Apeksi Bentuk Tim Khusus Kaji RUU Cipta Kerja
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Apeksi Bentuk Tim Khusus Kaji RUU Cipta Kerja

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 16:51 WIB
Oleh : Vento Saudale / YUD

Bogor, Beritasatu.com - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar pertemuan membahas mengenai Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di Jakarta, Jumat (16/10/2020). Forum tersebut juga menyepakati seluruh anggota Apeksi di berbagai daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut, turut hadir secara langsung Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman, Wali Kota Balikpapan M Rizal Effendi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore dan Wali Kota Binjai Muhammad Idaham. Sementara wali kota lainnya dari enam Komisariat Wilayah Apeksi mengikuti berdiskusi melalui saluran daring.

Bima Arya yang juga Wakil Ketua Apeksi mengatakan bahwa pertemuan tadi menghasilkan sejumlah kesepakatan dari para wali kota se-Indonesia.

“Ada kesamaan pandang terkait dengan aspek kewenangan daerah dalam UU Ciptaker. Pengurus Apeksi melihat bahwa banyak sekali kewenangan daerah yang berkurang dan bergeser kembali ke pemerintah pusat,” ungkap Bima Arya.

“Kami melihat bahwa ruh otonomi daerah ini akan tergerus dengan UU Ciptaker ini. Banyak catatan kami terkait dengan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, di mana kewenangan daerah kembali direduksi dan ditarik ke pusat,” tambahnya.

Ia menyatakan, forum tersebut juga menyepakati bahwa seluruh anggota Apeksi di berbagai daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari para stakeholder, seperti teman-teman kampus, aktivis, LSM Lingkungan Hidup dan para pakar.

“Untuk menyerap apa saja yang menjadi catatan di omnibus law ini. Langkah ini juga dilakukan untuk memberikan masukan bagaimana memastikan bahwa Undang Undang Ciptaker ini sesuai dengan targetnya, yaitu menciptakan Lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sembari memastikan tetap menjadi pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bima.

Aspirasi tersebut, kata Bima, akan dicatat oleh masing-masing kepala daerah untuk ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poin secara detail yang akan digunakan sebagai bahan penguatan pada pembahasan aturan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang sekarang ini sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Kepala daerah dalam hal ini para Wali Kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyerapan aspirasi di wilayahnya karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana pembangunan di daerahnya masing-masing ini bisa tetap terus berjalan sesuai dengan aturan,” jelasnya.

“Kami kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat, jadi kami tentunya merasa penting dan perlu untuk terus berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat. Sehingga tidak bisa disederhanakan bahwa ini adalah sikap yang berlawanan dengan pusat. Karena tujuan Apeksi adalah menguatkan dan menyempurnakan agar UU ini tidak mengalami persoalan,” tandas Bima.

Untuk mengawal kebijakan dan masukan-masukan dari para stakeholder tersebut, Apeksi juga sepakat untuk membentuk tim khusus.

“Kami meminta tim dari Apeksi ini dilibatkan dalam perumusan aturan-aturan turunannya. Jadi kami membentuk tim khusus membuat kajian-kajian, meminta masukan dari semua stakeholder dari kota masing-masing. Rabu pekan depan kita akan bertemu lagi untuk secara resmi membahas mengenai poin-poin apa yang harus ada di situ,” pungkas Bima.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cai Changpan Ditemukan Tewas Gantung Diri

Cai Changpan ditemukan tewas gantung diri di dalam pabrik pembakaran ban, di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/10/20020) pagi tadi.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Aspirasi Rakyat Akan Diakomodasi dalam RPP Cipta Kerja

Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Mendes PDTT Optimis SDGs Desa Tanpa Kemiskinan Bisa Terwujud

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar optimis target desa tanpa kemiskinan dalam SDGs Desa bisa segera terwujud.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Gatot Nurmantyo Sebut UU Cipta Kerja Bertujuan Mulia, KAMI: Pandangannya Tetap Kritis

Pandangan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tetap kritis.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Moeldoko Tegaskan UU Cipta Kerja Sesuai Janji Presiden

Dengan UU Cipta Kerja, Indonesia tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya saing.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Narapidana Cai Changpan Kabur, Menkumham Diharapkan Tindak Tegas Oknum Lapas

Menkumham diharapkan dapat menindak tegas oknum di Lapas Tangerang, Banten. Hal ini terkait kaburnya narapidana kasus narkoba, Cai Changpan.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, MAKI Optimistis Benny Tjokro Divonis Maksimal

Jaksa penuntut umum menuntut Benny dan Heru dihukum pidana seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Kementerian ESDM Serahkan Barang Milik Negara ke PP Muhammadiyah

Hibah yang diserahkan tiga alat pembangkit energi berupa 1 unit instalasi PLTS kapasitas kecil, instalasi PLTS, instalasi PLTS kapasitas kecil dan gas regulator

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Pemrov NTT: Jangan Gunakan Anak dan Perempuan untuk Provokasi

Para penghuni lahan di Besipae dianjurkan menempuh jalur hukum.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Duta Damai Harus Fokus Sampaikan Pesan Perdamaian di Dunia Maya

BNPT telah melakukan regenerasi untuk Duta Damai sebanyak 6 kali sepanjang 2020.

NASIONAL | 17 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS