Survei SMRC: Demokrasi Sistem Pemerintahan Paling Sesuai di Indonesia
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Survei SMRC: Demokrasi Sistem Pemerintahan Paling Sesuai di Indonesia

Minggu, 16 Juni 2019 | 16:36 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dinilai paling sesuai diterapkan di Indonesia. Demikian salah satu temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Publik yang mendukung pernyataan 'walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita' mencapai 82 persen. Berikutnya, pernyataan 'dalam keadaan tertentu, sistem pemerintahan bukan demokrasi atau otoritarianisme bisa diterima untuk negara kita' hanya 3 persen.

Sementara pernyataan 'apapun sistem pemerintahan yang kita anut, demorkasi ataupun otoritarianisme, tidak ada bedanya' dipilih 5 persen. Sebanyak 9 persen menjawab tidak tahu/ tidak jawab. “Jadi 82 persen rakyat Indonesia masih menilai demokrasi sebagai pilihan,” kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas, Minggu (16/6/2019).

Hal itu disampaikan Sirojudin saat memaparkan hasil survei nasional bertajuk “Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Pasca-peristiwa 21-22 Mei 2019” di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6).

“Dari tahun 2012, secara keseluruhan ada peningkatan komitmen dan prefrensi terhadap demokrasi. Misal di Juni 2012, hanya 56 persen yang memilih demokrasi. Saat ini adalah puncak tertingginya, 82 persen. Artinya preferensi publik, justru semakin menguat. Ini pertanda sangat menggembirakan,” ungkap Sirojudin.

Survei dilaksanakan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Survei ini merupakan riset jangka panjang SMRC. Pembiayaan berasal dari SMRC. Populasi survei merupakan seluruh penduduk yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Dipilih secara acak 1220 responden di 34 provinsi. Responden yang diwawancara secara valid 1078 atau 88 persen dari total sampel. Margin of error 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden diwawancarai langsung tatap muka.

“Kami juga mengajukan pertanyaan kepada responden, ingin Indonesia jadi demokrasi atau diktator Tandai skor 1-10. Skor rata-ratanya 8,53. Sejalan dengan prefrensi 82 persen tadi. Mengindikasikan pemilih kita semakin komitmen,” ucap Sirojudin.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

SMRC: Kerusuhan 21-22 Mei Tak Berpengaruh Negatif terhadap Ekonomi

Pemerintah mampu menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan juga daya beli.

POLITIK | 16 Juni 2019

Pengamat Nilai Permohonan Prabowo-Sandi Cacat Formil

Permohonan Prabowo-Sandi dinilai cacat formil karena perbaikannya lebih dari 50 persen sehingga substansinya berbeda dari yang diserahkan pada 24 Mei.

POLITIK | 16 Juni 2019

Pakar: Kontradiktif, Minta Pemilu Diulang tetapi KPUnya Diberhentikan

Kalau komisioner diberhentikan, siapa yang menyelenggarakan PSU?

POLITIK | 16 Juni 2019

Survei: Mayoritas Rakyat Indonesia Percaya Pemilu 2019 Berlangsung Jurdil

68-69 persen percaya bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 berlangsung jujur dan adil.

POLITIK | 16 Juni 2019

Percepatan Kongres PDIP Buka Peluang Regenerasi Kepemimpinan

"Suka tak suka, PDIP itu adalah partai yang lekat dengan trah Soekarno dan tradisi Marhaen," kata Adi.

POLITIK | 16 Juni 2019

Sidang Pendahuluan PHPU Pilpres, MK Dinilai Tidak Tegas

MK terlihat kurang tegas dalam menentukan permohonan yang digunakan sebagai acuan untuk KPU, Jokowi, dan Bawaslu.

POLITIK | 16 Juni 2019

Demokrat Sulbar Nilai Isu GMPPD "Murahan"

Meskipun dianggap isu murahan namun tetap akan direspons Partai Demokrat di Provinsi Sulbar.

POLITIK | 16 Juni 2019

Isu KLB, Demokrat Riau Tetap Loyal kepada SBY

"Kami sedih dengan pernyataan tentang wacana KLB ini. Ini di luar kebiasaan, apalagi saat ini Partai Demokrat tengah berduka," kata Asri Auzar.

POLITIK | 16 Juni 2019

Sengketa Pilpres, PKS minta Percayakan pada MK

Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera meminta semua pihak untuk mempercayakan para hakim MK dalam mengadili dan memutuskan sengketa pilpres

POLITIK | 14 Juni 2019

Sandiaga Ingatkan Pendukung Agar Tetap Tenang

Sandiaga Uno terus mengingatkan kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk tetap tenang dan mengikuti proses sengketa PHPU di MK.

POLITIK | 15 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS