Mahfud MD: Tidak Ada Rencana Akhiri Otsus Papua
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Mahfud MD: Tidak Ada Rencana Akhiri Otsus Papua

Kamis, 1 Oktober 2020 | 21:40 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan tidak ada niat atau rencana pemerintah untuk mengakhiri status Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Pasalnya, status tersebut adalah perintah dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Di Papua berkembang di masyarakat untuk tolak perpanjangan Otsus Papua. Saya tegaskan tidak ada perpanjangan Otsus papua karena memang tidak perlu diperpanjang. Tidak ada perpanjangan, tidak ada perpendekan. Itu UU No 21 Tahun 2001 berlaku terus, tidak perlu diperpanjang,” kata Mahfud di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Ia menjelaskan yang diperpanjang adalah mengenai dana Otsus. Pasalnya, pendanaan untuk Otsus Papua akan berakhir pada 2021.

Namun dalam perpanjangan nanti, pemerintah akan mengontrol masalah administrasi yang lebih ketat untuk dana Otsus. Hal itu agar dana Otsus bisa tepat sasaran dan memang untuk pembangunan masyarakat Papua.

“Kita sekarang bicara dananya karena dana itu memang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan akan diperpanjang dan akan dibawah kontrol administrasi yang lebih ketat,” ujar Mahfud.

Dia juga menyebut pemerintah tidak memakai pendekatan keamanan dalam memajukan Papua. Pemerintah tetap pada kebijakan yang diambil sekarang yaitu pembangunan Papua secara komprehensif.

“Pendekatan keamanan lagu lama. Kita pendekatan bukan keamanan, tetapi penanganan Papua secara holistik komprehensif,” ujar Mahfud.

Dia menegaskan pendekatan komprehensif akan disesuaikan dengan situasi keamanan. Apabila terjadi kerusuhan, pemerintah akan melakukan pengamanan.

"Keamanan bergerak kalau ada pengacauan, kerusuhan yang diciptakan atau pembunuhan seperti yang terjadi di Intan Jaya baru aparat turun untuk menyelesaikannya," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rempah dan Ikan Nila Sulut Tembus Pasar Jepang, Olly: Kita Tidak Menyerah Saat Pandemi

Dampak pandemi Covid-19 yang ikut menyasar sektor ekonomi, disiasati dengan berbagai terobosan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Hadirkan Teman Bus, Kemhub Gandeng Kempupera dan Korlantas Polri

Kemhub bekerja sama dengan Kempupera dan Korlantas Polri dalam penerapan program Buy the Service (BTS).

NASIONAL | 25 September 2020

Moeldoko Sebut KAMI Hanya Sekumpulan Orang yang Miliki Kepentingan

Moeldoko megatakan, selama gagasan yang diberikan KAMI bagus, pemerintah menerimanya namun jika mengarah ke pemaksaan kepentingan, pemerintah tak tinggal diam

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Apresiasi Terbitnya Perpres 98/2020, DPR: Nasib Tenaga Honorer Menjadi Jelas

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (perpres) 98/2020.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tak Terima Hasil Pengumuman CPNS, Massa Bakar Kantor Pemerintah di Keerom

Ratusan massa membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, Papua karena tak terima dengan hasil pengumuman tes CPNS, Kamis (1/10/2020) sekitar 16.16 WIT.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumut Semakin Terkendali

Gugus tugas masih melakukan penyekatan untuk beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ini Alasan Pemerintah Memprioritaskan Penanganan Covid-19 di Aceh dan Banten

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan alasan Provinsi Banten dan Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

BPK-BPKP Bersinergi Lakukan Pengawasan Penanganan Covid-19 dan PEN

BPKP siap berkolaborasi dengan BPK dalam menjaga akuntabilitas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Sumut Alami Kelangkaan Dokter Spesialis Bedah Anak

Saat ini, hanya tinggal 2 orang dokter spesialis bedah anak di Medan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Tubuh Anak Usaha Telkom

KPK selidiki dugaan korupsi di Telkom.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS