Guntur Romli Dukung Erick Thohir Bersihkan BUMN dari Radikalisme
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Guntur Romli Dukung Erick Thohir Bersihkan BUMN dari Radikalisme

Sabtu, 7 Desember 2019 | 19:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Intelektual muda NU Mohamad Guntur Romli mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang tengah "membersihkan" BUMN dari radikalisme. Langkah tersebut diambil oleh Erick Thohir setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud Md pada Kamis 5 Desember 2019 dan Erick memperoleh data dari Mahfud Md terkait pegawai BUMN yang terpapar radikalisme.

"Saya mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang sedang bersih-bersih BUMN dari radikalisme, kelompok radikal di BUMN seperti benalu, mereka nempel tapi merusak ideologi bangsa kita dan mengancam kehidupan berbangsa, persis benalu yang bisa mematikan pohon yang ditempelinya" kata Guntur Romli kepada Beritasatu.com, Sabtu (7/12/2019).

Guntur Romli menyebutkan dua ancaman yang berbahaya di BUMN, yakni korupsi dan radikalisme. Menurut dia, dua ancaman tersebut sangat mengganggu kerja BUMN sehingga performa BUMN kita terus merugi.

"Dua tantangan di BUMN kita adalah korupsi dan radikalisme, korupsi itu termasuk penyalahgunaan jabatan seperti yang dilakukan eks Dirut Garuda yang sudah dicopot oleh Erick Thohir atau pun kasus-kasus suap lainnya," ungkap dia.

Sementara radikalisme, kata pria yang dikenal 'anak ideologis Gus Dur' ini merupakan virus anti-Pancasila dan anti-NKRI yang diidap petinggi dan pegawai BUMN. Radikalisme kata dia, tidak kalah berbahaya dari korupsi dan bahkan saling terkait satu sama lain.

"Bahkan dulu ada BUMN kita yang memberikan fasilitas pada Hizbut Tahrir," pungkas Guntur Romli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Isu Pilpres cenderung menenggelamkan program sosialisasi kader.

POLITIK | 7 Desember 2019

Bima Arya Ramaikan Bursa Caketum PAN

Bima mengaku tengah membangun konsolidasi dengan petinggi-petinggi partai untuk meminta arahan dan dukungan dalam memajukan PAN ke depan.

POLITIK | 7 Desember 2019

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, PKS Lempar Wacana Alternatif

"Berdasarkan kajian kami, cenderung mendorong pemilu dibagi dua, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal," ujar Mardani.

POLITIK | 7 Desember 2019

Wacana Pilpres-Pileg Dipisah, Ini Tanggapan KPU

KPU, kata Arief, berada dalam posisi menjalankan apa yang menjadi pilihan politik pembuat undang-undang terkait sistem pemilu.

POLITIK | 7 Desember 2019

Pesan Mega Untuk Pimpinan DPRD PDIP, Jangan Mabuk Kekuasaan

Mabuk kuasa yang dimaksud Megawati adalah karena berkuasa, maka sesukanya menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

POLITIK | 6 Desember 2019

Ini Alasan KPU "Mengalah" Tidak Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada

Pengaturannya tidak lagi menjadi syarat calon, tetapi menjadi syarat pencalonan sehingga mengharapkan parpol untul tidak mengutamakan eks koruptor.

POLITIK | 6 Desember 2019

Airlangga Ungkap Program Prioritas Golkar

Kelima, Golkar akan melembagakan lembaga saksi. Keenam adalah sukses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2024. Ketujuh, sukses mengawal program "omnibus law".

POLITIK | 6 Desember 2019

Peraturan KPU Pencalonan Terbit, Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada 2020

Meskipun demikian, Peraturan KPU Pencalonan ini mengimbau agar eks koruptor tidak dicalonkan.

POLITIK | 6 Desember 2019

Haluan Negara Tak Ganggu Sistem Presidensial

Adanya haluan negara yang disusun MPR, tidak otomatis presiden bertanggung jawab kepada MPR.

POLITIK | 6 Desember 2019

Tanpa GBHN, Indonesia Terpuruk

Haluan negara tidak hanya mengikat eksekutif, tetapi juga legislastif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

POLITIK | 6 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS