Rekapitulasi Elektronik Dapat Meminimalisir Manipulasi dan Kesalahan Teknis
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Rekapitulasi Elektronik Dapat Meminimalisir Manipulasi dan Kesalahan Teknis

Sabtu, 6 Juli 2019 | 08:52 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M. Pratama mengatakan pihaknya sepekat dengan rencana KPU untuk menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau electronic recapitulation (e-recap) di Pilkada Serentak 2020. Menurut Heroik, penerapan e-recap bisa meminimalisir manipulasi dan kesalahan teknis dan penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Selain mampu mempercepat rekapitulasi perolehan hasil pemilu, e-recap mampu meminimalisir potensi manipulasi termasuk kesalahan teknis penghitungan," kata Heroik melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Heroik, penerapan e-recap bisa mengatasi persoalan yang selama ini terjadi dalam rekapitulasi manual dan berjenjang. Berdasarkan catatan Perludem, kata dia, terdapat minimal empat persoalan dalam rekapitulasi manual.

"Pertama, rekapitulasi manual membuka ruang manipulasi hasil suara ketika proses rekiptulasi berjenjang, dalam hal ini ruang manipulasi dapat terjadi pasca penghitungan suara dari TPS," ungkap dia.

Persoalan kedua, kata dia, dalam rekapitulasi manual suara pemilih bisa raib atau hilang setelah dipindahkan dari TPS, bahkan berbarengan dengan kotak suaranya. Ketiga, dalam rekapitulasi manual juga bisa terjadi kesalahan teknis dalam peroses penulisan perolehan suara yang dituangkan di formulir rekapitulasi.

"Keempat, adanya kesalahan hitung atau penjumlahan hasil perolehan suara yang dituangkan pada form rekapitulasi," tutur dia.

Karena itu, kata Heroik, penerapan e-recap bisa mencegah atau setidaknya meminimalir empat persoalan rekapitulasi manual. Menurut dia, e-recap merupakan teknologi yang paling tepat untuk digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Indonesia.

"E-recap juga mempercepat proses rekapitulasi. Untuk pemilu kepala daerah, kurang lebih membutuhkan waktu rekapitulasi selama 14 hari. Selain dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten/Kota atau berakhir di Provinsi (bagi pemilihan gubernur), adanya beban administrasi pemilu yang perlu dilakukan di setiap jenjang rekapitulasi tersebut ikut ambil bagian dari lamanya proses rekapitulasi suara," jelas dia.

Perlu Kajian Serius

Meskipun demikian, Perludem tetap meminta KPU perlu melakukan kajian serius atas penerapan e-recap. Pasalnya, penerapan e-recap bukan tanpa resiko. Peneliti Perludem lain Nurul Amalia Salabi memberikan tujuh catatan yang perlu diperhatikan dan dikaji secara serius sebelum menerapkan e-recap.

Pertama, kata Nurul, pemanfaatan teknologi dalam pemilu haruslah dipersiapkan dengan matang, inklusif, dan dengan waktu yang cukup terutama untuk melakukan uji coba berulang. Selain itu, kata Nurul, perlu pelatihan yang maksimal untuk para petugas/operator teknis

"Perlu juga membuka ruang adanya audit teknologi secara akuntabel, termasuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi yang digunakan. Karena itu, hasil audit sistem atas teknologi yang digunakan juga mutlak dipublikasi secara transparan kepada publik," kata Nurul.

Kedua, e-recap perlu dilakukan secara bertahap, tidak langsung di seluruh daerah pilkada, sebagai sarana mempersiapkan kematangan sistem sekaligus membangun ruang kepercayaan publik.

"Ketiga, untuk tahap awal penggunaan e-recap harus berjalan pararel dengan rekapitulasi yang dilakukan secara manual dalam rangka mengantisipasi adanya kesalahan hitung, perbedaan hasil, bahkan sengketa yang mungkin diajukan oleh peserta pemilu dalam rangka mempermudah investigasi lebih jauh untuk menguji kebenarannya. Namun hasil resmi tetap berdasarkan e-recap," jelas dia.

Keempat, perlu membuka sistem keamanan yang memadai dan membuka ruang adanya audit independent secara acak oleh pihak ketiga, dalam rangka menguji akurasi sistem sekaligus membangun kepercayaan publik. Kelima, belajar dari Situng Pemilu 2019, jika ingin menerapkan e-recap KPU harus mampu membangun komunikasi publik yang tegas, jelas, dan baik dalam rangka membangun pemahaman secara maksimal kepada masyarakat termasuk pemangku kepentingan soal keberadaan teknologi ini.

"Penggunaan e-recap mesti memperoleh dukungan dari semua pemangku kepentingan yang terkait," tadas Nurul.

Keenam, lanjut Nurul, penggunaan e-recap harus ditopang oleh kerangka hukum yang kuat sebagai jaminan legalitas terhadap eksistensi e-recap dan juga untuk mengantisipasi berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaanya di lapangan. Sementara, kata dia, UU Pilkada yang ada saat ini (UU No. 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016) belum memberikan payung hukum bagi penerapan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

"Ketujuh, selain itu, e-recap ini juga mesti diatur di dalam Peraturan KPU secara detail, bukan sebatas pengaturan bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara elektronik," pungkas Nurul.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PHPU Pileg, KPU Serahkan 100 Boks Alat Bukti

KPU menyerahkan 100 lebih alat bukti ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi 260 sengketa sengketa perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 6 Juli 2019

PHPU Pileg, KPU Siapkan 5 Tim Kuasa Hukum

KPU telah menyiapkan 5 tim kuasa hukum untuk menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

POLITIK | 6 Juli 2019

Jokowi-Prabowo Dipastikan Rekonsiliasi, Ma’ruf: Tunggu Saja Saatnya

Rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto semakin pasti diungkapkan Wapres terpilih Ma'ruf Amin.

POLITIK | 5 Juli 2019

Pengamat: Ketum Menentukan Arah Gerak Parpol

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Muradi menilai, peran ketua umum partai politik sangat penting dalam perpolitikan Indonesia.

POLITIK | 5 Juli 2019

Kader Golkar yang Ingin Maju Ketum Diharapkan Berkompetisi Secara Sehat

Kader Partai Golkar (PG) yang menginginkan maju sebagai ketua umum (ketum) diharapkan berkompetisi secara sehat.

POLITIK | 5 Juli 2019

Siap Jadi Caketum Golkar, Bamsoet Minta Izin ke Airlangga dan Sowan ke Senior

Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) mendatang

POLITIK | 5 Juli 2019

Perolehan Kursi Golkar Turun, Kepemimpinan Airlangga Dievaluasi

Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar segera dievalusi.

POLITIK | 5 Juli 2019

Setelah Mahasiswa Papua, Giliran Tokoh Adat Papua Barat Dukung Mervin Komber Jadi Calon Menteri

para tokoh adat di Papua Barat menyatakan dukungan kepada Ketua Badan Kehormatan DPD Mervin Sadipun Komber untuk diangkat menjadi menteri

POLITIK | 5 Juli 2019

Cak Imin Sebut Peluang Partai Oposisi Tertutup untuk Pimpinan MPR

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, peluang partai oposis tertutup untuk pimpinan MPR

POLITIK | 5 Juli 2019

PSI: Rekonsiliasi Politik Boleh, tetapi Jangan Rekonsiliasi Hukum

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak berkompromi terkait persoalan hukum sebagai bagian dari rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019.

POLITIK | 5 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS