Disebut Diusung Wali Kota Medan, Tifatul: Rahasia Perusahaan
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Disebut Diusung Wali Kota Medan, Tifatul: Rahasia Perusahaan

Kamis, 14 November 2019 | 15:30 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring tersenyum mendengar pertanyaan wartawan terkait isu dirinya akan diusung sebagai Calon Wali Kota Medan.

“Ah, itu rahasia perusahaan,” kata Tifatul sembari tersenyum saat ditemui dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menteri Komunikasi dan Informatika di masa pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu disebut menjadi salah satu sosok yang berpotensi dicalonkan PKS sebagai Wali Kota Medan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Nama Tifatul diusulkan sejumlah kader PKS Kota Medan untuk maju dalam pilkada. Mengenai pengusungan di Pilkada 2020, PKS tidak bisa mengajukan calon sendirian, mereka harus berkoalisi dengan partai lain. PKS pun disebut ingin kader mereka menjadi calon kepala daerah.

Saat ini disebutkan PKS tengah melakukan lobi-lobi. Selain itu, dalam waktu dekat partai juga akan membuka pendaftaran secara resmi. Waktunya masih belum ditentukan.

Menjelang Pilkada 2020, Tifatul menilai hubungan antarpartai politik di daerah pun tak memanas.

“Di daerah itu cair kok,” katanya.

Tifatul juga merasa tidak ada masalah di kepartaian jika satu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS berkoalisi dengan PDI-Perjuangan atau siapa saja partai di koalisi pemerintah, tergantung situasi politiknya.

“Kami koalisi dengan PDIP, kami juga koalisi dengan PKB. Tergantung wilayahnya. Jadi di daerah itu tidak ada, pokoknya dari (dewan pimpinan) pusat ini enggak, enggak sama sekali,” ujar Tifatul.

Begitu pula hubungan dengan sesama oposisi, Tifatul mengaku PKS masih menjalani hubungan baik dengan Partai Demokrat ataupun Partai Amanat Nasional (PAN).

“Masih bagus-bagus saja. Kami di luar pemerintahan, tidak usah dibentuk koalisi lagi. Sudah terbentuk sendiri,” kata Tifatul.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ganjar Pranowo: Presiden Ingin Daerah Punya Omnibus Law

Ganjar menyatakan, Presiden Jokowi berpesan supaya daerah tidak mempersulit investasi.

POLITIK | 14 November 2019

PPP Lakukan Kaderisasi untuk Persiapan Pemilu 2024

Semua kader PPP diminta untuk melihat tantangan yang ada, melakukan analisis, dan kemudian diwujudkan dalam strategi pemenangan.

POLITIK | 14 November 2019

Sekjen Golkar: Mekanisme Aklamasi Bergantung Dinamika Munas

Yang menentukan adalah para pemilik suara dari daerah-daerah.

POLITIK | 14 November 2019

Komisi II Sebut KPU Bisa Dipidana Jika Ngotot Atur Larangan Eks Koruptor

Komisi II DPR sekarang hanya bisa mengawasi agar KPU tidak membuat PKPU yang melanggar UU.

POLITIK | 13 November 2019

Revisi UU Pilkada Tak Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020

Komisi II DPR memutuskan membahas revisi UU Pilkada setelah Tahun 2020

POLITIK | 13 November 2019

Golkar: Rapimnas Tidak Bahas Tahapan Munas

Rapimnas bertujuan untuk menyamakan pandangan antara pengurus DPP Partai Golkar dengan pengurus DPD tingkat Provinsi di Partai Golkar.

POLITIK | 13 November 2019

Didukung, Gagasan Mendagri untuk Kaji Kembali Mekanisme Pilkada

Mendagri Tito Karnavian diyakini akan melakukan kajian yang benar dan komprehensif, sehingga memiliki resep yang lebih tepat dalam membenahi pilkada.

POLITIK | 13 November 2019

LSI: Kepercayaan Publik terhadap Institusi Negara dan Lembaga Sosial Menurun

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 menghasilkan residu menurunnya kepercayaan publik terhadap aneka lembaga negara dan lembaga sosial.

POLITIK | 13 November 2019

Ideologi Islam Radikal Sebut Indonesia dalam Darurat Perang

Ideologi Islam radikal yang saat ini sedang berkembang dan terus disebarkan adalah meyakinkan bahwa komunitas Muslim Indonesia dalam keadaan darurat perang.

POLITIK | 13 November 2019

Presiden: Menteri Boleh Tambah 1 Peraturan, tetapi Hapus 10

"Artinya keluar satu, hilang dua. Kita memproduksi terus setiap hari, mau apa?,” kata Jokowi.

POLITIK | 13 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS