Mahfud MD: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.27)   |   COMPOSITE 5724.74 (38.65)   |   DBX 1066.46 (5.9)   |   I-GRADE 166.255 (1.33)   |   IDX30 491.004 (3.79)   |   IDX80 129.735 (1.18)   |   IDXBUMN20 364.991 (2.88)   |   IDXG30 133.352 (1.26)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.34)   |   IDXQ30 143.512 (0.71)   |   IDXSMC-COM 247.38 (2.02)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (4.18)   |   IDXV30 127.096 (1.4)   |   INFOBANK15 976.214 (3.91)   |   Investor33 422.656 (2.94)   |   ISSI 167.54 (1.34)   |   JII 607.336 (5.33)   |   JII70 209.626 (2)   |   KOMPAS100 1162.4 (9.2)   |   LQ45 904.834 (7.73)   |   MBX 1587.29 (11)   |   MNC36 315.598 (2.2)   |   PEFINDO25 317.232 (0.51)   |   SMInfra18 287.626 (3.29)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.42)   |  

Mahfud MD: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia

Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:31 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD menerima laporan hasil penyelidikan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya pada Rabu (21/10/2020). Usai menerima laporan, Mahfud kemudian membacakan kesimpulan TGPF yang bekerja selama dua minggu.

“Mengenai terbunuhnya pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Mahfud dalam konferensi pers (Konpers) secara virtual di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu siang.

Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua TGPF Benny Josua Mamoto dan sejumlah anggota TGPF.

Mahfud menjelaskan informasi dan fakta-fakta yang dihimpun tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat, yakni Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020.

“Pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara,” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Pemerintah juga meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal prosesnya lebih lanjut.

Adapun yang menyangkut hukum administrasi negara, Mahfud menyerahkannya kepada institusi terkait untuk diselesaikan agar mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Mahfud menyebut tugas TGPF berbeda dengan tugas aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Hasil pengumpulan data dan informasi TGPF untuk membuat terang peristiwa, bukan untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justitia). Pembuktian hukum menjadi ranah aparat penegak hukum.

TGPF sendiri melakukan investigasi di lapangan selama kurang lebih lima hari. Mereka telah melakukan wawancara terhadap 45 orang saksi dan juga mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Distrik Hitadipa, Intan Jaya sebagai tempat terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani.

Menanggapi temuan TGPF, Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa menyatakan seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan tersebut. TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses yang ada.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” ujar Suriastawa.

Menurutnya, proses hukum terhadap terduga oknum aparat mudah diikuti oleh semua pihak karena organisasi TNI/Polri sangat jelas. Identitas personel, kesatuannya jelas, komandonya jelas, bahkan bila dilaksanakan persidangan, juga jelas mekanismenya.

Dia justru menanyakan, bagaimana bila pelakunya KKB, karena tidak jelas pelakunya, organisasinya dan lain-lain. Apalagi sesaat setelah penembakan terhadap TGPF tanggal 9 Oktober 2020, KKB mengaku bertanggung sekaligus menolak keberadaan TGPF.

“Kita semua harus mendukung proses pro Justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” tutup Suriastawa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPK Kembangkan Pemeriksaan yang Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk mengembangkan pemeriksaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mahfud: Bisa Saja KKB Sebagai Pelaku Pembunuhan Pendeta Yeremia

Dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, pelaku penembakan sesungguhnya terhadap pendeta Yeremia masih dicari aparat kepolisian.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan Tidak Pernah Larang Peringatan Maulid

Mendagri menegaskan bahwa tidak pernah meminta meniadakan apalagi melarang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada libur panjang pekan mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Pembangunan Infrastruktur

Terpidana kasus korupsi pembangunan infrasutruktur Sunarko yang masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Tual ditangkap di kamar Hotel Asnof, Pekanbaru, Provinsi Riau.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Ingatkan Warga Terapkan 3M Saat Libur Panjang

Satgas Penanganan Covid-19 Sumut kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan 3M saat menikmati momen libur panjang di akhir bulan Oktober ini.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pandemi Covid-19, Kemdagri Telah Bagikan 39 Juta Masker ke Daerah

Kementerian Daam Negeri sudah membagikan 39 juta masker ke daerah-daerah.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mahfud Tandaskan yang Minta TNI dan Polri Ditarik dari Papua, KKB

Mahfud MD mengemukakan sangat keliru jika mengatakan masyarakat Papua meminta agar aparat TNI dan Polri ditarik dari Papua.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Warga Keluhkan Jalan Berlubang dan Bantuan UMKM ke Gibran

Warga Sumber, Banjarsari mengeluhkan jalan yang berlubang serta bantuan bagi para pelaku UMKM ke Gibran yang melakukan blusukan virtual, Rabu (21/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Jumat, Polri Tetapkan Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung

Mabes Polri akan melakukan penetapan tersangka kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, Jumat (23/10/2020).

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pentingnya Pendampingan Belajar Online di Luar Jam Sekolah

Layanan Guru dari Kelas Pintar yang akan menjadi supporting system bagi sekolah atau institusi pendidikan formal.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS