Bamsoet: DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Bamsoet: DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP

Jumat, 20 September 2019 | 15:42 WIB
Oleh : Robertus Wardi / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP. Penundaan pengesahan dilakukan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam diskusi bersama Ormas Tri Karya di Jakarta, Jumat (20/9/2019). Ia menjelaskan RUU itu bukan dibatalkan tetapi ditunda pengesahannya. Pemerintah dan DPR masih akan melihat lagi pasal-pasal yang diprotes masyarakat untuk disempurnakan.

"Jadi bukan dibatalkan tapi untuk menunda. Pemerintah sudah menyampaikan melalu presiden meminta kepada DPR agar pengesahan RKUHP ditunda atau di-hold sementara karena ada beberapa pasal yang nasih pro dan kontra," kata Bamsoet.

Selaku pimpinan DPR, lanjutnya, sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraski dan sepakat untuk mengkaji kembali. Pemerintah dan DPR akan mensosialisasi kembali beberapa pasal yang masih pro-kontra.

"Saya enggak tahu pasal apa saja, tapi antara lain soal kumpul kebo, soal kebebasan pers, penghinaan kepala negara dan sebagainya," jelas Bamsoet yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar.

Dia tidak bisa memastikan kapan akan disahkan. Dia hanya tegaskan jadwal Selasa (24/9/2019) pekan depan untuk pengesahan UU tersebut tidak jadi.

"Kita akan lihat kembali, karena kita akan bawa ini ke Bamus hari senin untuk kita minta masukan dari pimpinan fraksi melalui rapat bamus," tutur Bamsoet.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Komisi XI DPR Akan Tetapkan Anggota BPK Terpilih 24 September

Masa jabatan anggota BPK lama akan habis pada 16 Oktober 2019.

POLITIK | 20 September 2019

Imparsial Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RUU KUHP

Imparsial menilai RUU KUHP masih berisi pasal-pasal yang bermasalah dan mengganggu kebebasan masyarakat sipil.

POLITIK | 20 September 2019

Wakil Ketua BPK: Pemeriksa BPK Harus Berintegritas, Independen, dan Profesional

Pemeriksa dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memiliki nilai integritas, independensi, dan professional. Pemeriksa BPK dalam mengambil keputusan terkait pemeriksaan harus independen dan berpegang teguh pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang telah disusun dengan merujuk international supreme audit institutions standart (ISAIS)

NASIONAL | 20 September 2019

Hanif Dhakiri Jadi Pelaksana Tugas Menpora

Saat ini Hanif Dhakiri menjabat menteri ketenagakerjaan.

POLITIK | 20 September 2019

KPK Ingatkan Jokowi Pilih Menteri yang Berintegritas

Peringatan itu disampaikan agar tidak ada lagi menteri yang terjerat kasus korupsi.

POLITIK | 20 September 2019

Pemilihan Anggota BPK Genting, Golkar dan PDIP Rotasi Anggota

Pergantian di Fraksi Golkar bahkan termasuk ketua Komisi XI.

POLITIK | 19 September 2019

Ketua DPR Papua Barat Dukung Mervin Komber Masuk Kabinet Jokowi

Untuk mewakili Papua, harus dan wajib anak adat dari tujuh wilayah adat yang ada di Tanah Papua.

POLITIK | 19 September 2019

Demi Indonesia Maju, Lemhannas Gelar Seminar Membahas Bonus Demografi

Secara sederhana, bonus demografi dapat diartikan sebagai kondisi di mana usia produktif lebih banyak daripada usia nonproduktif.

POLITIK | 19 September 2019

Mendagri Ingatkan Empat Pilar Kebangsaan sebagai Perekat Keutuhan

Mendagri membacakan penggalan sebuah puisi yang ditulis Proklamator sekaligus Presiden pertama Sukarno berjudul "Aku Melihat Indonesia.

POLITIK | 19 September 2019

Mendagri Buka Pekan Kerja Nyata Gerakan Revolusi Mental 2019 di Kalsel

Pemerintah yang melayani tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional.

POLITIK | 19 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS