Lutfi Kurniawan Ingin Kembalikan KPK Jadi Lembaga Pencegahan
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Lutfi Kurniawan Ingin Kembalikan KPK Jadi Lembaga Pencegahan

Kamis, 12 September 2019 | 18:32 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Calon Pimpinan (Capim) KPK Lutfi Jayadi Kurniawan bertekad ingin mengembalikan KPK seperti pada niat awal pendiriannya. Niat awalnya adalah KPK melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring ‎dengan instansi penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Luthfi dalam fit and proper test di Komisi III DPR, gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Ia menjelaskan titik berat yang dilakukan jika terpilih sebagai pimpinan KPK adalah pada tindakan pencegahan. Program-program pencegahan akan lebih banyak lagi dibuat dan lebih massif agar perbuatan korupsi benar-benar tidak terjadi.

"Kami akan membangun sistem manajemen resiko. Ini sangat penting bagi tindakan pencegahan," kata Lutfhi.

Menurutnya, ada tiga langkah yang dilakukan dalam manajemen resiko. Pertama, melakukan tindakan deteksi dini. Deteksi dini dengan memotong‎ berbagai modus perbuatan korupsi yang sering dilakukan selama ini. Kedua, peringatan dini berupa memberikan peringatan atau arahan terkait perbuatan atau tindakan yang masuk dalam perbuatan korupsi. Ketiga, membangun sistem mitigasi‎.

Dia menegaskan pihaknya tetap bekerja melakukan penindakan, namun yang diperkuat adalah tindakan pencegahan. Manakala melakukan penindakan berupa penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT), dia berjanji tindakan melahirkan kegaduhan atau keriuhan. Pasalnya kegaduhan akan menghabiskan energi pimpinan KPK itu sendiri.

"Memang yang banyak mendapat publikasi adalah penindakan seperti penangkapan. Sementara pencegahan adalah pekerjaan senyap. Ini memang tantangan ke depan. Tapi ini harus diperkuat," tegas Lutfhi.

Dia berjanji akan mengandeng organisasi-oraganisasi yang ada dalam masyarakat dalam memberantas korupsi. Misalnya mengajak Muhamadiyah atau NU dalam melakukan pencegahan. Kerjasama tidak cukup hanya membagi spanduk atau poster kepada organisasi-organisasi tersebut dengan tema melawan praktik korupsi. Kerja sama berupa membangun tindakan deteksi dini dan mitigasi agar tidak terjadi praktik korupsi. Apalagi KPK tidak memiliki kantor di daerah-daerah.

"‎Ke depan, KPK juga harus membangun pembuktian-pembuktian baru. Itu untuk menjawab berbagai praktik korupsi yang berkembang saat ini," tutup Lutfhi.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Revisi UU KPK, Hendropriyono Sebut Tidak Ada Lembaga Superbody

Revisi UU KPK ini untuk memastikan tidak ada lembaga negara yang bersifat superbody.

POLITIK | 12 September 2019

Alexander Marwata Tidak Tahu Konferensi Pers Pelanggaran Etik Firli

Alexander mengatakan bahwa konferensi pers itu tidak diketahui pimpinan lainnya, padahal dirinya dan Basaria Pandjaitan ada di Kantor KPK RI.

POLITIK | 12 September 2019

Alexander Marwata Sebut Tidak Terkesan dengan OTT KPK

Menurut Marwata hanya orang goblok yang bisa terkena OTT KPK.

POLITIK | 12 September 2019

PKS Serukan Salat Gaib untuk BJ Habibie

Habibie telah meninggalkan warisan besar kepada bangsa ini berupa demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pilar utama.

POLITIK | 12 September 2019

Kibarkan Bendera Setengah Tiang, KPK Kenang Jasa Habibie

UU nomor 31/1999 memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

POLITIK | 12 September 2019

KPPOD Tidak Setuju Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat

KPPD tidak sepakat dengan wacana pemekaran Papua dan Papua Barat menjadi lima provinsi. Rencana ini diyakini tidak akan menyelesaikan masalah Papua saat ini.

POLITIK | 12 September 2019

Reza Rahadian: Sosok Habibie Menginspirasi Generasi Muda

Reza merasakan sekali kesedihan Habibie kala dirinya banyak berkomunikasi dengan Habibie untuk pembuatan film Habibie & Ainun.

POLITIK | 12 September 2019

Kepala BPPT: Habibie Bapak Pendiri yang Inspiratif

Suntikan semangat BJ Habibie akan terus digelorakan BPPT untuk memajukan inovasi di Indonesia.

POLITIK | 11 September 2019

Iluni SPs UI Berduka Atas Wafatnya BJ Habibie

Kiprah Habibie bagi kemajuan bangsa sangat besar, terutama dalam penegakan demokrasi.

POLITIK | 11 September 2019

Theo Sambuaga: BJ Habibie Dukung Penuh Demokrasi dan Kebebasan Pers

Habibie juga langsung membebaskan seluruh tahanan politik, memberikan kebebasan membentuk partai, dan mempercepat pemilu.

POLITIK | 11 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS