Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Instansi Pemerintah Diimbau Lakukan Pelayanan Publik Daring

Minggu, 28 Juni 2020 | 18:34 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secepatnya mengadaptasi konsep dan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait pentingnya pelayanan publik berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi 4.0 sebagai adaptasi tatanan normal baru atau new normal.

Menurut Endro, pada era new normal nanti, bukan lagi masyarakat yang mendatangi pemerintah. Pemerintah yang justru mendatangi masyarakat dengan memberikan kemudahan-kemudahan akses dan fasilitas pelayanan publik secara online melalui teknologi informasi.

"Sebelumnya masyarakat mendatangi kantor pemerintah, menghabiskan waktu yang lama untuk antri, biaya yang tidak sedikit untuk dapat mengakses pelayanan yang mudah dan cepat yang itu sebenarnya merupakan hak rakyat," kata Endro, Minggu (28/6/2020).

Endro menyoroti pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan balik nama dalam sertifikat tanah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Demikian halnya pengurusan sertifikat tanah yang dianggap bertele-tele.

"Seperti misalnya harus melampirkan bukti tanda bayar PBB dalam 10 tahun terakhir, padahal pemerintah mempunyai data pembayaran PBB yang dilakukan masyarakat setiap tahun. Artinya, manajemen pelayanan antar instansi pemerintah yang harus diperbaiki," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Menurut Endro, BPN seharusnya dapat mengakses data tersebut secara digital ke pemerintah daerah. "BPN kan harusnya sudah bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah dimana disana memiliki data PBB bertahun-tahun. Jadi tidak perlu lagi rakyat dipersulit atau menjadi sulit. Ini sudah eranya data, era teknologi," tukas Endro.

Di sisi lain, Endro juga mengapresiasi gagasan BPN yang sudah mulai mengadaptasi gagasan dan konsep pelayanan publik berbasis teknologi 4.0. Salah satunya melalui program digitalisasi sertifikat tanah.

"Sebenarnya dari konsep dan gagasan tata kelola new normal 4.0. BPN sudah memulai dengan itu. Hanya perlu lebih didukung dengan sumber daya manusia dan peralatan teknologi. BPN sudah mengusulkan pagu anggaran kaitannya dengan perlengkapan-perlengkapan teknologi 4.0, dan kami dari Komisi II akan mendalami lebih lanjut," ungkap Endro.

Endro menuturkan pelayanan publik secara daring akan menekan " moral hazard" dan potensi korupsi birokrasi. Pasalnya kontak fisik berkurang secara signifikan antara masyarakat yang dilayani dengan birokrat sebagai pelayan.

Endro pun berharap digelar perlombaan pelayanan publik. Tujuannya untuk mempercepat adaptasi, dan masyarakat bisa lebih cepat paham. Menurut Endro banyak pembantu Presiden, salah memahami gagasan new normal dengan menganggap ini sebagai bencana semata.

"Padahal, karena Covid 19 ini kita sebenarnya, mau tidak mau, dipaksa untuk menuju ke era 4.0. Jadi dalam perspektif lain, Covid-19 adalah berkah untuk pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, efisien, terbuka, dan berbiaya murah," ucap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Doli Kurnia: DPR Siapkan 2 Opsi Sistem Pemilu

Revisi UU Pemilu ditargetkan selesai paling lambat pada 2021.

POLITIK | 28 Juni 2020

Partai Demokrat Tolak RUU HIP Diubah Jadi RUU PIP

Partai Demokrat tetap meminta RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (prolegnas).

POLITIK | 28 Juni 2020

KPU Provinsi Bengkulu Lanjutkan Tahapan Pilkada 2020

KPU Bengkulu mulai melakukan perekrutan petugas pemutahiran data pemilih (PPDP).

POLITIK | 28 Juni 2020

Isu Komunis Terbukti Gagal Tumbangkan PDIP, Ini Kata Pengamat

Mengambil langkah hukum merupakan pilihan yang bijak untuk menghindari bentrokan yang kontraproduktif.

POLITIK | 28 Juni 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

POLITIK | 27 Juni 2020

Rapsel Ali Usulkan Pembentukan Tim Penilai Kinerja BUMN

Tim penilai bekerja untuk mengoreksi dan mengevaluasi kinerja, produktivitas, hingga kegagalan dalam pengelolaan BUMN.

POLITIK | 27 Juni 2020

Kempan RB Dukung Penguatan Lembaga-lembaga Strategis

"Kempan RB akan terus membantu penguatan dan pengembangan lembaga-lembaga strategis untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," kata Menteri Tjahjo K.

POLITIK | 27 Juni 2020

Perludem Gugat soal Ambang Batas karena Dinilai Tak Proporsional

Perludem melakukan gugatan uji materi ("judicial review") terhadap ketentuan ambang batas masuk parlemen atau yang biasa disebut "parliamentary threshold".

POLITIK | 26 Juni 2020

Politisi Demokrat Sebut Perumusan RUU HIP Sangat Cepat

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut perumusan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sangat cepat

POLITIK | 26 Juni 2020

DPR Dukung Pengembangan Produksi di Kalteng

Ketua Komisi V DPR, Lazarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah yang ingin memaksimalkan produk pangan nasional di Kalteng

POLITIK | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS