Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Matang
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Matang

Kamis, 28 Mei 2020 | 19:32 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario new normal. Begitu juga dampak new normal terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian. Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati melalui keterangan, Kamis (28/5/2020).

Menurut Anis jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api. "Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia," kata Anis.

Anis menuturkan, new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari, bahkan pada 21 Mei 2020, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang.

"Saat ini saja, PSBB (pembatasan sosial berskala besar) belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktivitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.

"Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri," imbuh Anis.

Selain itu, menurut Anis, ketika new normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan sekuat ketika sebelum pandemi.

Hal ini karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana physical distancing tetap dilakukan. Para pekerja yang berusia di atas 45 tahun juga tidak bisa masuk kerja. "Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan," tandas Anis.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bamsoet Minta Kepala Daerah Bersiap Hadapi New Normal

Bamsoet mengingatkan kepala daerah untuk menyelesaikan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

POLITIK | 28 Mei 2020

Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko Tinggi

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dinilai kurang peduli terhadap kondisi faktual.

POLITIK | 28 Mei 2020

Pemerintah Didesak Belanjakan Anggaran Kesehatan Guna Atasi Pandemi Covid-19

Pemerintah didesak untuk melaksanakan percepatan pembelanjaan anggaran kesehatan yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 28 Mei 2020

Cegah Penularan Covid-19, KPU Berencana Tambah Jumlah TPS

KPU berencana menambah jumlah TPS pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.

POLITIK | 28 Mei 2020

KPU Gunakan Alat Coblos Sekali Pakai di Pilkada 9 Desember

Penggunaan alat coblos sekali pakai untuk menghindari penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 28 Mei 2020

Puan Maharani Ingatkan Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru

Harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 28 Mei 2020

Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat membuat petisi untuk Pilkada Serentak 2020

POLITIK | 27 Mei 2020

Pelibatan TNI-Polri Terapkan New Normal Diminta Tak Dipersoalkan

Langkah pemerintah melibatkan aparat TNI-Polri dalam menerapkan new normal atau tatanan baru tidak perlu dipersoalkan.

POLITIK | 27 Mei 2020

Komisi II DPR Setuju Pilkada Serentak Digelar 9 Desember

Seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

POLITIK | 27 Mei 2020

KPU Jalankan Tahapan Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan akan ditetapkan oleh KPU secara ketat terhadap setiap proses tahapan pilkada.

POLITIK | 27 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS