MAKI: Skandal Jiwasraya Catatkan Rekor Baru Vonis Seumur Hidup Bagi Koruptor
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

MAKI: Skandal Jiwasraya Catatkan Rekor Baru Vonis Seumur Hidup Bagi Koruptor

Senin, 19 Oktober 2020 | 16:21 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis empat terdakwa kasus korupsi Jiwasraya divonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Skandal Korupsi Jiwasraya menjadi rekor baru dalam vonis seumur hidup di kategori hukuman pada perkara korupsi. Vonis kepada empat terdawa karena vonis seumur hidup empat terdakwa ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang baru. Mahkamah Agung pada Agustus lalu mengeluarkan peraturan MA Nomor 1 Tahun 2020. Dalam aturan itu, isinya koruptor yang korupsi Rp 100 M atau lebih dihukum maksimal penjara seumur hidup atau penjara 16 hingga 20 tahun.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut catatan rekor baru vonis seumur hidup bagi para koruptor dalam kasus Jiwasraya karena nilai korupsinya yang besar. Bahkan, Boyamin meminta para terdakwa itu seharusnya bisa dihukum lebih berat lagi dengan rekor hukuman dua kali hukuman mati.

“Sebenarnya kan kerugian Rp 100 miliar kan seumur hidup, itu kan peraturan Mahkamah Agung dan ini kan kerugiannya bahkan sampai mencapai angka Rp 16 triliun, mestinya kan dua kali seumur hidup. Artinya dengan hukuman seumur hidup tuntutan Jaksa itu, sebenarnya sudah minimal. Mestinya ada lebih tinggi dari itu, kalau perlu ya bahasa rakyat itu kan hukuman mati.” Kata Boyamin, Senin (19/10/2020).

Boyamin menambahkan, para komplotan perampok Jiwasraya itu sudah berdosa besar, karena telah merusak sistem keuangan yang mencenderai kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan sistem jasa layanan keuangan.

“Tapi ini kan bukan dalam keadaan bencana tidak bisa dituntut dan diputus mati. Tapi kan sudah merusak sistem keuangan negara kita. Apapun selain bank kan, asuransi itu kan produk jasa keuangan yang butuh kepercayaan. Kalau rusak begini, siapa orang yang mau asuransi, nanti semua orang menaruh uangnya dibantal, ekonomi bisa kolaps.” Tuturnya.

Menurut Boyamin, vonis seumur hidup itu akan menimbulkan efek jera bagi koruptor, apa lagi dengan dikenakannya pasal pencucian uang yang mengharuskan para terdakwa disita asetnya.

Selain itu, kata Boyamin, yang terpenting ialah kembalinya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan uangnya di asuransi atau perbank kan.

“Tapi juga kepercayaan investor luar negri, karena sistem hukum kita, jelas gitu kan, kalau ini dibiarkan bisa saja investasi dari luar negri, tiba-tiba percaya ke jasa keuangan terus dibobol begini kan, tidak percaya, jadi bukan hanya kepercayaan masyarakat, tapi juga kepercayaan masyarakat internasional termasuk investor dari luar negeri,” bebernya.

Boyamin yang juga pelapor skandal Jiwasraya itu mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang berhasil menyita harta dari para terdakwa sebesar 18 triliun. Ia mengatakan hal itu merupakan rekor baru, belum ada penegak hukum selama Indonesia berdiri menyita mencapai 18 triliun.

“Kerugian itu (Jiwasraya) saya perhitungkan sekitar Rp 25 triliun, kan yang disita baru Rp 18 triliun, tapi apapun ini sudah rekor, ini kan lebih dari 70% yang disita, jadi sangat layak dalam konteks ini diapresiasi Kejaksaan Agung. Dan kasus Jiwasraya kan cepat nahan, cepat menyidangkan, cepat menyita, pencucian uang segala macam, dan uang yang dikumpulkan adalah 18 triliun ini rekor. Belum pernah ada sejak jaman republik penegak hukum, termasuk KPK menyita sampai 18 triliun dalam suatu perkara.” Bebernya.

Boyamin mambandingkan kasus korupsi Bank Century yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun, menurutnya tidak satu rupiah pun yang berhasil disita dari para terdakwa yang telah berjamaah membobol sistem keuangan.

“Century yang ditangani KPK itu kan yang kerugianya 6,7 triliun, kan belum menyelamatkan 1 rupiah pun, tidak ada yang disita 1 rupiah pun. Dan kemudian hukumannya seumur hidup untuk sebuah korupsi yang sifatnya menyangkut pembobolan,” ungkapnya.

Selain itu, Boyamin berharap, Kejaksaan Agung untuk tetap fokus mengawal vonis terhadap dua terdakwa lainya yaitu Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dan terus menelusuri aset keduanya untuk dilakukan penyitaan.

“Jadi Kejaksaan Agung lebih fokus lagi untuk yang terdakwa yang belum divonis yaitu Bentjok dan Heru Hidayat, untuk efek jera juga saya minta untuk mencari harta sebanyak-banyaknya karena dugaanya dilarikan keluar negeri, termasuk yang dulu untuk judi apakah judi beneran atau pura-pura kan masukan rekening judi kan bisa saja,” tuntasnya.

Diketahui, sebelum vonis seumur hidup perkara korupsi dalam kasus Jiwasraya menurut Perma 1/2020, ada beberapa koruptor yang sudah dulu divonis penjara seumur hidup dengan mengacu aturan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor.

Mereka yang telah divonis seumur hidup sesuai UU Tipikor adalah:

1. Adrian Waworuntu. Adrian adalah pembobol BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada awal 2003. Nilai korupsinya mencapai Rp 1 triliun lebih.

2. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, total suap kasus Akil ini mencapai Rp 57 miliar, terbanyak bila dibandingkan dengan kasus-kasus dugaan suap lainnya.

3. Brigjen Teddy Hernayadi. Jabatan terakhir Teddy adalah Direktur Keuangan TNI AD/Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Teddy melakukan korupsi anggaran Alutsista 2010-2014, seperti pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Besok, Soenarko Dipanggil Polisi Sebagai Tersangka

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko akan dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal, Selasa (20/10/2020).

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Polisi Telusuri CCTV untuk Identifikasi Penabrak Mobil Hanafi Rais

Polisi sudah mengetahui identitas kendaraan yang diduga menabrak mobil yang ditumpangi Ahmad Hanafi Rais Wiryosudarmo.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Lima Nama "Tuhan" Masuk DPT Pilkada Jember

Nama "Tuhan" tersebut sudah masuk dalam DPT pemilu sebelumnya, yakni pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, sehingga nama tersebut benar-benar ada dan bukan rekayasa

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Puan Maharani Salurkan Bansos untuk Warga Bali

Ketua DPR RI Puan Mahari menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga Bali yang terdampak Covid-19.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Perketat Pintu Masuk Lokasi Wisata

Satgas Covid-19 Sumut akan melakukan penyekatan di setiap pintu masuk di kabupaten maupun kota yang ramai dikunjungi saat liburan panjang di daerah wisata.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Drainase Vertikal Juga Menjamin Cadangan Air Tanah

Menabung air hujan maka meminimalisasi genangan dan memiliki cadangan air.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Cegah Banjir Jakarta dengan Menabung Air Hujan

Air hujan cukup untuk memenuhi kebutuhan 20 juta penduduk Jakarta

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Masuk Destinasi Wisata KSPN, Konektivitas Pulau Morotai Ditingkatkan

Untuk meningkatkan konektivitas antardestinasi wisata di Pulau Morotai, Kempupera membangun berbagai sarana dan prasarana.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

Penyidik Kejati Geledah Kanwil ATR/BPN NTT

Aset tanah milik pemerintah yang diduga telah dialihkan kepada pihak ketiga itu memiliki luas 30 hektare berlokasi di Kecamatan Komodo.

NASIONAL | 19 Oktober 2020

UU Ciptaker, Pemerintah Diminta Siapkan Peta Posisi Lahan

Pejabat pusat maupun daerah dilarang mengeluarkan izin aktivitas-aktivitas yang potensial apalagi secara nyata membahayakan kehidupan umat manusia.

NASIONAL | 19 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS