI dengan Swedia

Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR yang telah menunjukkan semangat kebersamaan dalam membahas RUU itu.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS