PP Muhammadiyah: Pemilu Jangan Retakkan Bangsa
INDEX

BISNIS-27 448.452 (1.72)   |   COMPOSITE 5112.19 (25.99)   |   DBX 973.986 (3.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.16)   |   IDX30 428.304 (2.02)   |   IDX80 113.764 (0.51)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.06)   |   IDXG30 119.182 (0.07)   |   IDXHIDIV20 379.228 (2.62)   |   IDXQ30 124.656 (0.91)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.57)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.35)   |   IDXV30 107.478 (0.46)   |   INFOBANK15 831.648 (8.54)   |   Investor33 374.125 (1.68)   |   ISSI 151.171 (0.15)   |   JII 550.867 (-1.07)   |   JII70 188.056 (-0.08)   |   KOMPAS100 1022.34 (3.5)   |   LQ45 789.815 (3.41)   |   MBX 1412.7 (7.46)   |   MNC36 280.331 (1.07)   |   PEFINDO25 282.464 (3.53)   |   SMInfra18 241.575 (0.59)   |   SRI-KEHATI 316.512 (1.87)   |  

PP Muhammadiyah: Pemilu Jangan Retakkan Bangsa

Sabtu, 18 Mei 2019 | 19:34 WIB
Oleh : YUD

Malang, Beritasatu.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pada segenap rakyat Indonesia agar Pemilu jangan sampai membuat retak sebagai bangsa, karena selama ini persatuan menjadi kekuatan negeri ini.

"Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri Muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak," kata Haedar Nashir di sela Kajian Ramadhan DPW Muhammadiyah Jatim dan buka bersama di UMM Dome, Sabtu (18/5/2019).

Sejak Indonesia mengamandemen Undang-undang Dasar tahun 1945, kata Haedar Nasir, ada satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD 45 asli, yakni Indonesia negara hukum.

Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, Haedar Nashir meminta untuk membaca kembali amandemen tersebut. Bahwa Indonesia, negara hukum, artinya menyelesaikan segala masalah lewat hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

"Ketika kita menjunjung tinggi politik nilai, kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain, yakni politik jahiliyah atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai. Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadhan ini untuk membangun umat terbaik dan menjadi bangsa unggulan," paparnya.

Haedar Nashir mengatakan di usia kemerdekaan ke-73 Indonesia, perlu ada progres yang terus menerus. Selain itu, di tengah polarisasi kehidupan bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman.

"Semua proses itu juga harus berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku," ucapnya.

Sudah menjadi sikap resmi Muhammadiyah, pada 18 April lalu, Muhammadiyah mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi. "Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur KH. Saad Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan di tengah dinamika kehidupan kebangsaan ini, Pimpinan Wilayah Jawa Timur menangkap momentum dengan mengangkat tema Kajian Ramadhan tahun ini "Mewujudkan Khairu Ummah". Agenda tahunan ini dihadiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Timur.

Rektor UMM Dr Fauzan menyebut Kajian Ramadhan ini dijadikan sebagai ajang konsolidasi Peryarikatan Muhammadiyah. "Diselenggarakannya pengajian ini dalam rangka memperkuat Muhammadiyah menjadi aktor yang lebih mencerahkan di daerah masing-maisng," tuturnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Saksi BPN Tolak Teken Rekapitulasi Suara DKI

Saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPU DKI Jakarta.

POLITIK | 18 Mei 2019

Dapil Jakarta I Dikuasai Petahana

Beberapa nama incumbent yang lolos adalah politisi PKS Mardani Ali Sera, artis Eko Hendro Purnomo atau yang biasa dikenal Eko Patrio, dan Putra Nababan.

POLITIK | 18 Mei 2019

Dapatkan Suara Terbanyak, Grace Natalie Tetap Gagal ke Senayan

Kendati mendapatkan suara terbanyak dengan raihan 179.949, Grace gagal ke Senayan setelah perolehan suara PSI tidak mencapai 4 persen.

POLITIK | 18 Mei 2019

Andre Yakin Bawaslu Akan Diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf

"Jadi tidak ada BPN yang mau mengerahkan massa. BPN konstitusional."

POLITIK | 18 Mei 2019

Jokowi-Ma'ruf Menang di Papua Barat

Jokowi-Ma'ruf berhasil menang di Papua Barat dengan selisih suara 380.265 atas Prabowo-Sandi.

POLITIK | 18 Mei 2019

Rekapitulasi Suara, Jokowi-Ma'ruf Menang di 17 Provinsi

Dari 28 provinsi yang sudah direkapitulasi, pasangan calon presiden-wakil presiden petahana, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, unggul di 17 provinsi.

POLITIK | 18 Mei 2019

Jokowi-Ma'ruf Menang di DKI Jakarta

Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih suara 213.410 atas Prabowo-Sandi.

POLITIK | 18 Mei 2019

Airlangga Dianggap Berhasil Pimpin Golkar

Airlangga sekarang ini telah berhasil mengangkat Golkar keluar dari kondisi yang sangat berat dan suasana yang sangat mencekam.

POLITIK | 18 Mei 2019

Balad Jokowi Dukung TNI Polri Jaga Keamanan Jelang 22 Mei

Sejak awal semua pihak sudah sepakat untuk menjalani proses pemilu secara damai dan legawa, siapa pun yang menjadi pemenang.

POLITIK | 18 Mei 2019

Analis Keamanan: Aksi Kedaulatan Rakyat, Gerakan Mandul Para Pensiunan

AKR terkesan berniat menegakkan hukum, tetapi caranya justru mencederai hukum dengan melakukan provokasi yang berpotensi menciptakan instabilitas.

POLITIK | 18 Mei 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS