Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Rabu, 10 Juni 2020 | 19:37 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyatakan pihaknya menginginkan kebijakan normal baru (new normal) yang diambil Pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali roda ekonomi.

Karenanya, Pemerintah perlu mengatur kebijakan new normal secara sangat rinci sehingga kedua poin itu dicapai bersamaan.

"Ini penting karena New Normal yang diperlukan Indonesia bukan yang memilih antara ekonomi dan kesehatan, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan bersamaan," kata Puan Maharani, dalam keterangannya, Rabu (10/6/2020).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional. Sudah ada laporan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional ada yang terinfeksi Virus Covid-19. Baginya, bila tidak ada penanganan yang tepat, maka pasar tradisional bisa menjadi sumber penularan.

Padahal, seringkali denyut nadi ekonomi daerah itu bisa terasa di pasar-pasarnya, yang juga menjadi salah satu tempat utama terjadinya interaksi sosial masyarakat sebuah daerah.

"Maka itu perhatian pemerintah terhadap penetapan dan penerapan protokol new normal di pasar tradisional sangat dibutuhkan karena pasar tradisional adalah penggerak sektor ril ekonomi rakyat," kata Puan.

"Saya tekankan juga agar sosialisasi protokol new normal agar dilakukan sejelas mungkin supaya dapat dipahami semua kalangan," tambahnya.

Selain protokol New Normal yang sangat rinci, Puan menilai diperlukan juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Terlebih tanggal 9 Juni 2020, laporan data Gugus Tugas Covid-19 menyatakan ada penambahan 1.034 kasus positif corona.

"Angka-angka seperti ini harus dimonitor ketat dan menjadi dasar pengambilan keputusan," imbuh Puan.

Lebih jauh, Puan mengaku DPR mengapresiasi bahwa target awal pengujian 10.000 spesimen dari tes Covid-19 sudah tercapai. Dan Presiden sudah menyampaikan ingin menaikkan target menjadi 20.000 per hari. Namun, tetap saja DPR terus menanti terobosan instansi terkait dalam hal pelacakan penyebaran Covid-19 yang sudah didorong untuk memanfaatkan sistem teknologi telekomunikasi.

"Jadi protokol new normal yang rinci, disertai dengan pengujian spesimen tes yang terus diperbanyak, serta pelacakan penyebaran yang luas dan cepat, semuanya perlu dilaksanakan bersamaan agar kesehatan rakyat terjaga sekaligus roda ekonomi kembali berputar," pungkas Puan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020

Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Covid-19

Jokowi mengingatkan bahwa tugas besar penanganan Covid-19 belum berakhir, sebab virus mematikan itu masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.

POLITIK | 10 Juni 2020

Kunjungi Gugus Tugas Covid-19, Presiden Jokowi Berikan Sejumlah Instruksi

Penerapan tatanan baru di suatu daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati agar masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS