New Normal, Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tetap Optimal
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

New Normal, Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tetap Optimal

Senin, 29 Juni 2020 | 21:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah berbagai keterbatasan, di masa pandemi Covid-19, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan birokrasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru (new normal) agar pemberian pelayanan publik dapat terus berjalan dengan baik.

“Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tentunya juga harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen ASN yang baik. Oleh Karena itu, perlu dirumuskan bagaimana formulasi tata kelola ASN yang profesional itu,” kata Wapres Ma'ruf Amin.

Hal tersebut diutarakan oleh Ma'ruf saat memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui video conference, Senin (29/6/2020).

Wapres memaparkan, sejak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal. Diantaranya dengan menerapkan work from home (bekerja dari rumah) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu keterhandalan baru dalam praktek tata kelola pemerintahan. Percepatan penerapan birokrasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [SPDE] harus terus ditingkatkan.

"Birokrasi digital ini juga perlu didukung oleh kepemimpinan digital, SDM berwawasan digital, infrastruktur digital, serta aturan pendukungnya,” tutur Wapres.

Selain itu, lanjut Wapres, untuk lebih meningkatkan optimalisasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi tersebut, diperlukan juga SDM yang unggul. Menurutnya, membentuk ASN yang unggul dan paripurna harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, akuntabel, antikorupsi, dan sikap mental wawasan kebangsaan yang luas.

Waprespun menyampaikan juga, sesuai arahan Presiden Jokowi, selain standarisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru, penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi juga harus segera diselesaikan. Untuk itu, selain diperlukan penyamaan persepsi antara pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penyederhanaan tersebut, diperlukan juga penyelesaian regulasinya sebagai payung hukum.

“Rapat KPRBN hari ini akan ditentukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi pada jangka pendek dan jangka menengah. Saya juga ingin dapat memperoleh gambaran tentang sumbatan-sumbatan yang masih ada, dimana saja dan bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan. Sehingga, pelayanan oleh birokrasi yaitu pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal,” pungkas Wapres.

Menganggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) yang juga merupakan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tjahjo Kumolo, menyampaikan bahwa proses penyederhanaan birokrasi terus dilanjutkan sesuai arahan presiden dan wakil presiden. Namun ia menilai bahwa penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyederhanaan birokrasi masih menjadi tantangan yang saat ini dihadapi.

“Berangkat dari arahan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2019 [tentang penyederhanaan birokrasi] yang menjadi pedoman kita, namun masih banyak beberapa teman baik di pusat maupun daerah menganggap penyederhanaan birokrasi itu tidak merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden,“ papar Tjahjo.

Lebih lanjut Tjahjo juga menjelaskan bahwa progress penyederhanaan birokrasi saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga.

“Sampai bulan Juni 2020 sudah mendekati 60 persen proses yang sudah selesai dari kementerian dan lembaga. Sisanya sudah ada yang mengusulkan dan akan kita dampingi secara periodik dan Insya Allah selesai Desember 2020,” ungkap Tjahjo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Tanpa Beban, Jokowi Dinilai Lebih Enteng Menata Kabinet

Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi, perlu segera dievaluasi.

POLITIK | 29 Juni 2020

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya kemarahan Jokowi kepada para menterinya merupakan lecutan agar meningkatkan kinerja saat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juni 2020

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Komisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.

POLITIK | 29 Juni 2020

Soal Reshuffle, Moeldoko Anggap Jokowi Gunakan Strategi Militer

Di dunia militer, seorang pemimpin atau panglima akan melakukan upaya taktis dalam menghadapi situasi krisis.

POLITIK | 29 Juni 2020

Pilpres dan Pileg Tetap Digelar 2024 Bukan 2027

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tetap akan digelar pada 2024.

POLITIK | 29 Juni 2020

Moeldoko Ungkap Penyebab Kemarahan Jokowi

Terdapat beberapa penyebab Presiden Jokowi marah di Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

POLITIK | 29 Juni 2020

KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020

KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Wasekjen Partai Demokrat: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Irwan menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

POLITIK | 29 Juni 2020

Bawaslu: Idealnya Pilkada Ditunda Hingga Tahun Depan

Hal itu karena pandemi virus corona (Covid-19) masih menyebar yang menganggu pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS