Presiden Imbau Penerima Bansos Tidak Mudik
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Presiden Imbau Penerima Bansos Tidak Mudik

Kamis, 9 April 2020 | 16:54 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat yang menerima bantuan sosial di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk tidak melakukan tradisi mudik pada Lebaran mendatang.

Imbauan itu disampaikan Kepala Negara untuk mencegah meluasnya penularan virus corona (Covid-19) dari Jabodetabek ke berbagai daerah di Tanah Air.

“Saya sudah sampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial, khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video teleconference di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Ia mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk melihat lebih detail kondisi di lapangan dan mengevaluasi hal-hal yang ada di lapangan, apakah memungkinkan untuk mudik.

“Untuk itu, sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik,” kata Presiden Jokowi.

Namun, kata Presiden Jokowi, pemerintah telah mengkalkulasi ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa dilarang untuk pulang kampung. Disebutkan, kelompok pertama adalah masyarakat yang pulang kampung karena alasan ekonomi.

“Setelah pembatasan sosial sehingga penghasilannya turun atau tidak ada,” katanya. Kelompok kedua adalah masyarakat yang mudik karena tradisi selama puluhan tahun di Indonesia. “Jadi, sekali lagi pembatasan mungkin dan kemungkinan larangan mudik akan kita putuskan setelah ada evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tapi larangan mudik diberlakukan kepada ASN, TNI, Polri, BUMN dan anak perusahaannya,” kata Presiden Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Presiden Alokasikan Rp 40,4 T untuk Bansos Jabodetabek dan Desa

Anggaran ini dikucurkan untuk pemberian bantuan sosial bagi warga di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi serta warga di pedesaan.

POLITIK | 9 April 2020

Lawan Covid-19, Puan Maharani: DPR Bersatu Bantu Pemerintah

Membangun sinergi dari para donatur yang peduli dalam melawan Covid-19 untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas di daerah.

POLITIK | 9 April 2020

Presiden Larang ASN Mudik

Presiden larang ASN mudik.

NASIONAL | 9 April 2020

DPR Minta Pemda Bodetabek Segera Ajukan PSBB

Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidawati meminta agar Pemda Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) agar segera mengajukan permintaan PSBB

POLITIK | 8 April 2020

Soal THR dan Gaji ke-13, Legislator Kaltim Harap ASN Tak Panik

Anggota DPR Irwan Fecho menegaskan, pemerintah harus tetap mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

POLITIK | 8 April 2020

Komisi II DPR Pelajari Opsi Pelaksanaan Pilkada

Komisi II DPR akan mempelajari opsi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak seperti yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

POLITIK | 8 April 2020

PDIP Dukung Keputusan Realokasi Anggaran Beli Kendaraan untuk Penanganan Covid-19

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di MPR, Tubagus Hasanuddin menyatakan dukungannya atas keputusan realokasi anggaran untuk anggaran penanganan Covid-19

POLITIK | 8 April 2020

Ombudsman: Pembiaran Ekspor Masker dan APD Bentuk Malaadministrasi

Pembiaran terhadap ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) saat terjadi kelangkaan di tengah masyarakat merupakan bentuk malaadministrasi.

POLITIK | 8 April 2020

Komnas HAM: Penundaan Pilkada Tidak Melanggar HAM

Amiruddin Al Rahab mengemukakan keputusan menunda Pilkada 2020 tidak melanggar HAM. Keputusan itu malah untuk melindungi HAM masyarakat yang lebih luas.

POLITIK | 8 April 2020

DPR Minta Prosedur Pemakaman Jenazah Terinfeksi Covid-19 Disosialisasikan Secara Masif

Sosialisasi masif diperlukan sehingga tidak menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat akan terjadi penularan jika jenazah dimakamkan di wilayah mereka.

POLITIK | 8 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS