Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Senin, 26 Oktober 2020 | 19:16 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat membuka Konferensi Internasional Hukum dan HAM yang diselenggarakan Balitbangham Kemkumham dalam rangkaian Hari Dharma Karya Dhika 2020, Senin (26/10/2020).

"Demi menjaga kesehatan publik, negara harus membatasi sejumlah hak mendasar yang dilindungi oleh konstitusi, seperti kebebasan untuk bepergian maupun berkumpul. Pemerintah harus merespons situasi ini dengan cepat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Menkumham Yasonna Laoly melalui keterangan pers, Senin (26/10/2020).

Dikatakan Yasonna, di masa pandemi, penegakan hukum maupun perlindungan HAM harus lebih responsif serta inklusif. Pendekatan yang lebih seimbang dan rencana kerja strategis sangatlah penting, di level nasional sampai global. "Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah serta masyarakat global," katanya.

Menurut Yasonna Laoly, respons atas kondisi akibat pandemi Covid-19 harus diperkuat dengan aturan hukum yang menjadi panduan bagi upaya mengatasi dampak pandemi serta pemulihan kondisi. Hal itu yang mendasari diterbitkannya sejumlah peraturan pemerintah oleh Presiden Joko Widodo, termasuk omnibus law UU Cipta Kerja yang disebut Yasonna sebagai upaya penguatan prinsip hukum serta kerangka kebijakan. Terutama dalam merespons dampak pandemi serta kebijakan pemulihannya.

"Sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca-Covid, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah untuk memitigasi dampak pandemi ini. Pemerintah mengalokasikan Rp 365,5 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," ucapnya.

Dikatakan, sekitar 3,7 juta orang Indonesia kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 dan mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia menjadi 10,6 juta orang. Yasonna meyakini Omnibus UU Cipta Kerja dapat membantu mengatasi masalah ini.

"Sekaligus menjadi instrumen memperbaiki tumpang-tindih peraturan serta menyederhanakan birokrasi untuk menarik investasi," kata Yasonna.

Yasonna menegaskan, penegakan hukum maupun perlindungan HAM tak boleh meninggalkan kelompok rentan, seperti kaum miskin, perempuan, anak, dan kelompok marjinal, meski fokus seluruh negara saat ini terletak pada upaya penanggulangan serta pemulihan dampak pandemi Covid-19. Dikatakan, pemerintah di seluruh negara harus melakukan upaya terintegrasi dalam menyediakan akses terhadap perlindungan hukum dan HAM, bagi kelompok-kelompok tersebut.

"Kemkumham sendiri telah meluncurkan layanan Access to Justice di mana kami memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap mereka yang tidak bisa membayar pengacara demi mendapatkan keadilan. Selain itu, Kemkumham akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, non-diskriminatif, serta akuntabel demi menyediakan akses seluas-luasnya kepada keadilan bagi semua orang, khususnya kelompok rentan dalam masyarakat," paparnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Libur Panjang, Kakorlantas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Libur panjang ini dibarengi dengan Operasi Zebra supaya kedisiplinan masyarakat lebih tinggi sehingga perjalanan menjadi aman dan lancar.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kompol IZ Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Mabes Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja berada di balik oknum perwira Ditreskrimum Polda Riau itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Ini Alasan Polri Belum Panggil Pentolan KAMI Ahmad Yani

Polri beralasan bahwa masih menyusun konstruksi hukum sehingga menunda pemanggilan Ahmad Yani.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Dari Vatikan, Jusuf Kalla Umrah Memohon agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

JK dan rombongan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan bangsa dan negera.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sertifikasi TOEIC Jangkau 75.000 Siswa SMK

Sebanyak 75.000 siswa SMK di seluruh Indonesia menerima program fasilitasi ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Padat Karya Tunai dari Sisa Dana Desa Akan Serap 8,8 Juta Pekerja

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan memanfaatkan sisa dana desa untuk menyerap sekitar 8,8 juta tenaga kerja melalui program padat karya tunai desa.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Seluruh Kabupaten di Jambi Diminta Siaga Bencana Banjir

Kesiagaan banjir tersebut terutama perlu dilakukan di daerah-daerah aliran sungai Batanghari, yakni di Kota Jambi, Kabupaten Merangin, Sarolangun.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Jokowi Minta Erick Thohir Siapkan Strategi Komunikasi Vaksin Covid-19

Menurut Jokowi, strategi komunikasi yang tepat dapat mencegah terjadinya disinformasi atau hoax terkait vaksin Covid-19.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Bidang Datun Kejaksaan Selamatkan Uang Negara Lebih dari Rp 388 Triliun

Penyelamatan keuangan negara dilakukan bidang Datun Kejaksaan Agung maupun bidang Datun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Rekening Bermasalah, 153.220 Pekerja Belum Bisa Terima Bantuan

Masih ada sebanyak 153.220 rekening yang bermasalah dan belum mendapatkan bantuan subsidi upah.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS