Terdakwa Kasus Jiwasraya Klaim Tak Berwenang Kendalikan 13 MI
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Terdakwa Kasus Jiwasraya Klaim Tak Berwenang Kendalikan 13 MI

Kamis, 1 Oktober 2020 | 18:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan 13 manajer investasi (MI) yang dikaitkan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Pernyataan ini disampaikan Joko Hartono dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan tim kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Dalam nota pembelaannya, Joko menyebut dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutnya mengendalikan 13 manajer investasi tidak terbukti di persidangan.

“Bahwa tuduhan Penuntut Umum kepada saya adalah mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi, tuduhan yang sudah terbantahkan dari fakta-fakta persidangan selama ini,” demikian nota pembelaan Joko Hartono Tirto.

Joko mempertanyakan tuduhan Jaksa yang menyebutnya mengendalikan dan mengatur 13 MI. Hal ini mengingat sebagian besar MI tersebut adalah perusahaan besar, termasuk Sinar Mas, MNC, dan Maybank. Apalagi, Joko menegaskan bukan pemegang saham ataupun wakil pemegang saham, serta pejabat berwenang di korporasi-korporasi tersebut. Joko juga mengaku tidak mengenal pemilik perusahaan tersebut. Sebaliknya, Joko mengaku hanya menawarkan saham.

“Dan saya baru menyadari dengan menawarkan saham dapat didakwa mengendalikan, kemudian dijadikan tersangka, ditahan dan pada akhirnya dituntut seumur hidup,” tegasnya dalam pledoi.

Joko menyatakan, pembelaannya diperkuat dengan fakta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi yang dihadirkan JPU sendiri, seperti Faisal Satria Gumay, Anggoro Sri Setiaji, Fahyudi Djaniatmadja, Irawan Gunari, Frery Kojongian, Rudolfus Pribadi Agung Sujagad, Elisabeth Dwika Sari, Andri Yauhari Njauw, Denny Rizal Taher, Ferro Budhimeilano, Rusdi Usman, Alex Setiawan WK, Dwinanto Amboro, Meitawati Edianingsih, Rosita.

Keterangan para saksi terangkum dalam analisis fakta yang termuat dalam pledoi Joko Hartono Tirto. Fakta persidangan itu, menurutnya, menunjukkan hampir sebagian besar MI tidak mengenal Joko Hartono Tirto. Selain itu, para MI pun melakukan analisa dalam pemilihan saham dan secara mandiri yang menginstruksikan broker untuk menjalankan transaksi.

“Hampir sebagian besar Manajer Investasi justru berhubungan dengan Jiwasraya dalam hal ini adalah Agustin Widhiastuti dan jelas ditemukan bukti perintah dan tandatangannya,” sebut Joko.

Di sisi lain, sebut Joko dalam pledoi, terdapat lebih dari 100 jenis saham, baik BUMN ataupun swasta dalam portofolio reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya. Dengan demikian, Joko kembali menegaskan dirinya tidak terbukti mengatur dan mengendalikan 13 MI, bahkan lebih dari 100 emiten.

Joko mengklaim, fakta persidangan sebaliknya menunjukkan tuduhan JPU terlalu mengada-ada.

“Hal tersebut semakin menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian Penuntut Umum akan dunia pasar modal serta arogansi dalam menunjukan kesewenang wenangannya," katanya.

Lebih jauh, dalam nota pembelaannya, Joko Hartono menyatakan dirinya dituntut Jaksa dengan hukuman seumur hidup atas tuduhan melakukan perbuatan dalam kurun waktu 2008-2018 yang merugikan PT AJS sebesar kurang lebih Rp 16,8 triliun.

Kerugian dengan angka fantastis itu, jelasnya, terus menerus didengung-dengungkan sejak penyidikan dan membuatnya seakan-akan sudah divonis bahkan sebelum persidangan dimulai. Namun, Joko mengklaim, berdasarkan fakta persidangan tudingan itu tidak terbukti, terutama dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

“Dari fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan saksi ini, terungkap bahwa Jiwasraya tidak mengalami kerugian, terutama dalam tempus 2008-2018 yang didakwakan kepada saya,” katanya.

Fakta persidangan itu kembali disajikan Joko Hartono Tirto dalam bagian analisis fakta sebagai bagian dari pledoi yang merangkum keterangan para saksi yang dihadirkan JPU.

“Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan data-data tersebut, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan sebenarnya PT AJS telah mendapat keuntungan sebesar Rp1.132.472.383.385,06 dari 21 Reksa Dana,” demikian tertulis dalam analisis fakta di pledoi Joko Hartono Tirto.

Keterangan para saksi, sebut Joko, membuktikan para MI penerbit 21 reksa dana telah menyatakan tidak pernah gagal membayar permintaan pencairan atau redemption PT AJS. Hal ini pun diakui saksi-saksi dari pihak PT AJS, seperti Hexana Tri Sasongko dan Agustin.

Pada saat yang sama, kata Joko selama persidangan tidak pernah terungkap alasan direksi baru Jiwasraya tidak melakukan redemption. Padahal, pihak MI menyatakan selalu dan wajib memenuhi serta membayar apabila ada permintaan itu.

“Bahwa dengan demikian maka potensi kerugian yang dapat diderita PT AJS saat ini merupakan akibat tindakan direksi baru yang tidak mencairkan/redemption produk-produk Reksa Dana tersebut ketika nilainya berada di atas nilai perolehan,” demikian keterangan dalam pledoi itu.

Dikatakan, pada 4 Oktober 2018, Jiwasraya di bawah kepemimpinan Direktur Utama Asmawi Syam dan Direktur Keuangan Hexana Tri Sasongko mengumumkan gagal bayar Produk Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.

“Maka jelas Penurunan NAB 21 Reksa Dana Terjadi Karena Pengumuman Gagal Bayar Dan Dibukanya Seluruh Portofolio Investasi PT AJS,” demikian ungkap Joko dalam pledoi itu.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Joko Hartono Tirto. Jaksa meyakini Joko Hartono terbukti melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya secara bersama-sama.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa Penuntut mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Joko tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara, Jaksa menilai tidak hal yang meringankan perbuatan Joko Hartono.

Dalam pertimbangan tuntutannya, Jaksa meyakini Joko bersama-sama lima terdakwa lainnya, yakni Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat; mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; serta Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 16,807 triliun terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BKSAP Dorong WTO Jamin Sistem Ketersediaan Vaksin Covid-19

BKSAP mendorong WTO untuk menjamin sistem perdagangan internasional dengan cara melindungi aspek ketersediaan dan keterjangkauan universal atas vaksin Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Sepekan, 20 Provinsi Alami Peningkatan Kasus Positif Covid-19

Secara nasional terdapat 20 provinsi dengan jumlah kasus meningkat dibandingkan minggu sebelumnya.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Hari Kesaktian Pancasila, Moeldoko: Jangan Lupakan Sejarah

Menurut Moeldoko, Kesaktian Pancasila harus dimaknai secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Serahkan Bantuan untuk Pelaku UMKM, Presiden: Jangan Pernah Menyerah

Presiden Joko Widodo meminta kepada pelaku UMKM untuk tidak pernah menyerah di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

KAI Tugaskan KCI Operasikan KA Lokal di 2 Wilayah

KAI menugaskan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengoperasikan kereta api (KA) lokal di Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta dan Daop 1 Jakarta.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Densus 88 Geledah Sebuah Rumah di Sleman

Densus 88 menggeledah sebuah rumah Kabupaten Sleman, tepatnya di Perumahan Tirtabuana Blok F, Dusun Cepor, Kelurahan Sendangtirto, Berbah, Sleman.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ekspose Kebakaran Gedung Kejagung, Tersangka Masih Nihil

Ekspose kebakaran gedung Kejagung masih belum menentukan siapa perkara pada kebakaran yang terjadi 23 Agustus lalu.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Relawan Bobby Nasution Kampanyekan Protokol Kesehatan

Relawan calon Wali Kota Medan Bobby Nasution mengkampanyekan protokol kesehatan karena minimnya sosialisasi oleh Pemkot Medan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Kuasa Hukum John Kei Tegaskan Kliennya Tidak Bersalah

Menurut kuasa hukum John Kei, kliennya hanya ingin menagih uang kepada pamannya, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

NASIONAL | 2 Oktober 2020

Terima Gratifikasi Bersama Bupati, Eks Kadis PUPR Mojokerto Dihukum 4 Tahun Penjara

Mantan Kepala Dinas PUPR Mojokerto, Zainal Abidin dihukum empat tahun penjara.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS