KSP: Pembubaran TP4 dan TP4D Agar Tak Hambat Investasi
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

KSP: Pembubaran TP4 dan TP4D Agar Tak Hambat Investasi

Jumat, 22 November 2019 | 15:28 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rencana pembubaran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di tubuh Kejaksaan Agung agar tidak menghambat investasi.

"Intinya Presiden kemarin sangat jelas, jangan aparat penegak hukum justru menjadi penghambat jalannya investasi," kata Moeldoko di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Pada Rabu (20/11/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sepakat membubarkan TP4 dan TP4D.

Menurut Mahfud, TP4 dibentuk dengan tujuan mendampingi para pemerintah daerah membuat program-program agar tidak terlibat dalam korupsi namun dalam perkembangannya ada keluhan bahwa fungsi TP4 ini dijadikan alat untuk mengambil keuntungan.

"Aparat itu justru harapan Presiden memberikan dukungan, pengawalan sehingga investasi yang berjalan di daerah-daerah itu bisa berjalan dengan baik," ungkap Moeldoko.

Ia pun meminta agar jangan sampai kehadiran aparat justru makin membuat suasana rumit.

"Ini kira-kira evaluasi seperti itu yang dilakukan sehingga ke depan nanti harapannya semua aparat penegak hukum justru ikut mengawal jalannya investasi, jangan menjadi faktor penghambat," tambah Moeldoko.

Namun bila aparat kepolisan dan Kejaksaan melihat ada penyelewengan, Moeldoko menilai penegakan hukum tetap dapat dilakukan.

"Kalau aparat kepolisian dan kejaksaan melihat bahwa ini seharusnya mudah, ini harus dijalankan pemerintah daerah, tapi kenapa pemerintah daerah membuat ribet, di situ lah fungsi-fungsi aparat bisa menjembatani, menjadi 'bridging' antara pemerintah daerah dan investor sehingga nanti semua bisa berjalan relatif mudah," jelas Moeldoko.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya berencana mengevaluasi program TP4, yang telah berjalan sejak 2015. Burhanudin menilai program yang dibuat di era mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo itu memiliki banyak masalah dalam penerapannya.

Jaksa Agung 2014-2019 HM Prasetyo membentuk TP4D di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri pada berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI tertanggal 1 Oktober 2015 untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.

Namun KPK bahkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Agustus 2019 terhadap Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitri yang juga anggota Tim TP4D bersama Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Keduanya telah ditetapkan tersangka penerima suap dalam kasus lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gerindra Tak Ikut Nasdem Perpanjang Periode Kepresidenan

Partai Gerindra memastikan tak akan ikut pembahasan soal masa jabatan presiden.

POLITIK | 22 November 2019

Dasco Gerindra: Pengangkatan Stafsus Milenial Tidak Berlebihan

Menurut Dasco, para stafsus itu memang sesuai kebutuhan presiden.

POLITIK | 22 November 2019

Gerindra: Masa Jabatan Presiden 5 Tahun Sudah Ideal

"Tidak ada wacana Presiden tiga periode, apalagi nanti bisa seumur hidup. Enggak bisa. Sudah putus,” ujar Ahmad Riza Patria.

POLITIK | 22 November 2019

Dubes Tantowi Apresiasi Pengangkatan Staf Khusus Milenial

Ketujuh staf khusus Jokowi merupakan anak-anak yang cerdas.

POLITIK | 22 November 2019

Aminuddin Ma'ruf dan Lompatan Besar dari Pesantren

Aminuddin Ma'ruf diminta Jokowi berkeliling pesantren.

POLITIK | 22 November 2019

Fahri Hamzah Nilai Pengangkatan Stafsus Milenial Masih Pincang dan Maya

Sayangnya semua stafsus yang diangkat adalah wajah digital yang bukan persoalan dasar bangsa Indonesia, sementara persoalan kita adalah sektor riil.

POLITIK | 22 November 2019

Meriahkan HUT Korpri, ASN Kemdagri dan BNPP Jalan Sehat dari Monas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, perayaan HUT Korpri tidak hanya seremonial belaka tetapi harus dimaknai secara mendalam.

POLITIK | 22 November 2019

PPP Puji Jokowi Angkat Staf Khusus Milenial

PPP memuji keberanian Presiden Jokowi mengangkat staf khusus dari kalangan milenial. Ini dinilai sebagai sebuah keberanian luar biasa.

POLITIK | 22 November 2019

Putri Tanjung Menjawab Keraguan

Staf khusus termuda Presiden, Putri Tanjung menjawab keraguan atas dirinya.

POLITIK | 22 November 2019

Angkie Yudistia, Difabel Inspiratif

Angkie dikenal oleh masyarakat luas sebagai perempuan muda yang menginspirasi.

POLITIK | 22 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS