Moeldoko: UU Cipta Kerja Sederhanakan Regulasi
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Moeldoko: UU Cipta Kerja Sederhanakan Regulasi

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Sehingga mau tidak mau birokrasi juga harus mengalami reformasi.

“Tapi saat pemerintah mengambil langkah, yang terjadi di masyarakat justru paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya tentang refleksi satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Sabtu (17/10/2020).

Yang dimaksud dengan paradoks, lanjut Moeldoko, adalah jika di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU Cipta Kerja untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi. Tapi di sisi yang lain masyarakat menolak. “Ini kan kondisi yang paradoks,” ujar Moeldoko.

Diakuinya, memang langkap pemerintah ini memang memunculkan risiko dan perdebatan. Tetapi menurutnya, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.

“Saya melihat ada dua jenis pemimpin. Pemimpin yang menikmati kemenangannya, akan takut menjadi tidak populer dengan mengorbankan kepentingan rakyatnya. Sedangkan, Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak,” tegas Moeldoko.

Moeldoko mengetahui masih banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal kehadiran UU ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Semua itu merupakan poin penting yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

“Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini. Melalui UU Cipta Kerja ini, membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi,” terang Moeldoko.

“Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. Sekali saja. Jadi jangan buru buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” sambung Moeldoko lagi.

Kebijakan dalam UU Cipta Kerja, diarahkan untuk menghadapi kompetisi global. Mengapa? Karena selama ini masyarakat sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, belum lagi banyak regulasi yang tumpang-tindih.

“Ini membuat tidak adanya kepastian bagi siapapun, termasuk investor. Peringkat kompetitif (competitiveness indeks) Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand. Saya tangkap mungkin Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia bisa maju dalam kompetisi global,” ungkap Moeldoko.

Sayangnya, ia melihat banyak tokoh yang sesungguhnya belum memahami isi sepenuhnya, tapi keburu menolak.

Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah persatuan. Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu.

Meskipun begitu, Moeldoko menilai perkembangan politik yang begitu dinamis di dalam negeri merupakan sebuah tantangan. Namun pemerintah tidak hanya menghadapi tantangan nasional, tetapi juga global. Ada fenomena global perubahan cepat, penuh risiko, dan kompleksitas yang luar biasa, bahkan kadang kadang mengejutkan.

“Belum lagi saat ini muncul sebuah game changer yaitu Covid-19 yang tidak kita perkirakan sama sekali. Game changer ini memporak porandakan sasaran yang sudah tersusun dan disiapkan. Kondisi ini membutuhkan pemikiran dan terobosan baru,” jelas Moeldoko.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Apeksi Bentuk Tim Khusus Kaji RUU Cipta Kerja

Apeksi menyepakati seluruh anggota di berbagai daerah agar membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Cai Changpan Ditemukan Tewas Gantung Diri

Cai Changpan ditemukan tewas gantung diri di dalam pabrik pembakaran ban, di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/10/20020) pagi tadi.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Aspirasi Rakyat Akan Diakomodasi dalam RPP Cipta Kerja

Setidaknya akan ada 35 peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Mendes PDTT Optimis SDGs Desa Tanpa Kemiskinan Bisa Terwujud

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar optimis target desa tanpa kemiskinan dalam SDGs Desa bisa segera terwujud.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Gatot Nurmantyo Sebut UU Cipta Kerja Bertujuan Mulia, KAMI: Pandangannya Tetap Kritis

Pandangan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tetap kritis.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Moeldoko Tegaskan UU Cipta Kerja Sesuai Janji Presiden

Dengan UU Cipta Kerja, Indonesia tidak lagi hanya tergantung sumber daya alam namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya saing.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Narapidana Cai Changpan Kabur, Menkumham Diharapkan Tindak Tegas Oknum Lapas

Menkumham diharapkan dapat menindak tegas oknum di Lapas Tangerang, Banten. Hal ini terkait kaburnya narapidana kasus narkoba, Cai Changpan.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, MAKI Optimistis Benny Tjokro Divonis Maksimal

Jaksa penuntut umum menuntut Benny dan Heru dihukum pidana seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Kementerian ESDM Serahkan Barang Milik Negara ke PP Muhammadiyah

Hibah yang diserahkan tiga alat pembangkit energi berupa 1 unit instalasi PLTS kapasitas kecil, instalasi PLTS, instalasi PLTS kapasitas kecil dan gas regulator

NASIONAL | 17 Oktober 2020

Pemrov NTT: Jangan Gunakan Anak dan Perempuan untuk Provokasi

Para penghuni lahan di Besipae dianjurkan menempuh jalur hukum.

NASIONAL | 17 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS