Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Boni Hargens Sebut 5 Kriteria yang Harus Dimiliki Kapolri Baru

Selasa, 16 Juni 2020 | 21:07 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Analis Politik Boni Hargens menyebutkan setidaknya terdapat 5 kriteria Kapolri baru. Menurut Boni, 5 kriteria ini penting sebagai wujud kepemimpinan Polri yang kuat, nasionalis dan demokratis terutama dalam menghadapi berbagai gangguan keamanan, terkait toleransi di tengah masyarakat, ancaman terorisme, ataupun gejolak politik elektoral.

"Pertama, Kapolri baru harus sosok nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil. Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan negara," ujar Boni dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Kedua, kata Boni, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerjasama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Boni, hal tersebut penting supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.

"Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan," ungkap Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Ketiga, tutur Boni, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi. Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, kata dia, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

Boni berharap hal tersebut harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.

"Pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam," terang dia.

Keempat, tambah Boni, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Kapolri sekarang Jenderal (Pol) Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia. Ke depan, kata dia, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba.

"Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas. Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerjasama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri. Penjualan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi. Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," tegaa dia.

Terakhir, menurut Boni, Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian. Dia menilai hal tersebut penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

"Kapolda-kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas. Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten/kota. Selama ini, kita mengapresiasi soliditas kelembagaan di polri yang begitu kuat. Itu harus terus dipertahankan karena ke depan, tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD 1945," pungkas Boni.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945

Mahfud MD mengemukakan Pancasila yang resmi dipakai adalah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

POLITIK | 16 Juni 2020

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

POLITIK | 16 Juni 2020

Golkar Dukung Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara kita. Hal itu bersifat final dan mutlak.

POLITIK | 16 Juni 2020

PDIP Setuju Pembahasan RUU HIP Ditunda

PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi yang meminta agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditunda dulu.

POLITIK | 16 Juni 2020

KPU DIY Ajukan Tambahan Anggaran Hampir Rp 20 Miliar

KPU DIY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 19,9 miliar.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Tunda Pembahasan RUU HIP, Yasonna: Pemerintah Akan Surati DPR

Menkumham akan segera mengirimkan surat ke DPR terkait keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 16 Juni 2020

Kemdagri: Pilkada 2020 Sebagai Ajang Bangun Kultur Baru

Kultur baru itu karena proses pilkada dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 16 Juni 2020

Mahfud MD: Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda

Pemerintah menyatakan akan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 16 Juni 2020

Ngabalin: Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pemerintah untuk sementara waktu ini, pemerintah bersikap menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 16 Juni 2020

Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah

Bansos tidak boleh ditempelkan stiker kepala daerah khususnya calon petahana yang maju dalam Pilkada 2020.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS