Karhutla, Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Karhutla, Ketua DPR Dorong KLHK Bentuk Gugus Tugas

Minggu, 22 September 2019 | 10:31 WIB
Oleh : Hotman Siregar / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus tugas khusus. Gugus tugas khusus tersebut dibentuk di setiap daerah dengan tugas pokok dan fungsi menerapkan upaya dan langkah-langkah preventif mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Potensi Karhutla yang nyaris menjadi rutinitas di Indonesia mestinya bisa diperkecil dengan upaya-upaya preventif yang efektif.

"Upaya dan langkah-langkah preventif bisa direalisasikan jika ada kemauan baik dan kesungguhan dari semua pihak," kata Bamsoet, Minggu (22/9/2019).

Jika saja dilaksanakan dengan konsisten dan sungguh-sungguh, Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2004 bisa mencegah atau meminimalisir potensi Karhutla. PP ini memberi wewenang kepada sejumlah pihak pada tingkat daerah untuk menjaga atau melindungi hutan dari aksi pengrusakan atau pembakaran hutan untuk tujuan apa pun.

Artinya, kata politisi Golkar itu, PP No.45/2004 ini menjadi pijakan hukum untuk membangun sistem atau mekanisme kerja bersifat preventif. Terpenting adalah kemauan semua pemerintah daerah untuk peduli pada hutan. Dengan peduli, pemerintah daerah bisa menggerakan semua potensi daerah setempat, termasuk masyarakat adat, untuk mencegah aksi pembakaran atau pengrusakan hutan.

Berangkat dari catatan historis kasus Karhutla, Kementerian LHK perlu mengambil inisiatif untuk membentuk gugus tugas pada tingkat daerah yang Tupoksi-nya melakukan atau menerapkan langkah-langkah preventif mencegah Karhutla.

"Kekuatan gugus tugas seperti ini akan sangat ideal jika bersumber dari sinergi antara aparatur sipil pusat dan daerah, TNI/Polri serta masyarakat adat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika," katanya.

Selain mencegah pengrusakan atau pembakaran oleh manusia, tambah Bamsoet, sangat penting bagi gugus tugas seperti ini juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kecenderungan cuaca, khususnya dalam periode musim kering atau panas.

"Tentu saja gugus tugas ini patut diperlengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu responsif pada saat dibutuhkan. Dimana saja wilayah yang memerlukan penguatan gugus tugas seperti itu bisa dipetakan berdasarkan catatan historis kasus Karhutla dan perilaku serta kecenderungan masyarakat setempat," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ketua DPR dan Dua Menteri Raih Indonesia Digital Initiative Awards 2019

IDIA 2019 diserahkan langsung kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo, Menteri Desa-PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

POLITIK | 21 September 2019

IPW: Agus Rahardjo Cs Tidak Pantas Lagi Pimpin KPK

Jika ingin tetap bercokol di KPK seharusnya Agus Rahardjo Cs minta maaf kepada Presiden dan masyarakat untuk mengambil kembali mandat yang sudah diserahkan.

NASIONAL | 21 September 2019

Bamsoet: Anggota DPR Harus Berani Bicara dan Dekat dengan Wartawan

"DPR RI juga terus meningkatkan profesionalitas kerja menjadi lembaga perwakilan yang demokratis, dengan mengedepankan lima kriteria yang telah digariskan."

POLITIK | 21 September 2019

Menkumham: Jika Tidak Puas dengan RUU KUHP, Silakan ke MK

RUU KUHP tidak otomatis berlaku pascadisahkan. Sosialisasi dulu dua tahun.

POLITIK | 21 September 2019

Menkumham Koordinasi dengan DPR Terkait Kelanjutan RUU KUHP

Menurut Yasonna, pasal-pasal itu menjadi kontroversi karena publik hanya membaca pasal dan tidak membaca secara seksama penjelasan pasal per pasal.

POLITIK | 21 September 2019

DPR Pastikan Pengesahan RKUHP Ditunda

Kepastian penundaaan disampaikan Ketua DPR Bamsoet selain karena ada desakan dari masyarakat, juga permintaan langsung dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 20 September 2019

Pesan Sabam Sirait kepada GKR Hemas: Jaga Kehormatan DPD dan Bersaing secara Sportif

Hemas mengatakan, ketika dirinya baru dilahirkna, Pak Sabam sudah menjadi politisi.

POLITIK | 20 September 2019

Akibat Pengesahan Tatib, Anggota Baru DPD Resah

Para anggota baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dilanda keresahan akibat pengesahan tata tertib dalam Sidang Paripurna yang ricuh beberapa hari lalu.

POLITIK | 20 September 2019

Setuju dengan Presiden, PDIP akan Komunikasi dengan Fraksi Lain

Kesepakatan substansi RUU KUHP baru di tingkat pertama, belum disahkan di paripurna DPR.

POLITIK | 20 September 2019

Presiden Minta Pembahasan RUU KUHP Ditunda, Ini Kata Ketua DPR

Mayoritas sepakat untuk mendengar permintaan presiden dan akan dibicarakan secara resmi pada pekan depan.

POLITIK | 20 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS