Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Kuasa Hukum Heru Hidayat Nilai Putusan Hakim Tidak Berdasarkan Fakta Persidangan

Senin, 26 Oktober 2020 | 22:06 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kresna Hutauruk salah seorang penasihat hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta atas kliennya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya tidak berdasarkan fakta persidangan. Kresna mengklaim kliennya tidak ada keterkaitan dengan investasi PT Asuransi Jiwasraya.

"Putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap sebagaimana nota pembelaan kami," kata Kresna usai sidang putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10/2020).

Kresna menegaskan, Majelis Hakim tidak sepenuhnya memahami mengenai mekanisme pasar modal. Dikatakan, dalam kasus investasi Jiwasraya belum ada kerugian negara lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki saham-saham yang ada nilainya dan nilai saham tersebut masih terus bergerak naik dan turun.

"Putusan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, sebab jelas dalam fakta persidangan, klien kami tidak ada keterkaitan dengan investasi milik Jiwasraya. Klien kami hanyalah salah satu emiten dari ratusan saham milik Jiwasraya," kata Kresna.

Selain itu, Kresna menyatakan sebagaimana fakta persidangan, tidak ada bukti transfer yang membuktikan adanya dana terkait kasus Jiwasraya yang mengalir ke Heru Hidayat. Untuk itu, Kresna menilai tidak masuk akal jika harta Heru dirampas. Kresna juga mengklaim, kliennya tidak mengenal para manajer investasi (MI) dan tidak pernah berhubungan sama sekali dengan investasi Jiwasraya. Menurutnya, pihak-pihak terkait dalam investasi Jiwasraya telah menyebutkan Heru Hidayat tidak tahu-menahu tentang investasi dari Jiwasraya.

"Begitu juga dengan nominee yang dikatakan nominee klien kami, padahal dalam persidangan jelas bahwa nominee tersebut adalah nominee dari Piter Rasiman dan diakui oleh Piter Rasiman segala transaksi saham Piter Rasiman tidak terkait dan tidak diketahui oleh Heru Hidayat," tegas Kresna.

Untuk itu, Kresna menilai putusan majelis hakim terhadap kliennya hanya berdasarkan asumsi, bukan fakta persidangan. Kresna juga menilai putusan terhadap kliennya hanya menyalin tuntutan jaksa.

"Jadi putusan ini hanya berdasarkan asumsi-asumsi, tanpa didukung oleh fakta-fakta persidangan selama ini. Putusan hanya copy paste tuntutan," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 10,7 triliun terhadap Heru. Majelis Hakim menyatakan Heru terbukti bersalah bersama sejumlah pihak lain melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya serta tindak pidana pencucian uang.

Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro yang juga menjadi terdakwa perkara yang sama. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Benny berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Periksa Ahli, Polisi Lengkapi Berkas Gus Nur

Gus Nur disangka telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 10,7 Triliun

Majelis Hakim menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama sejumlah pihak lain melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun

Benny Tjokro terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov yang Bermasalah

KPK mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya agar cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

PSI: Gus Nur Harus Mempertanggungjawabkan Ucapannya di Depan Hukum

PSI meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang berada di luar koridor hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kinerja Satu Tahun Kejaksaan Agung Patut Diapresiasi

Kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin selama ini dinilai memang patut diapresiasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Pada masa pandemi, penegakan hukum maupun perlindungan HAM harus lebih responsif serta inklusif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Libur Panjang, Kakorlantas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Libur panjang ini dibarengi dengan Operasi Zebra supaya kedisiplinan masyarakat lebih tinggi sehingga perjalanan menjadi aman dan lancar.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kompol IZ Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Mabes Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja berada di balik oknum perwira Ditreskrimum Polda Riau itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Ini Alasan Polri Belum Panggil Pentolan KAMI Ahmad Yani

Polri beralasan bahwa masih menyusun konstruksi hukum sehingga menunda pemanggilan Ahmad Yani.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS