Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.61)   |   COMPOSITE 5822.94 (-13.51)   |   DBX 1088.19 (8.85)   |   I-GRADE 169.852 (-1.36)   |   IDX30 498.88 (-2.67)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.2)   |   IDXG30 135.508 (-0.92)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.7)   |   IDXQ30 145.713 (-1.12)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.62)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (-0.12)   |   IDXV30 130.911 (1.39)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.08)   |   Investor33 428.541 (-2.35)   |   ISSI 170.173 (-0.31)   |   JII 616.286 (-0.44)   |   JII70 212.951 (-0.35)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.98)   |   LQ45 921.176 (-4.87)   |   MBX 1613.76 (-6.24)   |   MNC36 320.851 (-1.79)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.61)   |   SMInfra18 296.861 (-1.11)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.53)   |  

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun

Senin, 26 Oktober 2020 | 21:42 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 16,8 triliun. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menyatakan Heru terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

'Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan pencucian uang," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat membacakan amar putusan terhadap Heru Hidayat di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak hanya pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Heru berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 10.728.783.335.000. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa akan menyita harta benda Heru dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti.

Hukuman terhadap Heru sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Hakim menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Heru bersama sejumlah pihak lain terorganisir sehingga sulit terungkap. Selain itu, Heru menggunakan tangan pihak lain dalam jumlah banyak untuk menjadi nominee.

Tak hanya itu, Hakim juga menilai Heru telah menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan membayar judi sebagai hal yang memberatkan. Hal memberatkan lainnya, perbuatan Heru dilakukan dalam jangka waktu lama dan menimbulkan kerugian negara yang besar. Hakim menilai Heru telah menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk merusak pasar modal, menghilangkan kepercayaan masyarakat dalam dunia perasuransian.

"Meski terdakwa bersikap sopan dan merupakan kepala keluarga tapi terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali sehingga sikap sopan dan status kepala keluarga terhapus dengan rasa tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatan," kata Hakim.

Hakim menyebut perbuatan Heru bersama dengan lima terdakwa lainnya dalam perkara Jiwasraya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun

Benny Tjokro terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov yang Bermasalah

KPK mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya agar cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

PSI: Gus Nur Harus Mempertanggungjawabkan Ucapannya di Depan Hukum

PSI meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang berada di luar koridor hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kinerja Satu Tahun Kejaksaan Agung Patut Diapresiasi

Kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin selama ini dinilai memang patut diapresiasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Pada masa pandemi, penegakan hukum maupun perlindungan HAM harus lebih responsif serta inklusif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Libur Panjang, Kakorlantas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Libur panjang ini dibarengi dengan Operasi Zebra supaya kedisiplinan masyarakat lebih tinggi sehingga perjalanan menjadi aman dan lancar.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kompol IZ Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Mabes Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja berada di balik oknum perwira Ditreskrimum Polda Riau itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Ini Alasan Polri Belum Panggil Pentolan KAMI Ahmad Yani

Polri beralasan bahwa masih menyusun konstruksi hukum sehingga menunda pemanggilan Ahmad Yani.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Dari Vatikan, Jusuf Kalla Umrah Memohon agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

JK dan rombongan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan bangsa dan negera.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sertifikasi TOEIC Jangkau 75.000 Siswa SMK

Sebanyak 75.000 siswa SMK di seluruh Indonesia menerima program fasilitasi ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS