Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

Kamis, 11 Juni 2020 | 11:27 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR berencana melibatkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Pelibatan Gugus Tugas untuk meminimalisir penambahan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak yang harus mematuhi protokol kesehatan.

"Saya kira kalau gugus tugas bisa membantu, bisa dilibatkan. Kalau (bantuan) yang diberikan dalam bentuk barang, bisa meminimalisir penggunaan anggaran tunai," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam Webinar: Telaah Akademisi Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, yang digagas LIPI, di Jakarta, Kamis (11/6/2020).

Dijelaskan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah menyampaikan situasi yang dinilainya sudah mulai terkendali. Artinya pemerintah juga telah menyatakan siap menggelar Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Karena kami mendapat pernyataan resmi dari pemerintah bahwa pemerintah siap dan KPU menjelaskan syarat-syarat, kami putuskan oke 9 Desember. Kami langsung mengagendakan dalam rapat-rapat berikutnya untuk terus lakukan evaluasi," ujarnya.

Ditegaskan, ketika semua sepakat tahapan-tahapan harus terapkan protokol secara ketat, tentu akan ada konsekuensi. Artinya wajib pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan dengan koridor dua prinsip.

"Pertama pesan dari gugus tugas, dan kedua tetap menjaga kualitas demokrasi. Konsekuensinya harus ada penambahan, termasuk anggaran berkaitan pemenuhan protokol kesehatan," ucapnya.

Dari hasil konsolidasi yang sudah dilakukan, diketahui sebanyak 90 persen kebutuhan kesehatan seperti APD lengkap, masker, sarung tangan, alat pencuci tangan dan lain-lain harus disediakan. Termasuk dalam pemenuhan skenario tahapan yang sudah KPU tetapkan.

"Maksimal per TPS bukan lagi 800, tapi 500 orang dan diatur kedatangannya supaya tidak padat," kata Ahmad Doli Kurnia.

DPR sendiri berharap agar KPU tidak terganggu dengan penambahan-penambahan tugas lain dalam memenuhi protokol kesehatan. Karena itulah, DPR akan mengusulkan pelibatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Pilkada serentak 9 Desember 2020.

"Bagaimana cara penambahan atau pengadaan itu? Kami bicarakan hari ini tentang persetujuan anggaran. Jangan lagi KPU kita ganggu dengan penambahan tugas. Kami ingin kalau memang 90 persen barangnya sama, saya kira kalau gugus tugas bisa membantu, bisa dilibatkan," ucapnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Pilkada harus tetap digelar kendati pandemi Covid-19 masih berlangsung pada saat ini.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS