Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Kamis, 11 Juni 2020 | 11:18 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Pilkada harus tetap digelar tahun 2020 ini yaitu tanggal 9 Desember, sekalipun masih ada pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu harus dilakukan untuk melahirkan pemerintahan yang efektif.

"Pemerintah bekerja secara efektif itu perlu. Artinya para kepala itu harus definitif. Kalau ditunda terus tanpa tahu kapan selesainya, itu kan pemerintahan nanti Pelaksana Tugas (Plt) semua," kata Mahfud usai bertemu dengan Ketua MA dan jajarannya di Jakarta, Rabu (10/6/2020) malam.

Mahfud didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad.

Mahfud menjelaskan Plt tidak punya kewenangan penuh dalam bertugas. Jika 270 daerah yang menggelar Pilkada tahun ini semuanya diisi Plt akan melahirkan pemerintahan yang tidak efektif.

"Semua itu tidak bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang itu sangat diperlukan didalam pemerintahan sehari-sehari. Oleh sebab itu, tanggal 9 Desember nanti akan diselenggarakan Pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama," jelas Mahfud.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, Pilkada juga harus dilakukan tahun ini karena tidak ada yang tahu kapan Covid-19 akan berakhir. Para ahli internasional maupun nasional belum bisa memastikan sampai kapan wabah Corona berakhir. Dalam kondisi seperti itu maka roda pemerintahan, ekonomi dan sektor lainnya harus tetap jalan.

"Kalau menunggu kapan corona selesai juga tidak ada yang tahu kapan corona selesai. Sedangkan pemeritah itu perlu bekerja secara efektif," tegas Mahfud.

Dia mengakui memang ada pro dan kontra dalam masyarakat terkait keputusan tersebut. Menurutnya, pro dan kontra tidak menyelesaikan masalah. Harus tetap diambil keputusan sebagai dasar pijakan bersama.

"Di masyarakat sendiri ya kotroversial, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasalah, setiap ada apa-apa pasti ada yang setuju, ada yang tidak. Semuanya berpikiran baik, tetapi menuju kebaikan itu jalannya yang berbeda. Nah itu saja sudah cukup kalau semuanya berpikiran baik, menurut saya pada akhirnya tidak akan menimbulkan konflik," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS