Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah

Selasa, 16 Juni 2020 | 16:23 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak ditempeli stiker kepala daerah, khususnya petahana yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020. Bawaslu sudah melakukan sosialisasi, bahkan memberikan teguran.

"Kami sudah sosialisasi dan lakukan imbauan, bahkan teguran. Bansos harus atas nama pemda (pemerintah daerah), bukan atas nama paslon (pasangan calon). Kalau ada bansos dari pusat, tulis bantuan pusat, jangan tempel stiker bakal paslon," kata Ketua Bawaslu Abhan.

Hal itu disampaikan Abhan dalam Seminar Daring bertajuk "Pemilu Serentak di Tengah Pandemi", Selasa (16/6/2020). "Jadi kami temukan ada stiker gambar kepala daerah yang bukan memakai baju kepala daerah. Ada stiker yang ditempel, dan kebetulan mereka sudah mendapat rekomendasi dari partai," ujar Abhan.

Abhan juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melakukan terobosan. Misalnya jabatan kepala daerah juga merangkap kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

"Apakah tidak dimungkinkan kepala gugus tugas tidak dijabat kepala daerah? Ini untuk menghindari potensi itu (politisasi bansos). Jadi harus ada terobosan agar kepala daerah tidak salah gunakan kepentingan. Mungkin bisa dikaji Kemdagri," ucap Abhan.

Menurut Abhan dari 270 daerah yang akan menggelar pilkada, terdapat sekitar 200 lebih calon petahana. "Harapan kami bakal calon petahana tidak manfaatkan situasi bantuan Covid-19 untuk kepentingan praktis pilkada. Petahana ini kan sudah dapat banyak akses. Harus fair dalam melaksanakan Pilkada 2020," tegas Abhan.

Abhan menambahkan penyalahgunaan kewenangan bisa menjadi potensi pelanggaran pidana pemilihan dan administratif. "Sanksinya sampai bisa didiskuakifikasi bagi pasangan petahana yang melakukan perbuatan abuse of power," tambah Abhan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PSI Jakarta: Pelapor Emon Tidak Terafiliasi dengan PSI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyatakan Charlie Wijaya bukan merupakan pengurus, juga bukan mantan caleg PSI.

POLITIK | 16 Juni 2020

DPR Akan Telaah Proses Hukum Perkara Penyiraman Wajah Novel Baswedan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Komisi Hukum DPR akan mencermati perkembangan kasus hukum, termasuk tuntutan ringan terhadap pelaku.

POLITIK | 15 Juni 2020

KPU Jateng Revisi Anggaran Pilkada Serentak 2020

Pandemi Covid-19 memaksa KPU Jateng melakukan revisi anggaran Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 15 Juni 2020

Rayakan Bulan Bung Karno, Pengurus PDIP Bagi-bagi Sembako dan Bedah Rumah

Para pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di sejumlah daerah terus melaksanakan kegiatan membantu masyarakat kecil di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 15 Juni 2020

Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 terancam mengalami penurunan.

POLITIK | 15 Juni 2020

Mahfud MD: Pilkada Tidak Boleh Ditunda Lagi

Mahfud MD menegaskan bahwa Pilkada serentak tidak boleh ditunda lagi karena pemerintahan harus berjalan normal.

POLITIK | 15 Juni 2020

Bamsoet: Gaungkan Kembali Ekonomi Pancasila

Menurut Bamsoet, ekonomi Pancasila menghadapi gempuran paham kapitalisme dan liberalisme

POLITIK | 15 Juni 2020

Bamsoet Minta Kemkeu Lebih Kreatif Atasi Tekanan Fiskal

Bamsoet berharap Kemkeu melakukan upaya-upaya inovasi dalam menyelamatkan kondisi fiskal.

POLITIK | 15 Juni 2020

Banyak Penolakan, RUU HIP Sebaiknya Tidak Dibahas

Inti Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan menyangkut keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

POLITIK | 15 Juni 2020

Wasekjen Demokrat Laporkan Subur Sembiring ke Polisi

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melaporkan Subur Sembiring ke polisi atas dugaan penghinaan, ancaman, dan pencemaran nama baik lewat media elektronik.

POLITIK | 15 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS