Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Majelis Hakim Tidak Menerima Eksepsi Pinangki

Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memutuskan tidak menerima eksepsi atau nota keberatan terdakwa Pinangki Sirna Malasari dan kuasa hukumnya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim saat membacakan putusan sela dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/10/2020).

"Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima," kata Hakim saat membacakan putusan sela.

Untuk itu, hakim memerintahkan agar sidang perkara Pinangki untuk dilanjutkan. Dengan demikian, sidang selanjutnya akan memasuksi agenda pemeriksaan saksi-saksi.

"Memerintahkan sidang dilanjutkan," kata hakim.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, surat dakwaan penuntut umum telah disusun dan dijabarkan Jaksa dengan cermat. Majelis Hakim menilai surat dakwaan Jaksa telah sesuai fakta hukum dan pasal-pasal yang didakwakan telah sesuai Pasal yang disangkakan. Selain itu, surat dakwaan juga telah sesuai secara formil

"Bagaimana melakukan tindak Pidana kapan dan dimana dan apa akibat telah tergambar secara bulat utuh menyeluruh, tindak pidana diuraikan dengan sistematis," kata Hakim.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pinangki Sirna Malasari telah menerima suap USD500 ribu dari USD1 juta yang dijanjikan oleh Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu diberikan kepada Pinangki melalui pengusaha Andi Irfan Jaya untuk mengurus permintaan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Setidaknya tiga kali Pinangki bertemu Djoko Tjandra di kantornya di The Exchange 106 Lingkaran TrX Kuala Lumpur, Malaysia. Saat bertemu Djoko Tjandra pertama kali pada 12 November 2019, Pinangki memperkenalkan diri sebagai jaksa dan mampu mengurusi upaya hukum Djoko Tjandra. Pada pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra meminta Pinangki untuk memersiapkan dan membuat action plan terlebih dahulu dan membuat surat kepada Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan status hukum Djoko Tjandra.

Menanggapi hal ini, Pinangki menyanggupi dan akan menindaklanjuti surat tersebut. Pertemuan itu pun membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra untuk mengurus permintaan fatwa MA. Pada saat itu, Pinangki secara lisan menyampaikan akan mengajukan proposal berupa action plan yang isinya menawarkan rencana tindakan dan biaya untuk mengurus fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut sebesar USD 100 juta. Namun, pada saat itu Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan USD 10 juta yang akan dimasukkan ke dalam action plan.

Action plan tersebut kemudian dibahas Pinangki, Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya dalam pertemuan di kantor Djoko Tjandra di The Exchange 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. Andi Irfan Jaya disebut sebagai orang swasta yang akan bertransaksi dengan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa lantaran Djoko Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan Pinangki yang berstatus sebagai penyelenggara negara. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Anita Kolopaking.

Sebagai tanda jadi, Djoko Tjandra memberikan USD 500 ribu ke Pinangki melalui Herriyadi Angga Kusuma yang merupakan adik iparnya. Setelahnya Pinangki memberikan USD 50 ribu dari USD 500 ribu yang diterimanya ke Anita.

Namun, kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana, padahal Joko Soegiarto Tjandra sudah memberikan down payment kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu. Untuk itu, Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Meski action plan urung terlaksana, Pinangki telah menguasai USD 450 ribu yang diterimanya dari Djoko Tjandra. Jaksa menduga Pinangki 'mencuci' uang yang telah diterimanya tersebut.

Jaksa menyebut pada periode 2019-2020 Pinangki sempat akan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang berasal dari Djoko Tjandra dengan cara menukarkan uang USD 337.600 atau senilai Rp 4,7 miliar ke money changer. Pinangki juga meminta suaminya AKBP Napitupulu Yogi Yusuf menukarkan mata uang USD 10.000 atau senilai Rp 147,1 juta lewat anak buahnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wisatawan Masuk Yogya Wajib Daftar Jogja Pass

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta telah minta tim penegak hukum supaya mempersiapkan pengamanan untuk menyambut libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

BPBD Banten Lakukan Pemetaan Daerah Rawan Banjir dan Longsor

Potensi banjir dan longsor terjadi di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Pembangunan Stadion Mattoangin Andi Mattalatta Resmi Dimulai

Stadion kebanggaan masyarakat Sulsel ini akan dilengkapi dengan fasilitas berstandar FIFA.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Operasi Yustisi di Sumut, Satgas Covid-19 Jaring 13.099 Orang

11.099 warga yang diberikan sanksi push up dan sosial ini, dijaring petugas dari 1.603 lokasi di kabupaten/kota di Sumut.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mahfud MD: Oknum Aparat Diduga Terlibat Pembunuhan Pendeta Yeremia

Berdasarkan informasi dan fakta di lapangan, terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat serta kemungkinan peran pihak ketiga.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

BPK Kembangkan Pemeriksaan yang Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk mengembangkan pemeriksaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mahfud: Bisa Saja KKB Sebagai Pelaku Pembunuhan Pendeta Yeremia

Dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, pelaku penembakan sesungguhnya terhadap pendeta Yeremia masih dicari aparat kepolisian.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Mendagri Tegaskan Tidak Pernah Larang Peringatan Maulid

Mendagri menegaskan bahwa tidak pernah meminta meniadakan apalagi melarang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada libur panjang pekan mendatang.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Kejagung Tangkap DPO Kasus Korupsi Pembangunan Infrastruktur

Terpidana kasus korupsi pembangunan infrasutruktur Sunarko yang masuk dalam DPO Kejaksaan Negeri Tual ditangkap di kamar Hotel Asnof, Pekanbaru, Provinsi Riau.

NASIONAL | 21 Oktober 2020

Satgas Covid-19 Ingatkan Warga Terapkan 3M Saat Libur Panjang

Satgas Penanganan Covid-19 Sumut kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin menerapkan 3M saat menikmati momen libur panjang di akhir bulan Oktober ini.

NASIONAL | 21 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS