Ratusan Kasus Pidana Selesai Secara Restoratif, Kinerja Kejagung Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-1.34)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.96)   |   DBX 1076.27 (11.92)   |   I-GRADE 169.305 (0.55)   |   IDX30 499.8 (-0.92)   |   IDX80 132.38 (-0.32)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.01)   |   IDXG30 135.455 (0.05)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.98)   |   IDXQ30 146.053 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.27)   |   IDXV30 131.098 (-0.19)   |   INFOBANK15 988.482 (5.02)   |   Investor33 429.242 (-0.7)   |   ISSI 170.543 (-0.37)   |   JII 620.021 (-3.74)   |   JII70 214.017 (-1.07)   |   KOMPAS100 1185.8 (-0.19)   |   LQ45 922.358 (-1.18)   |   MBX 1613.53 (0.24)   |   MNC36 321.576 (-0.73)   |   PEFINDO25 321.335 (-2.97)   |   SMInfra18 295.407 (1.45)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.28)   |  

Ratusan Kasus Pidana Selesai Secara Restoratif, Kinerja Kejagung Diapresiasi

Senin, 26 Oktober 2020 | 14:00 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru besar hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengapresiasi kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah menyelesaikan lebih dari 100 kasus pidana ringan di Indonesia melalui cara restoratif atau jalan damai dengan mengedepankan sisi kemanusiaan serta memperhatikan keadilan korban.

Penyelesaian perkara dengan sistem restoratif ini sesuai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut ditandatanganinya pada 21 Juli 2020.

Menurut Asep, penyelesaian perkara dengan restorative justice oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana ringan dengan jalan damai tanpa harus melalui peradilan adalah kebijakan yang tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pidana ringan itu hemat saya bukan kejahatan, tapi sebuah pelanggaran hukum saja, sehingga kalau misalnya pelanggaran itu bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dapat ditoleransi dengan adanya restorative justice itu bagus. Jadi tidak harus dengan memenjarakan orang ketika dia hanya pelanggaran,” ujar Asep, Senin (26/10/2020).

Menurut Asep, adil bukan berarti dimaknai orang yang bersalah harus dihukum penjara atau dimasukkan ke dalam lapas, tapi bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah seperti halnya dikenakan denda bagi pelanggarnya atau sesuai kesepakatan hasil mediasi antar kedua belah pihak.

“Sehingga kalau misalnya pidana ringan itu, kalau dia misalnya bisa diselesaikan dengan sanksi administrasi atau pemulihan-pemulihan kegiatan yang mungkin akan diorientasikan pada kesesuaian antara perbuatan dengan kebutuhan masyarakat, antara perbuatan dengan lingkungan, itu bisa saja dilakukan seperti itu, jadi tidak harus pidana itu selesaikan dengan pemenjaraan orang atau masuk ke lapas,” urainya.

Lanjut Asep, tindak pidana ringan merupakan suatu kelalaian, bukan bermotifkan kejahatan yang merugikan orang lain atau merugikan lingkungan sekitar. Ketika perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi sebagai tindak pidana ringan, maka sebaiknya penyelesaian nya bukan melalui pemenjaraan.

“Jadi hakim memutuskanya tidak harus dipenjara tapi dia bisa diputuskan oleh pengadilan dengan cara misalnya rehabilitasi sesuatu yang diperbuat, bisa dengan perbuatan-perbuatan yang memang dilakukan untuk tidak memenjarakan orang, banyak lah kegiatan yang bisa sesuai dengan keadilan,” jelasnya.

Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, ST Burhanuddin menyampaikan penerapan restorasi (restorative justice) ini bertujuan agar penanganan perkara dapat lebih mengedepankan perdamaian, khususnya untuk kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan.

"Terutama berkaitan dengan kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, seperti pencurian yang nilai kerugiannya minim, tindak pidana yang bersifat sepele," ungkapnya.

Sebanyak 100 lebih perkara yang telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice itu terhitung setelah Perja tersebut diteken. Kasus-kasus itu tersebar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Burhanuddin mengatakan, ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) Perja ini menjelaskan keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kemudian, untuk syarat-syarat restorative justice diatur dalam Pasal 5 Perja tersebut bahwa pemberhentian penuntutan tindak pidana berdasarkan restoratif, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

“Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lesehan Bareng Warga, Ben Bahat Sosialisasikan Program Unggulan

Calon gubernur (cagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Ben Brahim S Bahat melakukan sosialisasi program sambil lesehan dengan warga.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Menyapa Pohon, Mengenang Timtim

Ukuran profesionalisme di kalangan militer sangat erat dengan lingkungan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Satu Pedagang Meninggal Akibat Covid-19, Penutupan Pasar Harjodaksino Diperpanjang

Penutupan selama tujuh hari ke depan dilakukan unutk melakukan sterilisasi secara berkala di Pasar Harjodaksino.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

7 Kecamatan di Langkat Terendam Banjir

Tingginya curah hujan membuat 7 kecamatan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), terendam banjir hingga ketinggian satu meter.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Satgas Covid-19 di Sumut Kembali Diusir saat Gelar Razia

6 anggota Satga Covid-19 diusir oleh seratusan peserta kicau burung saat menggelar razia penerapan protokol kesehatan di Lapangan APBN tersebut.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Orasi Ilmiah di Unhan, Puan Beberkan Dukungan DPR Perkuat Sistem Pertahanan

Tantangan yang dihadapi pada abad 21 secara fisik maupun nonfisik, dengan spektrum luas dapat mengancam warga negara hingga mengancam negara.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Anggota DPR: Perlu Ada Penanganan Menyeluruh untuk Banjir Bekasi

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu berharap adanya penanganan yang menyeluruh terkait peristiwa banjir di Kota Bekasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Bio Farma Terus Awasi Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Bio Farma terus melakukan pemantauan terhadap efek samping atau kejadian ikutan pasca-pemberian vaksin Covid-19.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Vonis Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diyakini Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Kejaksaan Agung juga harus terus menelusuri aset-aset milik terdakwa yang belum disita.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Terima Kunjungan Menhan Prabowo, Pemerintah AS Apresiasi Demokrasi Indonesia

Kunjungan kerja Menhan Prabowo ke AS sebagai bagian dari diplomasi pertahanan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS