Ombudsman Minta Kementerian Ubah Gaya Layani Publik
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Ombudsman Minta Kementerian Ubah Gaya Layani Publik

Rabu, 27 November 2019 | 11:07 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta kementerian dan lembaga mengubah gaya dalam layanan publik. Kementerian diminta lebih luwes melayani dan merespon keluhan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Ombusdman Adrianus Melialia dalam seminar propartif kepatuhan layanan publik di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

"Jadi untuk bagaimana para instansi penerima layanan publik ketika menerima keluhan dari masyarakat tidak dengan formalistik, tidak dengan kaku tidak dengan gaya pejabat," kata Adrianus.

Adrianus menyatakan, layanan publik di lembaga pemerintahan harus ramah dan informal. Dengan demikian, masyarakat terdorong untuk lebih memaksimalkan layanan publik yang ada.

"Kita tidak ingin, ya bayangkan orang-orang yang didatangi itu misalnya bukan orang yang senang, orang yang menopang dagu semua toh, sudah mau marah saja begitu," ungkapnya.

Melalui pendekatan propartif ini, kata Adrianus, pihaknya mengharapkan masyarakat mau melapor apapun keluhan mereka. Lembaga pemerintahan pun segera merespon keluhan masyarakat.

"Mau datang sehingga ada respon dengan cepat," katanya.

Dalam kegiatan ini Ombudsman mengundang semua instansi yang memiliki delik pengaduan. Melalui seminar ini, setiap instansi diharapkan mampu meniru dan menerapkan layanan publik yang baik.

Acara ini akan dikombinasikan dengan seminar untuk memperkenalkan metode progresif dan partisipatif yakni pendekatan perlakuan yang adil (fair treatment approach) terkait pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik.

Ombudsman juga akan memberikan anugrah predikat kepatuhan 2019 pada kementrian yang memiliki layanan publik terbaik.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPD Jalin Kemitraan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Penguatan kerja sama tersebut bertujuan untuk sinergi mengawal program-program yang dapat mewujudkan percepatan pembangunan di daerah.

POLITIK | 27 November 2019

Pendidikan Politik untuk 2.146 Tokoh Digelar Sebelum Munas Golkar

Tanggung jawab seluruh kader dari pusat hingga daerah untuk menyukseskan munas yang merupakan agenda penting dan strategis partai.

POLITIK | 26 November 2019

Sohibul Iman Sebut PKS Solo Bebas Tentukan Nasib Gibran di Pilwakot

Keputusan akan diserahkan kepada pengurus tingkat Solo.

POLITIK | 26 November 2019

Mendagri: Ormas Penting Cegah Lahirnya Negara Otoriter

Ormas bisa menjadi penyeimbang dominasi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

POLITIK | 26 November 2019

Desember, PKS Dijadwalkan Bertemu SBY

Akan bertemu jajaran DPP Partai Demokrat dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

POLITIK | 26 November 2019

Amendemen UUD, MPR Diminta Tak Perlu Ubah Masa Jabatan Presiden

Wacana mengubah masa jabatan presiden tidak memiliki urgensi untuk dibahas MPR saat ini.

POLITIK | 26 November 2019

Partai Demokrat Tolak Masa Jabatan Presiden Diubah

Amendemen UUD 1945 tidak akan menyentuh soal perpanjangan masa jabatan presiden.

POLITIK | 26 November 2019

Seknas Indonesia Maju Nilai Pramono Anung Lebih Representasi PDI-P

Seknas Indonesia Maju tidak percaya Jokowi tidak ingin menambah pemerintahannya satu periode lagi. Mereka baru percaya kalau Jokowi sendiri mengatakan itu.

POLITIK | 26 November 2019

Mendagri: Ideologi Hanya Dapat Dilawan dengan Ideologi

Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa ideologi Pancasila harus diperkuat untuk melawan ideologi impor dewasa ini.

POLITIK | 26 November 2019

Komitmen Parpol Dibutuhkan Cegah Calon Eks Koruptor Ikut Pilkada

Parpol, kata Titi, mempunyai ruang yang besar memastikan pilkada tidak diikuti eks koruptor.

POLITIK | 26 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS